logo-op

Aspirasi dalam Kategori Kesatuan Bangsa dan Politik

  • (Berita Online-2704) Masih Ada Kegiatan Politik saat "Car Free Day" di Bundaran HI

  • JAKARTA, KOMPAS.com - Masih ada kegiatan politik saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Bundaran Hotel Indonesia. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat larangan pelaksanaan kegiatan semacam itu ketika car free day. 

    Salah satu kegiatan politik yang ada saat car free day hari ini adalah aksi tolak hukuman mati oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia pada Minggu, (26/4/2015). 

    Koordinator aksi tersebut, Sringatin, mengaku belum mengetahui pelarangan tersebut.

    "Lagipula ini kan bukan aksi. Harus diperjelas lagi aksi seperti apa. Sebenarnya orang itu harus bebas melakukan apapun," ujar Sringatin di Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat. [Baca: Perhatian-perhatian! Ada "Aturan Main" Baru untuk CFD Jakarta]

    Sringatin dan kawan-kawannya menggelar poster-poster di sekitar air mancur Bundaran HI. Poster-poster tersebut bertuliskan "Hidup Adalah Hak Asasi. Tolak Hukuman Mati. Save Mary Jane. Lindungi Buruh Migran" dan "Save Migran Worker from Death Row". 

    Aksi yang dilakukan Sringatin memang menitikberatkan kepada Mary Jane, warga asal Filipina yang divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, DIY, pada 2010. 

    Dia menilai pelarangan aksi merupakan tindakan yang membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. 

    Padahal, hal tersebut merupakan hak bagi tiap warga. Sringatin juga mengatakan Pemprov DKI harus menjelaskan kepada masyarakat alasan pelarangan tersebut. 

    Menurut Sringatin, aksi seperti ini merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat. "Kalau hanya untuk olahraga, pemerintah harus jelaskan kenapa?" ujarnya. [Baca: Ahok Setuju Pelarangan Kegiatan Politik di "Car Free Day"] 

    Para polisi yang menjaga kawasan car free day tidak tinggal diam dengan adanya aksi politik tersebut. Seorang polisi mengimbau kegiatan Sringatin dan meminta untuk menyudahi aksi. 

    Tidak lama kemudian, Sringatin dan teman-temannya tidak terlihat lagi di sekitar Bundaran HI. Selain aksi Sringatin, kegiatan politik lain juga terlihat di car free day. 

    Sejumlah mahasiswa berorasi dan membawa spanduk besar. Mereka berjalan mengelilingi Bundaran HI. Mereka menyanyikan yel-yel reformasi. 

    Mereka melakukan pengumpulan tanda tangan untuk mendukung keberlangsungan reformasi di Indonesia.

 
 
 
  • Email Gubernur : Lurah Kemanggisan Yang Sewenang - Wenang

  • LURAH KEMANGGISAN YANG SEWENANG-WENANG


    Kepada Yth
    Bapak Joko Widodo
    Gubernur Daerah Istimewa Jakarta
    Di
    Jakarta
    Assalamualaikum wr.wb
    Puji dan Syukur kami haturkan kehadirat Allah, dan semoga Pak Jokowi dalam menjalankan tugas selalui dilindungi Oleh Allah SWT.  Mohon maaf sebelumnya mengganggu kesibukan Bapak, saya menuliskan surat ini terlebih karena saya orang kecil yang tak berdaya melihat salah seorang aparat Bapak dalam mengambil keputusan sepihak di tempat tinggal saya tepatnya di RT 005/ RW 02, Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat. Aparat yang bertindak sepihak tersebut adalah Lurah Kemanggisan yang bernama Tri Prasetio Utomo (No hp beliau [No Telp dirahasiakan]). Singkat ceritanya, kemarin malam [No Telp dirahasiakan], adalah acara pemilihan ketua RT005. Putaran Pertama dan Kedua perolehan suara sama antara calon yang bernama Sdri. Wulandari dan Sdr.Sukarya.
    Tanpa ada perundingan dan kesepakatan sebagian besar warga RT.005, ketua Tim Pemilihan yang adalah teman dekat Sdr.Sukarya meminta Ketua RT ditunjuk langsung oleh Lurah, bukannya diadakan pemilihan ulang atau didatangi keluarga yang berhalangan hadir malah RT.005 ditunjuk langsung oleh Lurah. Perlu diketahui saat pemilihan tersebut banyak warga yang berhalangan hadir karena memang sudah sepuh.
    Perlu diketahui selama berpuluh-puluh tahun, Sdr. Sukarya dianggap “Preman” dan sering memungut “Pungutan Liar” kepada pedagang di depan DPD 2 Golkar Slipi, Indomaret Slipi (Jalang Anggrek Garuda), memfasilitasi penduduk liar dalam pembuatan KTP dan KK illegal tanpa proses ke RT dll. Bahkan Sdr. Sukarya yang tinggal di pelataran sekolah SDN 05 Slipi pernah memaksa RT 005 untuk memproses sertpikat rumahnya, yang mana tanah tersebut adalah tanah Pemda atau Negara.
    Beberapa warga sudah menghubungi dan protes kepada Lurah Tri Prasetio Utomo, namun nampaknya kurang ditanggapi.
    Saya tidak membela Sdri Wulansari atau membenci Sdr. Sukarya, namun tindakan otoriter dan sewenang-wenang dari Lurah Tri Prasetio Utomo yang baru dipilih dan kurang kenal watak dan tabiat Sdr. Sukarya menjadi suatu tindakan yang sama sekali kurang terpuji. Untuk itu mohon bantuan Bapak Gubernur untuk kiranya memfasilitasi pemilihan ulang di RT.005, menegur tindakan semena-mena Lurah Tri Prasetio Utomo. Hanya kepada Bapak Jokowi lah nasib kami dapat ditentukan. Semoga Bapak mendengan keluhan dan jeritan kami rakyat kecil ini. Terima kasih

  • 05022 - Anggaran Kerja Bakti

  • Anggrn krja bkti d rwa bdak utra.4o jta.an. tp kmi blm prnh mrsakan pemuda blm prnh mrsakn jga mlihat kmana uang itu.

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

  • Pol PP kelurahan Bangka (Kemang) Jaksel

  • Sebuah warung kopi yg selalu diancam oleh petugas satpol pp dan lurah bangka, mulai dari saat kampanye pilgub kmrn hingga skrng. Saat pilgub kmrn warung tsb memasang spanduk Jokowi Basuki, tapi disuruh copot kalau tidak warungnya akan dibongkar. Dan skrng warung tersebut memasang bendera GERINDRA sebagai terpal penutup diancam juga disuruh copot atau warungnya akan di bongkar. Tolong ditanggapi!..Nama kepala satpol PP kelurahan Bangka nya Komarudin.

    Sumber :  [email dirahasiakan]

Pengirim:

Pencarian Lengkap

Keyword:
Per Kata Seluruh Kata
SKPD:
Kategori:
Kanal:
Wilayah:
Status:
Tanggal: -