Twitter: Waktu Pelayanan Di Sudin Dukcapil.

9 Ribu Warga Jakarta Utara Tidak Bisa Buat KTP

[JAKARTA]‎ Sebanyak 9.539 warga kota administrasi Jakarta Utara tidak bisa dilayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) karena gangguan yang terjadi pada Data Center Kementrian Dalam Negeri RI yang sudah berlangsung selama 26 hari sejak Kamis (3/8) lalu.

Akibatnya sejumlah warga yang sudah mengantri beberapa lama di kantor Sudin Kependudukan dan‎ Pencatatan Sipil Jakarta Utara harus kecewa dan memilih untuk menunggu hingga sistem berjalan normal kembali.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Erick Polim Sinurat, mengatakan sejak tanggal 15-31 Agustus 2015 tercatat ada 9.539 warga yang berasal dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan di Jakarta Utara yang tidak bisa terlayani pembuatan e-KTPnya.

"Kita sudah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW, bahwa sistem sedang mengalami gangguan, sehingga masyarakat yang hendak membuat e-KTP bisa," ujar Erick, Rabu (9/9) sore di ruang pelayanan terpadu kantor Sudin Dukcapil Jakarta Utara.

Menurutnya, banyak dari staffnya di bagian layanan terpadu yang mendapat damprat dan luapan emosi dari masyarakat yang kecewa karena tidak bisa mengurus pembuatan KTP karena berbagai keperluan yang mendesak.

"Kita tidak bisa menggunakan kembali KTP model lama dengan kerusakan sistem dari Kemendagri yang rusak, karena‎ jika masih menggunakan model itu makan proses e-KTP yang selama ini sudah berjalan akan kembali berhenti dan stagnan," tambah Erick.

Akibat dari layanan pembuatan KTP tidak bisa dilayani oleh Dukcapil, ia banyak mendapatkan keluhan dan alasan masyarakat yang membutuhkan E-KTP dalam waktu cepat karena berbagai alasan.

"Ada yang mengeluhkan membutuhkan KTP untuk mengurus perpanjangan SIM‎, STNK, Passport, mengurus biodata memasukkan anak ke sekolah, serta mengurus administrasi bank," tutup Erick.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Pendaftaran Penduduk Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Nouvan Razali, ‎mengakui bahwa sistem data center dari Kemendagri sempat menyala sejak kemarin siang, namun kembali mati pada sore ini.

"Kemarin siang sekitar jam 12 bisa menyala kembali, lalu mesin baru mulai bisa cetak sekitar jam 14.30 WIB sampai jam 19.00 WIB, kemudian hingga jam 14.00 WIB hari ini mati kembali," kata Nouvan.

Sejak menyala kemarin, menurut Nouvan, ada total 700 e-KTP yang sempat tercetak dari 9.539 permintaan yang masuk ke Sudin Dukcapil Jakarta Utara, dimana pada Selasa (8/9) ada 200 e-KTP yang dicetak, dan 500 e-KTP pada Rabu (9/9) ini.

"Kita tidak bisa berbuat banyak, makanya petugas kami begitu sistem data base dari Kemendagri kembali bisa diakses, saya langsung memerintahkan staff untuk mencetak e-KTP semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mengejar permintaan 9 ribu KTP itu," tambah Nouvan.

Dalam lampiran Surat Edaran dari Kemendagri RI yang diedarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan proses perekaman, verifikasi ketunggalan data, dan pencatakan e-KTP pada fungsi data center mengalami gangguan tanpa memberitahu kepastian perbaikan sistem tersebut. [C-7/L-8]

Klipping Media : Gelar Operasi Biduk

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas kependudukan dan catatan sipil (DukCapil) DKI akan melakukan operasi biduk, terkait dengan banyak pendatang baru yang berada di jakarta. Agar pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mencegah tindakan kriminalitas. Terima ksih 

Klipping Media: RT dan RW Diminta Aktif Data Warga Pendatang

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta,

Aparat kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berkoordinasi dengan RT dan RW untuk mendata warga pendatang baru, guna mengantisipasi bila terjadi permasalahan dan mencegah terjadinya kasus kriminal dan lainnya. Dikarenakan merupakan kawasan industri sehingga akan banyak warga yang mencari kerja, maka pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil yang nantinya bagi warga pendatang yang ingin tinggal harus mengurus surat-surat yang telah ditentukan.

(Berita Online-2407) Djarot: Jangan Sampai Jakarta Selatan Jadi Tempat Simpanan Istri Muda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor beserja jajarannya membuat sistem pendataan penduduk yang lebih baik. Sebab, banyak tempat di Jakarta Selatan yang penghuninya tidak memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta. 

"Misalnya di Kalibata City, penghuninya ada 13.000, tetapi yang punya KTP DKI 2.500 orang. Bagaimana itu nasibnya? Yang punya KTP, kita enak kontrolnya, yang di luar bagaimana?" kata Djarot saat memberikan pengarahan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2015).

Dengan nada berkelakar, Djarot menyebut banyak tempat di Jakarta Selatan dijadikan tempat simpanan istri muda. Sebab, pendataan penduduk di permukiman-permukiman belum baik. 

"Banyak itu tempat di Jakarta Selatan yang menjadi tempat simpanan istri muda. Makanya harus diperbaiki. Ini PR untuk Suku Dinas Dukcapil, lurah, camat hingga RT RW," ungkapnya. 

Perbaikan pendataan pun, kata Djarot, juga perlu dilakukan di perumahan-perumahan mewah. Menurut Djarot, selama ini pendataan penduduk di sana belum terlalu menyeluruh.

Apalagi sebentar lagi, arus balik akan mencapai puncaknya. Bila ada 6,5 juta orang mudik, belum tentu orang yang balik ke Ibu Kota akan sejumlah itu. 

"Ada arus mudik, ada arus balik. Jika 6,5 juta orang mudik, apa yang balik juga 6,5 juta? Tidak! Lebih," kata dia. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan penduduk yang menambah beban Jakarta, perangkat wilayahlah yang perlu memperbaiki pendataan. 

"Ini artinya Sudin Dukcapil dan Sudin Tenaga kerja harus langsung koordinasi dengan camat dan lurah. Bikin sistem di situ, sampaikan kepada RT dan RW, apakah orang yang balik bawa keluarga tidak," kata dia.

Kemudian, kata dia, perlu ditanyakan kepada mereka, mau menetap, mampir, transit, sudah ada panggilan atau baru mau cari kerja. Mereka juga perlu ditanyakan ada surat pengantar dari daerahnya, serta ada rencana menetap atau tidak.

"Catat mereka. Sebab, Jakarta itu kota terbuka, bukan tertutup. Terbuka tapi selektif. Tidak boleh ada pembiaran," ucap Djarot.

Klipping Media : Obral KTP Berdampak Masalah Sosial

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Mohon kiranya untuk tidak mengobral pemberian Kartu Tanda Penduduk( KTP) kepada para Pendatang. Karena dapat menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Mulai dari pengangguran, kejahatan, hingga terorisme. Mohon dinas terkait untuk meninjau dan menindaklanjutinya. Terima kasih 

Klipping Media : Hadang Pendatang Pemprov Adakan Biduk

Kepada Yth. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Mohon kiranya untuk melakukan inspeksi tehadap pendatang baru di Jakarta, karena berdasarkan prediksi bakal meningkat. Selain lapangan kerja sektor pertanian tak lagi menjadi daya tarik masyarakat pedesaan. Sehingga banyak warga pedasaan yang mengais rejeki ke Ibukota Jakarta. Mohon dinas terkait untuk meninjau dan menindaklanjutinya. Terima kasih 

Facebook: Syarat Pengurusan e-KTP yang Hilang

Twitter: Saran Warga Untuk Menekan Angka Urbanisasi Paska Lebaran

@jakartagoid saran utk pemprov. DKI hrs menekan angka urbanisasi setelah lebaran jangan sampe banyak yang ga jelas masuk DKI ..thx

View translation

Klipping Media : Permohonan Untuk Diadakan Razia Kependudukan

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta.

Mohon untuk diadakan razia Kependudukan di Rw. 003 dari Rt. 001 sampai dengan Rt. 014 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Karena banyak penghuni Kontrakkan  atau Kos-kosan yang tidak melapor kepengurus Rt ataupun Rw. Hal ini untuk dijadikan efek jera bagi pemilik dan penghuni kontrakkan atau kos-kosan. Mohon Dinas terkait untuk menindak lanjutinya. Terima kasih.