Kliping Media: Mohon Jalan Dibuat Satu Arah

Kpd. Yth. Bapak Lurah Maphar, tolong ditinjau untuk Jl. Kebon Jeruk 14 bisa dibuat satu arah, dimulai dari Jl. Taman Sari 10. Sebab bila dibiarkan 2 arah makan jalanan tersebut mengakibatkan macet. Terima kasih.

Kliping Media: Tinjau Lahan Parkir Truk

Tolong untuk ditinjau kembali tanah kosong milik pemda yang ada di JL. Cengkeh  31,rencananya untuk parkir para pengunjung  dan pedagang Fatahilah, kok sekarang malah untuk parkir truk. Mohon ditindaklanjuti.

Macet di palang lintas KA Manggarai-Palmerah

pintu palang lintas kereta api jalur manggarai-palmerah sumber macet parah lalulintas @DKIJakarta @keretaapikita @basuki_btp

Setelah Tebet, Pelintasan Kereta di Kalibata Juga Akan Ditutup

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ruas jalan pelintasan kereta api di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan, rencananya akan ditutup.

Saat ini, penutupan pelintasan tersebut sedang dalam kajian Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan.

"Nanti Kalibata, lagi dikaji sama Kasudin (perhubungan dan transportasi) Jakarta Selatan," ujar Andri di Kantor PT Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (18/4/2016).

Andri belum menyebutkan kapan penutupan pelintasan sebidang tersebut akan direalisasikan. Sebab, saat ini, pihaknya masih menunggu pengadaan transjakarta yang akan menjadi feeder di stasiun tersebut.

"Saya tuh tidak bicara target, tetapi saya berbicara soal pengadaan bus. Sekarang kalau seumpamanya kami targetkan, tetapi busnya tidak ada, bagaimana? Namun, kalau busnya sudah ada, sayacepetin. Karena apa? Karena kalau kami tutup nanti, siapa yang mau angkut penumpang kalau belum kami siapin busnya," papar Andri.

Sebelum penutupan pelintasan sebidang di Stasiun Kalibata direncanakan, Dishub DKI terlebih dahulu telah menutup pelintasan di Stasiun Tebet. (Baca: Pelintasan Sebidang di Stasiun Tebet Ditutup Permanen)

Selain Tebet dan Kalibata, penutupan juga rencananya akan dilakukan di tujuh pelintasan sebidang lainnya yang berdekatan dengan stasiun. Pelintasan tersebut baru akan ditutup setelah jumlah transjakarta yang akan terintegrasi dengan stasiun memadai.

Penghapusan “3 In 1” Dinilai Tak Tepat

 JAKARTA – Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengungkapkan, untuk sekarang ini penghapusan 3 in 1 belum tepat dilakukan. 

“Jika melihat hasil uji coba pertama kali, kami rasa belum saatnya Pemerintah Provinsi DKI untuk menghapus 3 in 1,” ujar Budiyanto di Jakarta, Minggu (17/4).

Menurut dia, saat ini kondisi jalan di sejumlah jalur protokol yang diberlakukan 3 in 1 tak ideal untuk dilalui, seperti di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

“Saat ini di Jalan Jend. Sudirman masih ada pembangunan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) dan revitalisasi jembatan Semanggi, jika 3 in 1 di hapuskan kemacetan parah akan terjadi di situ,” terangnya. 

Pada saat uji coba pertama kali diberlakukannya penghapusan 3 in 1 peningkatan jumlah kendaraan mencapai 25 persen. Total rata-rata 25 persen. Kalau kasat mata memang ada ruas jalan yang mengalami peningkatan dan ada penurunan juga, jelasnya. 

Selain itu, lanjut dia, pada saat uji coba pertama kali dilakukan pada 5-8 April dan 11-13 April lalu, anak sekolah belum masuk. “Libur anak sekolah saja peningkatan kendaraan sudah tinggi apalagi jika para pelajar masuk dipastikan peningkatan jumlah kendaraan bisa lebih tinggi,” paparnya. 

Hapus Program 

Untuk itu, kata Budiyanto, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar ingin menghapus 3 in 1, harus dikaji secara maksimal. “Untuk menghapus program yang telah berjalan baik dalam menekan angka kemacetan, Pemprov harus mengkajinya secara matang,” imbuhnya. 

Selain itu, sambungnya, Pemprov harus menpunyai program yang lebih baik dari 3 in 1 dalam mengatasi kemacetan. “Jika alasannya penghapusan 3 in 1 hanya ingin menghapus kasus ekapolitasi anak kurang pas rasanya,” tuturnya. 

Dijelaskan dia, selama penambahan waktu penghapusan uji coba 3 in 1 tak ada yang berbeda. Petugas tak melakukan persiapan khusus. Pihaknya ingin mendapatkan secara detail data yang diperlukan sebelum menghapus program yang sudah berjalan sejak 2003 itu. “Kami ingin mendapatkan hasilnya seperti apa. Kami tak terlalu berlebihan, biasa aja. Iya, kami lihat hasil pengkajian satu bulan ke depan”, tambahnya. pik/P-5

Panjang Jalan Bertambah, Jakarta Masih Tetap Macet

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai, penambahan rasio jalan di Ibu Kota Jakarta tak akan mampu mengurai kemacetan. Pasalnya, penambahan rasio jalan jauh lebih kecil dibanding pertumbuhan kendaraan bermotor.

“Kalau bilang kemacetan, kamu mau menambah jalan berapa pun tidak akan pernah menang lawan mobil. Kalau kamu lebakan jalan terus, mobil juga tumbuh terus, nggak bakal selesai. Ya sudah, dipotong saja jalan yang ada tapi kita lebarkan trotoar,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Menurutnya, kebijakan pemotongan jalan itu dipilih Pemprov DKI agar masyarakat Jakarta beralih menggunakan angkutan umum. Terlebih, katanya, saat ini sedang dibangun sarana angkutan umum berbasis rel, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT). 

“Yang pasti kita harus pilih. Kamu mau pilih yang mana nih, semua dunia sudah tahu pokoknya harus berbasis rel yang lagi dibangun. Nah kamu potong pembatasan jalur cepat lambat, ada guna gak? Nggak ada guna, sama Saja, penuh lagi kok Lalu kenapa kita potong? Kita pilih sekarang, lebih baik itu dipotong, jumlah jalan sama tapi trotoar jadi 9,5 meter,” kata Ahok.

Dengan pemotongan jalan itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan melakukan pelebaran trotoar agar mampu menampung lebih banyak pejalan kaki atau pengguna angkutan umum lainnya. Sementara, untuk mengurai kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI akan melakukan pembatasan terhadap kendaraan bermotor dengan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP).

“Kenapa trotoar diperlebar? Karena orang keluar dari angkutan yang berbasis rel atau jalan kaki lewat bagaimana? Makanya trotoar kita perlebar agar orang keluar dari kereta, naik dari bus, atau pejalan kaki merasa enak. Nanti Jalan Jend Sudiman dan Thamrin kita lebarkan trotoarnya 9,5 meter. Tapi jumlah kendaraan sama kok,” ungkapnya.

Jalur Kendaraan

Terpisah, Kepala Dinas Marga DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan, pihaknya sedang mengkaji perubahan jalur kendaraan di sepanjang Jalan Jend. Sudirman Jalan MH Thamrin. Nantinya, sepanjang jalur itu hanya akan dibuat empat jalur kendaraan, tiga jalur utama dan satu jalur excess busway.

“Nantinya tidak akan ada jalur lambat. Jalur lambat ini akan kita ubah menjadi plaza pejalan kaki dengan lebar 10-15 meter. Namun, sekarang masih dalam tahap perencanaan oleh PT. MRT Jakarta,” katanya.

Menurutnya, pembangunan Plaza pejalan kaki itu bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI atau bisa juga merupakan kontribusi pengembang. Dia mengatakan, Pemprov DKI akan memprioritaskan pembangunan pejalan kaki ini di dekat stasiun-stasiun MRT sehingga bisa menampung ribuan pejalan kaki yang mengakses jalur tersebut. 

“Ya kita prioritaskan di dekat-dekat stasiun MRT, mulai dari Lebak Bulus, Blok M, hingga Kota. Stasiun ini akan keluar masuk pejalan kaki, sehingga harus dilayani dengan baik. Sehingga, MRT selesai, plaza pejalan kaki ini sudah tersedia,” tegasnya

Dengan pelebaran jalan itu, katanya, Pemprov DKI pun bisa langsung membereskan sistem drainase danducting utilitas bawah tanah di sepanjang Senayan hingga ke Kota. 

Menurut Andri, Dinas Bina Marga pun tengah mengembangkan pedestrian area di beberapa kawasan, seperti di Tanah Abang, Terminal Rawamangun, kota Tua, connection Kota Tua ke Waduk Pluit dan kawasan Melawai-Blok M.

“Kita akan kembangkan pedestrian yang lebar. Karena sekarang ini kan eranya menggerakkan orang. Sehingga kita akan fasilitasi agar pejalan kaki merasa nyaman, termasuk mewujudkan hak-hak penyandang cacat atau difabilitas,” katanya. pin/P-5

Kliping Media: Tertibkan Parkir Liar dan Pak Ogah

Tolong parkiran liar di belakang Plaza Indonesia di sekitar Grand Indonesia, jalan tembus di belakang Ged. Indosurya dan di belakang UOB Plaza sama pak ogah di Kebon Kacang 9 dan sekitarnya ditertibkan karena mengganggu pengguna jalan. Terima kasih.

Kliping Media: Mohon Tertibkan Parkir Liar

Mohon ditertibkan mobil-mobil parkir di sepanjang JL. Kramat Pulo Gundul di sebelah Polsek Johar Baru sampai dengan Pelbak dan jalan itu menjadi pangkalan mobil-mobil besar pengangkut pakeaian, jadi kelihatan kumuh dan sempit, apalagi kalau ada pengalihan trayek M35 arah Senen Kampung Melayu dan sebaliknya jadi tambah macet.

Facebook: Pungli di Jalan Di Belakang Empo Pluit

Golden_boy_gunadi Slmt siang bpk' - ibu' pemprov DKI sy ingin menanyakan apakah jlnan di blkng Empo Pluit apabila menggunakan mobil box hrs byr ?

Pertanyaan yg bagus Golden boy, saya juga sering melihat itu, gak tahu pungli atau bukan, kenapa ya harus bayar ?????

Evaluasi Uji Coba Penghapusan “3 in 1” Kurang Akurat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan uji coba penghapusan “3 in 1” harus diperpanjang, karena baru mengukur pertambahan volume kendaraan.

“Memang harus diperpanjang. Karena kemarin, mereka cuma mengukur pertambahan volume. Harusnya cara mengukurnya bukan penambahan atau pengurangan volume kendaraan, tapi seberapa peningkatan atau pengurangan kecepatan, sesuai yang disampaikan ibu Ellen Tangkudung (Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta) yang dari UI,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DI Balai Kota, Jakarta Pusat, Jum’at (15/4).

Menurutnya, pengukuran kecepatan kendaraan itu bisa dibandingkan antara kendaraan yang ada di daerah menuju Jakarta dengan kendaraan yang melaju di dalam perkotaan. Dengan perbandingan itu, ungkapnya, maka akan diketahui apakah penghapusan 3 in 1 ini efektif atau tidak. “Misalnya, daerah sekitar bisa cepat berapa. Kamu biasa ke kantor, sekarang jalan protokol penuh, Jalan sebelahnya kosong. Sekarang mereka belum coba-coba kan, harusnya mereka pakai waze. Kalau dia pakai waze, dia bisa ikutin dia ke kantornya bisa lebih cepet nggak atau sama saja,” ungkapnya.

Ahok mengatakan, setiap pengendara yang melewati jalur 3 in 1, dipastikan akan terjebak kemacetan meski kebijakan 3 in 1 itu diberlakukan. Namun, katanya, dengan adanya kebijakan itu masalah baru pun muncul, yakni munculnya joki-joki 3 in 1. Maka, lanjut Ahok, meski penerapan jalan berbayar (electronic road pricing (ERP) masih lama, dia ingin menghapus 3 in 1 agar joki-joki itu bisa hilang dengan sendirinya. 

Kurang Akurat

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, agar ujicoba penghapusan 3 in 1 itu mendapat hasil yang lebih akurat, maka Pemprov DKI akan memperpanjang ujicoba penghapusan hingga sebulan ke depan atau sampai tanggal 14 Mei 2016. 

“Hasil diskusi saya putuskan, uji coba ini akan dilanjutkan sampai empat minggu ke depan. Masa uji coba penghapusan 3 in 1 pada 5 April hingga 13 April lalu belum bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan efektif tidaknya penghapusan 3 in di beberapa ruas jalan di Jakarta” kata dia.

Menurutnya, pola transportasi di Jakarta seperti air mengalir, dimana para pengendara akan mencari jalan kosong ketika jalan yang dilaluinya terjebak kemacetan. Dalam ujicoba penghapusan 3 in 1 dalam dua pekan ini, kata Andri, euforia masyarakat cukup tinggi sehingga beramai-ramai memasuki jalur tersebut. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari padahal jalur alternatif lainnya masih kosong.

Untuk mendukung data yang dibutuhkan, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta melakukan jajak pendapat secara online mengenai perlu atau tidaknya keberlanjutan penerapan 3 in 1. Hasilnya, jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga menginginkan agar kebijakan 3 in 1 ini dihapus.

Data Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyebutkan, dari 4.156 responden yang mengikuti jajak pendapat itu, sebanyak 71,9 persen di antaranya menyatakan kebijakan 3 in 1 tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya, sebanyak 21,9 responden menilai peraturan ini masih perlu dilanjutkan.

Dikatakan Andri, meski adanya ujicoba penghapusan 3 in 1, tren pengguna angkutan umum mengalami peningkatan. Angkanya relatif tinggi, hingga mencapai 5%. Di sisi lain, katanya, masalah-masalah sosial yang selama ini muncul akibat penerapan 3 in 1, sepertj eksploitasi anak-anak di bawah umur pun menghilang.

Diketahui, kebijKan 3 in 1 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan Pemprov DKI yang melarang kendaraan pribadi roda empat berpenumpang kurang dari tiga orang untuk melintas di jalan-jalan tertentu di Jakarta. Peraturan itu berlaku di Jalan Sudirman, MH Thmarin, dan Gatot Subroto setiap hari Senin-Jumat pada pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.30-19.00. pin/ant/P-5