Respon SKPD Terkait

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr Advend Sagala

Terima kasih atas informasi yang diberikan. Pada pertanyaan yang Saudara ajukan mengenai proses administrasi perpindahan penduduk, Saudara tidak mejelaskan maksud perpindahan penduduk tsb apakah dari DKI Jakarta ke Luar DKI Jakarta atau sebaliknya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Surat Keterangan Pindah

Pasal 23

(1) Penduduk yang mengalami peristiwa kepindahan wajib melapor kepada Dinas dan Suku Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Peristiwa kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi :

a. Antar Kelurahan dalam satu Kecamalan;

b. Antar Kecamatan dalam satu Kola/Kabupalen adminislrasi;

c. Antar Kola/Kabupaten administrasi dalam satu daerah; dan

d. Ke luar daerah.

(3) Pada Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diserahkan, maka KTP, SKDS atau SKTT yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (3), berlaku sebagai pengganti KTP, SKDS atau SKTT untuk jangka waklu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhilung sejak tanggal diterimanya berkas persyaralan secara lengkap.

 

Pasal 24

Persyaratan pelaporan pindah penduduk Antar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut :

a. Surat Pengantar RT/RW;

b. KK dan KTP bagi penduduk;

c. Paspor bagi penduduk Orang Asing;

d. KITAP; dan

e. Lembar mulasi Pengawasan Orang Asing.

 

Paragraf 2

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 26

(1) Penduduk WNI yang bermaksud tinggal di daerah wajib melaporkan peristiwa  kedatangannya kepada Dinas dan atau Suku Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diterbilkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. dalam satu Kelurahan;

b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;

c. Antar Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten administrasi;

d. antar Kota/Kabupaten administrasi dalam satu daerah; dan

e. antar daerah.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai pengganti KTP dan berlaku selama 30 (liga puluh) hari kerja selama KTP baru belum diterbitkan.

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :

a. proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/anggota keluarga yang tidak pindah;

b. proses Penerbitan KK/KTP dengan alamat baru; dan

c. perekaman ke dalam database kependudukan.

(5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.

 

Pasal 27

(1) Persyaratan pelaporan pindah Datang penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Surat Pengantar RT/RW;

b. KTP;

c. KK.

d. Paspor;

e.' Asli dan Fotokopi Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing (POA);

f. Asli dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut :

a. Surat Pengantar RT/RW;

b. Surat Keterangan Pindah;

c. Paspor;

d. Asli dan Fotokopi Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing (POA)

e. Asli dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(3) Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut :

a. Surat Pengantar RT/RW;

b. Surat Keterangan Pindah;

c. Jaminan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);

d. KK/KTP penjamin;

e. Surat Jaminan Bekerja dari perusahaan/pihak yang mempekerjakan. Atau surat keterangan dari lembaga pendidikan bagi yang mengikuti pendidikan;

f. Paspor;

g. Asli dan Fotokopi Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing (POA)

h. Asli dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Demikian Informasi yang disampaikan

Terima Kasih

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (13 Sep 2017)