Aspirasi dalam Kategori Hukum

  • Tergangguya Warga Menteng
  • MOHON POLSEK MENTENG JKT PUS AGAR MENEGUR PEMBORONG RUMAH JALAN DR KUSUMA ATMAJA NO 43 , MALAM SAAT KAMI HARUSNYA BISA TIDUR SEKARANG, SUARA MESIN TERDENGAR !

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

  • Kelurahan Pegadungan Kalideres
  • Ass pak smga bpk dpt mlanjutkan kmbali memimpin dki 5 thn ke depan, sya wrga betawi asli sdah pasti mndukung bpak tuk jd gubernur  tpi smpai saat ini sya masih prihatin yg trjadi d kelurhan pegadungan kalideres dgan prrogram bntuan sosial ppmk (lmk) hanya untuk poya2 anggota lmk  melalui program pembrdyaan rt & rw yg setiap thun d laksnakan di puncak dgn tdk ada hsil apapun, uang pluhan jta habis bgitu  saja smnatara bnyak pemuda d pegadungan yg nganggur  mestinya uang itu lbih bagus tuk pelatihan ketrampilan sehingga remaja punya jiwa wirausaha dan trampil, mhon d tindaklanjuti, maksih.

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

  • Layanan Parkir di Jakarta Mengecewakan
  • Walaupun kualitas pelayanan parkir belum juga membaik, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sudah menaikkan tarif parkir off street (dalam gedung) yang dinilai memberatkan masyarakat. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Ashraf Ali, jika ada suatu perubahan kebijakan apalagi menyangkut penarikan uang dari masyarakat, maka harus memberi timbal balik keuntungan pula untuk masyarakat. Untuk kebijakan menaikan tarif parkir, berarti konsekuensinya pelayanan juga harus lebih ditingkatkan. "Karena berdasar pengalaman saya pribadi, kualitas pelayanan pengelola parkir di Jakarta selama ini sangat mengecewakan," tegas Ashraf, Selasa (9/10/2012).

  • Terganggunya Warga Menteng Oleh Pemborong Rumah
  • MOHON POLSEK MENTENG JKT PUS AGAR MENEGUR PEMBORONG RUMAH JALAN DR KUSUMA ATMAJA NO 43 , MALAM SAAT KAMI HARUSNYA BISA TIDUR SEKARANG, SUARA MESIN TERDENGAR ! 

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

  • Pemprov DKI Dituding Rampas Tanah Warga
  • Keluarga ahli waris atas nama Siman bin Buntun (alm), merubuhkan tembok yayasan pendidikan MTs Pondok Karya Pembangunan (PKP), Ciracas, Jakarta Timur. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes, lahan yang telah dimiliki sejak puluhan tahun dirampas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Boris Korius Malau, salah satu kuasa hukum ahli waris mengungkapkan, tanah seluas 20.020 meter persegi yang ada di RT 01 RW 08, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, merupakan milik Siman bin Buntun sejak tahun 1950. Sebagai bukti kepemilikan, ahli waris mendasarkan pada Girik C nomor 119, Persil 24, Blok D.II. "Tanah itu dikuasai Pemprov DKI sejak tahun 2006. Sebagai alat penguasaannya, di atas tanah warga dibangun MTs dan SMEA berikut sarana-prasaranannya," ujar Boris kepada wartawan di sela-sela aksi tersebut, Senin (10/9/2012). 

  • Demo Aliansi Lsm Pores Tengah
  • waspada bung tanggal 6 september 2012 ada 29 lsm yg menamakan diri aliansi lsm pores tengah demo kedinas PU,  kejati n balai kota, tq

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

  • Proyek MP3EI Pemprov DKI Rampas Hidup Nelayan
  •  

    Fakta kerusakan Jakarta terus diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, bahkan pemerintah justru menggandeng konsultan dari Belanda untuk merancang megaproyek Bendungan Raksasa (Giant Sea Wall) di Teluk Jakarta yang menelan dana sebesar Rp 250 Triliun. Pemprov DKI Jakarta mengemasnya dalam proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS), dan dimasukkan dalam bagian program kegiatan unggulan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk diketahui Jakarta termasuk dalam skema MP3EI yang menempatkan ibukota dalam koridor tersendiri dalam proyek pengembangan kawasan strategis berupa pembangunan proyek pelabuhan sebagai pengembangan dari kawasan pelabuhan yang telah ada Pelabuhan Tanjung Priok.

  • Pekerjaan Yang Tak Pernah Ditindak Lanjuti
  • Pak Gubernur, terima kasih atas perhatiannya ttg bangunan ruko bermasalah di jl.keutamaan 23B,C&D. Pengaduan tgl 25 juni lgs direspon oleh Humas Dki dlm waktu 1x24 jam via sms, tp permasalahannya bawahan Bpk di tingkat bawah yaitu Kel.Krukut & Kec.TamanSari tdk melakukan penindakan sama sekali sampai sekarang, bahkan Kepala Satpol PP Kel.Krukut terlihat ngobrol santai dg Pemilik Bangunan bermasalah 2 hari yg lalu. Itu menunjukkan perintah Pak Gubernur blm diperhatikan di tingkat bawah, sy sbg warga krukut kalau boleh meminta petunjuk dr Pak Gubernur apa yg harus sy lakukan terhadap pelaksana tugas di tingkat bawah ini. Terima kasih. Salam. Budi Wijaya. Krukut Rt.013 Rw.01.

     

    pengirim : [No Telp dirahasiakan]

     

     

  • Pergub Kedaluwarsa Pembebasan Lahan KBT Terhenti
  • Pembebasan lahan Kanal Banjir Timur (KBT) vakum karena terbentur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI tentang aturan penguasaan lahan tanah. Pergub tersebut sudah kedaluwarsa pada 2010 dan sampai saat ini belum diperpanjang. Padahal KBT telah tembus ke laut sejak tahun 2009. "Akibat masa berlaku pergub itu habis, pembebasan lahan KBT terutama di trase kering terhenti sementara," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI, Ery Basworo, di Jakarta, kemarin. Karena itulah, lanjut Ery, hingga saat ini pihaknya tidak bisa membebaskan sejumlah lahan yang belum dibayarkan. Ery membenarkan masih banyak lahan yang belum dibebaskan karena terbentur pergub yang kedaluwarsa. Di antaranya trase kering di 31 bidang seluas 19.107 meter persegi di Pondok Kopi dan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain itu, ada 26 bidang dengan luas 5.247 meter persegi. Menyusul lima bidang seluas 13.860 meter persegi di Kelurahan Marunda, Cilincing. 

  • Pekerjaan Yang Tak Pernah Ditindak Lanjuti
  • Yth Bpk Gubernur Dr.Ing. H.Fauzi Bowo,Bersama ini sy ingin menyampaikan pengaduan yg tdk pernah ditindak lanjuti oleh anak buah Bpk sebelumnya.Sy menyesalkan Sudin P2B JakBar yg tebang pilih dlm menertibkan bangunan bermasalah.
    Bangunan di Jl.Keutamaan 23B,C&D seharusnya hanya boleh 4 lt ttp direnovasi dg menambah 1 lantai sehingga menjadi 5 lt. Pdhal di Blueprint dan IMB hanya tercantum 4 lt sj. Kami sudah melayangkan Surat Pengaduan (01/SP/BW/V/2012) kepada Sudin P2B kec.TamanSari dan Kasudin Walikota JakBar dg tembusan kepada Bpk Walikota JakBar tanggal 30Mei'12 tp tdk ada tindakan sama sekali baik penyegelan ataupun pembongkaran sampai sekarang ini. Malah pd sore hari yg sama (30Mei'12) saya didatangi Kepala Satpol PP Kel.Krukut dg alasan Silahturahmi dan Memediasikan, dan menurut saya hal ini adalah bentuk Intimidasi secara halus, krn bukannya menindak langsung bangunan bermasalah ttp mendatangi sy sbg pelapor.
    Lucunya lokasi bangunan bermasalah ini hanya berjarak 50 Meter dr kantor Kel.Krukut JakBar, dan sudah berlangsung sejak Januari 2012
    Saya berharap melalui sms ini, Bpk Gubernur dpt menindak Sudin P2B agar taat kepada Peraturan Perda No.7 th 2010 dan belajar untuk tidak tebang pilih.
    Saya sbg jemaat yg ikut kebaktian di Gereja Tiberias juga mengucapkan terima kasih dan tersentuh atas peresmian gereja di Jl.Kelapa Nias Raya Selasa kemarin.
    Saya dan keluarga sgt mendukung pencalonan Bpk. sbg Gubernur untuk ke 2 kali krn kepedulian thd Toleransi Beragama. Terima kasih. Salam.
    Budi Wijaya
    Kel.Krukut Rt.013 Rw.01~Kec.TamanSari.

     

    Pengirim : [No Telp dirahasiakan]