Kemacetan Jakarta Butuh Solusi Cepat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diminta segera mencarikan solusi efektif untuk mengatasi kemacetan yang telah menjadi masalah akut di Jakarta. Jika tidak, kerugian baik sosial maupun ekonomi yang diderita warga Jakarta akibat kemacetan akan makin bertambah setiap tahun.

Diperkirakan biaya kemacetan di Ibu Kota RI tersebut mencapai 68 triliun rupiah setiap tahun. Sementara itu, setelah melakukan uji coba penghapusan 3 in 1, Gubernur Ahok mengisyaratkan untuk tetap menghapus sistem itu, meski dalam dua tahap uji coba terungkap kemacetan di jalan protokel Jakarta justru bertambah 24 persen. Sejumlah kalangan menyatakan apapun keputusan DKI Jakarta soal 3 in 1, Ahok tetap harus mencari solusi lain guna mengatasi kemacetan.

Sebab, dengan atau tanpa sistem 3 in 1 terbukti persoalan lalu-lintas belum tertangani secara optimal. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan Gubernur DKI Jakarta harus mendelegasikan tugas yang ada di pundaknya kepada bawahan.

“Jangan trial and error seperti uji coba penghapusan 3 in 1 yang membuat susah banyak orang. Seharusnya delegasikan saja ke bawahan sehingga tidak terkesan mendadak,” kata dia saat dihubungi, Rabu (13/4). Ahok, ujar Yayat, sebaiknya tidak terlena dalam kasus reklamasi yang dihadapi saat ini. Pasalnya, salah satu permasalahan Jakarta yang semakin akut adalah penanganan kemacetan yang perlu mendapat sentuhan Gubernur untuk segera dituntaskan.

“Misalnya nanti masalah 3 in 1, dinas perhubungan yang akan menyelesaikan, mengevaluasi dan memutuskan. Tinggal memberikan rekomendasi ke pak Gubernur. Nanti gimana merumuskan, dan keputusannya diserahkan kepada pak Gubernur. Jadi, pak Gubernur itu cukup mendapatkan laporan,” jelas dia.

Terlebih, lanjut Yayat, penerapan electronic road pricing (ERP) dalam penanggulangan kemacetan diprediksikan baru dilaksanakan pada 2017. Ahok pun harus bisa melibatkan instansi lain seperti kepolisian dalam mengatasi kemacetan itu. “Kalau bisa konsepnya lebih cepat, lebih bagus. Dikembangkan lebih cepat kan lebih baik, sehingga semuanya terpolakan dengan jelas. ERP kemungkinannya baru bisa diimplementasikan pada 2017.

Sebetulnya sudah ada penjelasan- penjelasan dari dishub bahwa sekarang masih proses pelelangan dan pemasangan ERP,” tukas dia. Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kalangan berharap agar Ahok lebih berkonsentrasi mengurusi pembenahan kemacetan lalu-lintas daripada pikiran dan tenaganya habis mengurusi reklamasi pantai utara Jakarta.

Sebab, kemacetan lalu-lintas di Ibu Kota Indonesia itu kini semakin sulit dikendalikan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penghapusan kawasan 3 in 1. Uji coba itu justru membuat volume kendaraan di jalan protokol bertambah.

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mencatat terjadi peningkatan kemacetan sekitar 24,35 persen dari total kendaraan sebelum penghapusan yang sebanyak 2.000 unit kendaraan per jam. Saat ini, lebih dari 10 juta kendaraan bermotor berkeliaran di Jakarta setiap hari kerja sementara panjang jalan kurang dari 10 persen dari total luas lahan sehingga kurang memadai.

“Tekanan pembangunan begitu besar, tapi instrumen perencanaan yang ada tidak mendukung,” kata Mohammad Danisworo, Ketua Pusat Studi Urban dan Desain, seperti dikutip International New York Times edisi Selasa (12/4).

Sangat Boros 
Sebagaiman diwartakan, Infrastructure Partnership and Knowledge Centre memperkirakan biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya mencapai 68 triliun rupiah per tahun dan dinilai sangat boros. Jumlah itu, mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan hingga polusi udara.

Kemacetan membuat sekitar 5-10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk keperluan transportasi. Sementara itu, berdasarkan hasil uji coba penghapusan 3 in 1 yang justru menambah kemacetan maka Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan program 3 in 1 tetap berjalan sambil menunggu penggantinya.

“Kami usulkan agar 3 in 1 tidak dihapuskan. Karena adanya 3 in 1 saat ini efektif mengurai kemacetan,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, Rabu. Akan tetapi, Gubernur Ahok tetap bersikeras akan menghapus 3 in 1 di Jakarta, walaupun Polda Metro Jaya tidak merekomendasikannya.

“Sekarang saya tanya kamu selama bertahun-tahun 3 in 1 kamu pernah merasa macet nggak sih di Sudirman-Thamrin? Stuck juga setengah mati, bukan hanya stuck di situ lho. Semua jalan penduduk pun macet juga,” kata Ahok.

Menurut dia, walaupun di area 3 in 1 semakin macet setelah kebijakan itu tidak berlakukan, namun jalan di sekitarnya sudah semakin longgar volume kendaraannya. “Makanya saya bilang sama dishub ini harus dihapus, kalau nggak dihapus orang naik 3 in 1 sama nggak? Yang penting kita siapkan bus orang sekarang kalau udah macet gitu mereka naik bus ya kan?” kata Ahok. pin/pik/nis/WP

koran jakarta.com