(video) Sejumlah PKL di Kota Tua Langgar Kesepakatan 2

Meski telah dilakukan penataan tempat berdagang, namun sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, tetap membandel dengan nekat berjualan bukan ditempat yang telah ditentukan. Pantauan beritajakarta.com, Jumat (26/4), sejumlah PKL masih nampak berjualan di depan Gedung PT Pos. Alhasil, kesan semrawut pun kembali terlihat. Camat Tamansari Imron menegaskan bahwa sebelumnya PKL telah sepakat untuk ditata, namun bila ada PKL yang melanggar kesepakatan tersebut maka pihaknya akan meminta izin PKL yang terbukti melanggar aturan tersebut ditarik.

(video) Sejumlah PKL di Kota Tua Langgar Kesepakatan

Meski telah dilakukan penataan tempat berdagang, namun sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, tetap membandel dengan nekat berjualan bukan ditempat yang telah ditentukan. Pantauan beritajakarta.com, Jumat (26/4), sejumlah PKL masih nampak berjualan di depan Gedung PT Pos. Alhasil, kesan semrawut pun kembali terlihat. Camat Tamansari Imron menegaskan bahwa sebelumnya PKL telah sepakat untuk ditata, namun bila ada PKL yang melanggar kesepakatan tersebut maka pihaknya akan meminta izin PKL yang terbukti melanggar aturan tersebut ditarik.

04071 - Carikan Solusi Pertokoan Tanah Abang Yang Terlihat Kumuh

Yth>Bpk gubernur n wkl gub dki jakarta,,dgn ini sy smpaikn masukn n saran d mana sy pnya rmh peninggalan kakek n nenek yg berada d gg jati baru 4 kec tn abang jakpus tpatny d dpn stasiun tn abang,,skrg ini n bbrapa thn trakhir ,,tmpat tnggal sdh d jdkn tmpat usaha jd trlihat kumuh n kotor saran sy bpk dpt sgera ambil langkah konkret spt penertiban pkl n klo prlu d carikn investor spya rmh warga d beli tanahny utk pelebaran psr tn abang n penpungan pkl n info sy dpt wrga sdh siap d jual dg cat hrga beli tanah tsb cocok dg warga coz bnyak calo tanah ambil keuntungan:mhn kirany bpk bs carikn solusi.:tks endi

yth pa Gubernur n wkl gub dki jkt tlg kirany bpk bwt tim khusus utk atasi wilayah jati baru gg 4 n skitarny kec tn abang jakpus tpatny dpn stasiun tn abang,, sy ada rmh peninggalan kakek sdh tercampurny rmh tinggal n tmpay usaha jg prlu d ingat warga sdh siap d beli tanahny apabila cocok hrganya coz slama ini bnyak calo jg yg bermain d wilayah tsb n sy tnggu hasil ny pa gubernur jd wilyah sdh terliat kotor n kumuh sdh tdk layak utk tmpat tinggal.:tks endi

Yth Pa gubernur n wkl dki jkt trims atas tindak lnjut,,sy ingin tmbhkn lg dg sms yg sy kirim pd tgl 29 April ttg rmh tnggal d jdkn tmpat usha d jati baru gg 4 tpat ny d dpn stasiun tn.abang,,saran sy pemda dki dpt membeli lahan warga utk d jdkn perluasan psr tn.abang n dibuat yg lain spt terminal slama ini blm ada,,coz info dr wrga siap d jual lahan dg cat cocok utk hrga beli ny,tnggal pihak pemda carikn investor n nego dg warga,coz wilayah tsb dr gub sutiyoso sdh mo d bongkar tp tdk ada realisasi,n k dpnny psr tn.abang tertib tdk ada rmh tnggal dkt dg tmpat usha,sy tnggu bukti konkretny pak..tks endi

Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

04069 - Pembuatan SIUP Online

Selamat malam, ingin menanyakan pembuatan SIUP secara online dapat dilakukan gak. Terima kasih atas perhatiannya

Pengirim : [No Telp dirahasiakan]

Kliping Media : keberadaan PKL di Jembatan Lima kerap Mengganggu

Kepada Yth Pemprov  DKI dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan perhatian dan tindak lanjutnya  atas  keberadaan PKL di Jembatan Lima ( Kali Cibubur dan Tikungan Sawah Lio, Karena kerap Mengganggu, Tambora Jakarta Barat. ( [No Telp dirahasiakan]xxx )

Masukan dari pasar Gembrong Jl. Pangkalan Asem Kec Cempaka Putih

Bersama ini saya memberi masukan tentang subject diatas.

Setelah pasar dibuka ada sekitar 500 pedagang yang masuk:

1, Membeli dengan harga Rp 13.5 juta/m2, kios Rp 55 jt/4 m2. (belum semuanya membayar/mengangsur)
2. Membayar listrik Rp 2.000/hari (tambah lampu menjadi Rp 3.[No Telp dirahasiakan] tergantung banyaknya lampu) sekitar Rp 1.5 jt/hari
3. TPR RP 6.000/hari = Rp 3 jt
4. Kebersihan RP 2.000/hari = Rp 1jt
5. Keamanan Rp 2.000/hari (ada yg bayar tiap hari ada yang selang seling)  sekitar 700 rb
6. "Suka rela" Rp 500/hari Rp 250. ribu
7. Total sekitar Rp 12.500/hari
Listrik tidak menyala sepanjang hari. Malam hanya sebagian, siang banyak yang dimatikan.
Semua pungutan tidak pakai tanda bukti.
Jika dihitung penghasilan yang tidak tercatat dlm sehari = Rp 6 jutaan, belum termasuk parkir. sementara fasilitas masih belum sepenuhnya berfungsi. (pelataran, MCK, ruang ibadah, akses kedalam dll)

Mohon dengan hormat dikirim utusan untuk verifikasi dan kejelasan atas "kebijakan" ini, karena berbeda dengan pasar Johar Baru yg berjarak 1km.

Terima kasih dan mohon maaf kalau tidak berkenan.

Sumber :  isni wahyudi <[email dirahasiakan]>

PD PASAR JAYA DIDEKONSTRUKSI SAJA

Pemprov tidak perlu cari untung dengan ber pasar-pasar. Serahkanlah pasar kepada pasar. Cukuplah pemerintah membina dan menjaga agar para pemain pasar bermain dengan aturan negara yang berlaku. Dan membayar pajak tentunya. Sehingga dirubah saja semua unit kerja Pasar Jaya sebagai UPT -UPT Pengelola Pasar.
 
Bukankah essentially kerja mereka di masing-masing lokasi  pasar cuma ngurus-ngurus kebersihan dan keamanan pasar belaka? Bukankah saking merasa milik sendiri semua pasar milik PD Pasar Jaya  selalu gitu-gitu aja dari hari ke hari? Coba Bapak tinjau kakusnya. Semuanya seperti apa adanya sejak bangunan itu dibangun entah tahun kapan di masa lalu, padahal maaf pipisnya bayar lho!
 
Karena apa? Tahu apa para pengurus yang mengurus PD PASAR JAYA mengenai asas, nilai dan etika ber pasar? Kan dunia bisnis punya asas-asas, nilai dan etika? Bukannya para pengurus PD Pasar Jaya sudah pada kenyang karena mereka merasa menjalankan etika pasar padahal mengabaikannya?
 
Karena PD PASAR JAYA harus mencari untung, akibatnya justru PD PASAR JAYA cuma bisa menguntungkan para pengurusnya. Pasarnya pada butut dan berbau. WC nya mirip kakus SD inpres. Dan ironisnya? Keadaan ini justru merugikan pada pedagangnya. Tetapi tidak heran bahwa pengurusnya hidup berkecukupan. Katanya mereka mempunyai rumah dengan  perangkat kakus  bermerk Toto.
 
Oleh sebab itu sebaiknya setiap unit kerja PD Pasar Jaya diubah menjadi UPT-UPT. Manajemen perpasaran, cukuplah di level policy, riset dan pengembangan dan terpusat saja. Jarak terjauh cuma 40 km kok di DKI ini. Urusan pembangunan fisik pasar-pasar dengan demikian dapat dibebankan kepada dinas DKI terkait. Tentu akan lebih efisien. karena disatukan sebagai pembangunan fasilitas umum/sosial.
 
Tanpa terlihat perubahan secara mendadak, semua aktifitas dan ruang kerja para eksekutif  yang kini masih ada di setiap unit pasar dialihkan saja ke suatu kantor yang nyaman dan bergengsi di lokasi mapan dan modern. Tidak apa kalau fasilitas dan dukungan kebutuhan kehidupan para pejabat itu dinaikkan. Tentu agar mereka termotivasi bekerja giat, dan tidak kelihatan kere.
 
Demikian Bapak yang saya hormati. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera

Sumber :  Lisman Manurung <[email dirahasiakan]>

Pedagang Ikan Terbesar se JakSel

Tolong kami pedagang ikan di radio dalam, JakSel (naungan PD Ps Jaya) "diperhatikan". Pengunjung sangat sepi, tdk ada papan reklame,lokasi jauh dr jalan raya, jalan ke tempat kami kecil dan posisi dibelakang,dan tdk ada keringanan untuk biaya listrik.
Klangsungan hidup kami & kelg tergantung kbjakan Bpk. Tlg kunjungi kami agar bisa berdialog.Walikota,Camat maupun Lurah tidak sungguh2 memperhatikan. Padahal kami pedagang Ikan terbesar di Jak Sel.

Sumber :  "c/h/r/i/s/t/i/n/e" <[email dirahasiakan]>

Trotoar Pasar Kebayoran Lama Hilang Di Telan Pedagang Kaki Lima.

Yth. Pemprov DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan perhatian dan tindak lanjutnya atas kondisi trotoar di sekitar Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang kerap digunakan oleh para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan.

(video) Nelayan Kecil Keluhkan Perlakuan Diskriminatif

Sebagian besar nelayan di Kampung Nelayan, Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan pelayanan yang cenderung diskriminatif di Stasiun Penyalur Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN) Cilincing. Kepada beritajakarta.com, Selasa (16/4), sejumlah nelayan mengatakan pembelian solar di SPBN cukup dipersulit lantaran hanya kapal-kapal besar saja yang dilayani. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pun akhirnya para nelayan kecil terpaksa harus membeli solar di SPBU yang membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama.