Twitter: Pergub Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Keluhan Tarif dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Jakarta

Sehubungan dengan adanya tarif parkir baru di lingkungan DKI Jakarta yang berlaku saat ini sebesar Rp. 3.000,- per jam, dengan ini saya menyatakan  keberatan dan meminta pemprov DKI Jakarta meninjau ulang kebijakan tarif parkir tersebut karena tarif parkir yang sebesar itu terlalu memberatkan kami sebagai warga jakarta yang terpaksa membawa kendaraan untuk bekerja.

Sumber : Gunawan - <[email dirahasiakan]>

Tarif parkir di setiap Rumah Sakit

Saya mau saran / minta tolong , kalo bisa tolong tarif parkir di setiap Rumah Sakit baik RS Swasta maupun RS Pemerintah jangan terlalu membebani keluarga pasien yang sedang di rawat.kan kasihan, sudah dapat musibah, masih ditambah mikirin bayar parkir motor yang cukup besar. Padahal motornya saja kebanyakan masih kredit.

Sumber : Abdul Basir  <[email dirahasiakan]>

Dimana Mendapatkan SSPD ?

setelah PBB dikelola pemda DKI, membayar pajak PBB kemana kah? Bank apa saja yang menerima pembayaran PBB? dan dimana bisa mendapatkan SSPD, based on Perda 16/2011..

pengirim : Tegar Argandi

Dana Pembuatan Monorail

Katanya ada bantuan dana dari jepang dalam pembuatan monorail? Apa betul? Jika iya, kapan akan dimulai lagi proyeknya? Terimakasih sebelumnya.

Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

Info Besaran Denda PBB

@jakartagoid mohon info besaran denda bila terlambat bayar Pajak Bumi & Bangunan (PBB) rumah tinggal di Jakarta Pusat. Tks 

Pengirim: @fazarbachtiar

Perolehan PBB di Jakpus Jauh Dari Target

Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Jakarta Pusat (Jakpus) hingga minggu ke empat Juli 2012 masih jauh dari target. Padahal jatuh tempo pembayaran tinggal beberapa minggu lagi atau 28 Agustus. Camat, lurah dan petugas pajak diminta untuk meningkatkan sosialisasi dan penagihan kepad wajib pajak. Asisten Pemerintahan Jakpus, Ruslan mengatakan untuk mencapai penerimaan PBB, kepada petugas pajak kecamatan dan KPP Pratama harus terus melakukan evaluasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengoptimalkan perolehan PBB Tahun 2012. “Optimalkan waktu yang ada dengan terus mengingatkan wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya, karena kalau terlambat akan dikenai denda sebesar 2 persen tiap bulannya,” jelas Ruslan didampingi Kabag Tata Pemerintahan, Sulastri Gultom, Rabu (8/8).

DKI Mampu Terbitkan Obligasi Daerah

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi, penerimaan asli daerah serta posisi likuidasi keuangan daerah yang tinggi, memungkinkan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan menerbitkan surat utang atau obligasi daerah.

Hal tersebut setelah Bank Dunia melalui perusahaan pemeringkat terbesar di Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), memberikan peringkat AA+ kepada Provinsi DKI Jakarta dengan outlook Stable.