Apa Kabar Program ERP di Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlangsungan jalan berbayar atau disebut Electronic Road Pricing (ERP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampaknya terlihat mandek. Hampir selama 1 tahun belakangan ini gate atau gerbang ERP hanya menjadi pemanis jalan Ibukota Jakarta.

Seperti halnya di Jalan Jendral Sudirman dekat Ratu Plaza, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk di Jalan Jendral Sudirman menggunakan seperti gate yang dilakukan uji coba oleh PT Kapsch asal Swedia. Sedangkan, untuk di wilayah Kuningan bentuknya seperti tiang leter L yang dilengkapi fasilitas layar selebar 2 meter x 1 meter yang dilakukan uji coba oleh PT Q-Free dari Norwegia.

Namun, hasil uji coba yang dilakukan oleh dua perusahaan asing itu tidak pernah dibuka oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Tak hanya itu, untuk memastikan proyek itu tidak mandek, maka gate-gate itu terpaksa dipasang. Walaupun, kontrak dari uji coba itu sudah berakhir pada akhir bulan September 2015 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansah menuturkan bahwa? program jalan berbayar itu terus berjalan. Bahkan, proses perlengkapan lelang investasi akan segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"ERP jalan terus kok. Minggu depan dokumen lelang investasi kami serahkan ke BPKAD untuk dilakukan lelang," kata Andri Yansah di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

?Menurutnya pihak ketiga manapun bisa mengikuti lelang investasi jalan berbayar itu. Tidak harus dua perusahaan yang melakukan uji coba. Namun, ketika Warta Kota menanyakan hasil uji coba jalan berbayar itu, Andri enggan membebarkannya. Dia mengaku hasil dari uji coba ERP tidak etis untuk dibeberkan ke publik.

"Evaluasi sudah kok. Kita evaluasi dan ngga boleh diungkap. Kita menggunakan lelang investasi. Siapa saja boleh ikut. Cari yang paling top dan sudah digunakan negara maju. Karena ini pertama kali di Indonesia dan jangan sampai menggunakan teknologi abal-abal," kata Mantan Camat Jatinegara itu.

Wacana jalan berbayar sempat menghilang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mencopot dua Kepala Dinas Perhubungan yaitu Muhammad Akbar dan Benjamin Bukit karena tidak bisa mengimplementasikan jalan berbayar itu. Oleh sebab itu, kata Andri, dirinya dilantik menjadi Kadishubtrans? DKI.

"Makannya sekarang Kadisnya saya. Target lebih cepat. Contohnya dokumen lelang yang harusnya disampaikan Desember, tapi November sudah maju," tuturnya.

Dia memprediksi penerapan jalan berbayar akan bisa dilaksanakan pada April atau Mei 2017 mendatang. Karena harus menyiapkan segala sesuatu mulai dari Lelang sampai sosialisasi untuk warga.

"Pertimbangan 4 bulan-6 bukan bpkad. April sudah dpt pemenang. Yang the best. Kontrak lalu pembangunan. Proses pembangunan, sosialisasi, dan bicara low enforcemen sekitar 10 sampai 12 bulan. Kira-kira April sampai Mei 2017 bisa diterapkan," ungkapnya.?

Andri mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk sekali melintasi ?jalan tersebut. Karena perlu kajian khusus dari pemenang lelang dan Pemprov DKI. Pihaknya akan menggunakan on board unit (OBU) untuk mendeteksi kendaraan. Selain itu, jalan berbayar itu akan terintegrasi dengan pembayaran tol.

"Kami tetap pakai OBU dan akan bekerjasama dengan pihak tol. Jadi pihak tol merombak semuanya dan ikut kita," tuturnya.

Sementara itu, pantauan Warta Kota dilapang yaitu Jalan HR Rasuna Said, layar ERP terlihat mati. Hanya ada dua lampu yang menyala di mesin tersebut. Pemasangan mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said hanyalah untuk jalur cepat saja.

Sedangkan di Jalan Jendral Sudirman malah sebaliknya. Gerbang selebar 12 meter dengan tinggi 5 meter tampak terlihat di jalur lambat. Ketika malam hari, gerbang yang terbuat dari aluminium itu bercahaya biru pantulan dari lampu dari mesin tersebut.

Masyarakat tidak mengerti

Bima (35), salah seorang tukang ojek di kawasan Jalan HR Rasuna Said mengaku tidak mengetahui akan ada jalan berbayar. Menurutnya tiang yang berdiri tegak diantara jalur lambat dan cepat itu adalah tiang lampu penerangan jalan. Karena fungsinya belum dimengerti betul oleh masyarakat.

"Ooo itu tiang lampu yah. Yang ada layarnya ?mah udah lama mati," kata bapak satu orang anak itu.

Menurutnya tidak ada petugas yang membenahi mesin itu. Walaupun keadaan sudah layar tidak berfungsi. "Belum pernah ada petugas yang benerin itu barang," ungkapnya.

Jangan memberatkan warga

Sementara itu, Adjie (28) karyawan di daerah Senayan mengaku mengetahui soal wacana jalan berbayar bagi kendaraan roda empat itu. Dia berharap Pemprov DKI bisa lebih arif dalam menentukan tarifnya.

Karena otomatis ketika itu dilaksanakan, kendaraan roda dua tidak bisa melintasi di Jalan Jendral Sudirman. Karena disamping mahal, jalur tersebut khsus kendaraan roda empat.

"Kalau bisa dipikirkan lagi. Karena angkutan umum seperti bus Transjakartanya juga belum mumpuni," tutur Adjie. (Bintang Pradewo)

Kompas