Aspirasi dalam Kanal Email Jakarta.go.id

  • Kondisi sekolah SDSN 11 pagi cibubur
  • Saya orang tua murid dari anak2 saya yang sekarang sedang belajar dikelas 6 dan kelas 4 di sdsn 11 pagi cibubur, jl. Cibubur no. 1 jakarta timur.
    Pak saya mau melaporkan kondisi sekolah sdsn yang sebenarnya tidak sesuai dengan peringkat sdsn tersebut dimana sejak 2 tahun ini peringakt dan kualitas mutu pendidikan di SDSN ini sangatlah memprihatinkan dari mulai tidak adanya pengawasan dari kepala sekolah yang sudah 6bln ini kepala sekolah lama pensiun dan yang baru belum diangkat (kalaupun sudah diangkat beliau hanya 1 sampai 2 mg sekali datang ke sekolah) belum lagi guru gurunya yang tidak aktif. Saya jadi bingung anak saya kelas 6 sebentar lagi UN dan sangat dilema bagi ortu murid di sisi sekolah tidak mendptkan pendidikan yang layak di lain sisi walaupun nanti lulus akan susah mencari sekolah karena saya yakin nemnya akan dibawah standar. Mohon di survey sdsn 11 pagi ini pak untuk kebaikan semuanya.

    Sumber :  Anton SULISTIYONO <anton.cvmj@gmail.com>

  • Metromini 69 Ciledug-Blok M banyak yg tidak layak digunakan + pungli oleh dishub di terminal Blok M
  • Saya mau laporan, Metro Mini 69 jurusan Cileduk-Blok M banyak yg TIDAK layak digunakan karena POLUSI BERAT, asap sangat pekat mengepul keras, bisa dilihat di terminal Blok M, ini membahayakan kesehatan semuanya.

    Untuk mengatasinya saya saran bisa dibentuk TIM dishub yg tugasnya khusus mencatat nomer plat n menandai metro mini yg sangat tidak layak pakai supaya dilarang unt digunakan/direhab.

    Selain itu metromoni 69 jurusan ciledug-blok M tersebut juga seringkali menurunkan penumpang di tengah jalan, sering di Seskoal, Kreo, atau Impres, tidak tuntas sampai ciledug. Ini membuat penumpang termasuk saya murka karena harus membayar 2x angkot. Tolong sering disidak!

    Perlu diketahui juga petugas dishub yg bertugas di terminal Blok M hampir semua menerima PUNGLI secara terang2an, rata2 bekerja tidak serius, saya seringkali lihat dengan mata kepala sendiri mereka meminta/menerima uang, karena hampir tiap hari saya lewat terminal Blok M. Tolong ditindak!

    Sumber :  cai2_1313@yahoo.com

  • Petisi : Batalkan rencana pembatasan kebijakan ganjil-genap.
  • Yang terhormat Bapak Joko Widodo (Gubernur DKI),

    Saya baru saja menandatangani petisi Michael Setiawan berjudul "Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama: Batalkan rencana pembatasan kebijakan ganjil-genap." pada Change.org.

    Batalkan rencana pembatasan kebijakan ganjil-genap. Jika rencana kebijakan ini diberlakukan, selain tidak menyelesaikan inti permasalahan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta malah akan menambah persoalan dan penderitaan masyarakat Jakarta.

    Salam,
    Michael Setiawan , Indonesia


    There are now 1 signatures on this petition. Read reasons why people are signing, and respond to Michael Setiawan by clicking here:
    http://www.change.org/id/petisi/gubernur-dki-joko-widodo-dan-wakil-gubernur-basuki-tjahaja-purnama-batalkan-rencana-pembatasan-kebijakan-ganjil-genap?response=4cccde36432d

    Sumber : dki@jakarta.go.id

  • Cabut Berkas Mobil
  • Saya mau tanya tahun lalu saya beli mobil dari jakarta dan sekarang saya ingin merubah plat nomornya dari B ke DD ( Makassar ), Saya lihat di BPKB dan STNK mobil tsb di Polda Metro Jaya, dan alamat pemilik lama yang tertera di Tanggerang. Pertanyaan saya :
    1. Dimana lokasi yang tepat untuk mengurus dokumen mencabut berkas mobil tersebut?
    2. Apa saya bisa mengirim dokumennya tanpa harus ke jakarta ?
    3. Berapa biaya mencabut berkas tersebut ?
    4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan ?
    5. Berapa lama proses tersebut ?
    Sekian pertanyaan saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

    Sumber :  Adolfina Bory <adolfina.bory@gmail.com>

  • Pengaduan pembuatan sktm
  • Saya ingin mengadukan tentang dipersulitnya saya dalam membuat sktm di kelurahan kartini. ini baru saja terjadi, saya sudah ditolak 4 kali oleh pihak kelurahan dengan alasan belum adanya stemple sekolah, sedangkan sekolah saya tidak mau mengeluarkan stemple dengan alasan pembuatan sktm bukan campur tangan sekolah tetapi sktm di buat atas pengantar rt & rw. saya sudah melengkapi berkas pembuatan sktm yaitu: fotocopy ktp orang tua, fotocopy KK, surat pengantar rt/rw, dan daftar nama siswa penerima kjp, tetapi saya tetap di tolak dengan alasan harus ada lampiran stemple sekolah. sekolah saya juga tidak memberikan sttemple sekolah untuk membuat sktm, lalu saya harus bagaimana? bukankah sktm termasuk dalam lampiran pembuatan kjp? kalau saya di tolak membuat sktm di kelurahan lalu saya harus membuat sktm dimana? 

    Sumber :  desy rahmawaty <desyrah.20@gmail.com>

  • Trotoar seharusnya milik Pejalan Kaki
  • Saya pesimis program2 Bpk didukung oleh Aparat di bawah terutama karena adanya PEMBIARAN serta PUNGUTAN oleh (Oknum) di Tinggkat Kelurahan/Kecamatan.

    Sebagai contoh :
    1.  Setelah adanya penertiban pedagang Kaki Lima di Glodok/Petak Sembilan
        beberapa tahun lalu, sekarang keadaan di sana kembali tidak karuan, tro
        toar se-olah2 sdh di kavling/dipake oleh pedagang Kaki Lima.
        Bagaimana nasib/business pemilik toko/gedung, padahal mereka tentunya
        membayar pajak, PBB dan pungutan laenya yg resmi.
        Disana selalu ada APARAT SATPOL PP, tapi mereka hanya diam, merokok dan
        bercanda, pdhl mereka digaji oleh uang Rakyat.
        Bagaimana peran Aparat Kelurahan/Kecamatan?  Kelihatnya mereka sama
        saja, acuh tak acuh

    2.  Di. Jl. Hayam Wuruk Ujung di depan Halte Busway Harmoni, ada
        Supermarket "R" yang sejak 15tahun lalu memakai Trotoar Sebagai Lahan
        Parkirnya.
        Bagaimana peran DLLAJR/Dinas Perhubungan DKI, kelihatan sekali adanya
        Pembiaran, pdhl itu salah satu sumber kemacetan terutama sore hari.
        Bagaimana Aparat Kelurahan/Kecamatan menyikapi hal ini? Kelihatannya
        sama saja.

    Tentunya kalau hal tersebut dibiarkan sangat tidak baik, karena mereka (oknum) Aparat selalu melihat hal tersebut sebagai "business as usual" dan ini tentunya sangat berbahaya bagi suatu Organisasi/PEMDA DKI.
    Dalam hal ini tentunya saya sangat yakin adanya PEMBIARAN serta PUNGUTAN oleh (oknum) Aparat terkait, atau Preman yang ujung2nya setor juga kepada (oknum) Aparat.

    Namun saya optimis hal tersebut bisa diselesaikan oleh Aparat jika memang ada rasa tanggung jawab sebagai pelayan Masyarakat.
    Fihak Kelurahan/Kecamatan membuat Pemberitahuan/Peringatan 1/2/3 dg janggka waktu -(minus) 90/60/30 agar mereka pindah tidak berjualan di tempat tersebut/dipake sebagai Lahan Parkir. Jadi diberikan waktu yang cukup untuk mereka bebenah/mencari tempat lain.

    Sumber :  Dodhi Kuswandi <dodhi.kuswandi@yahoo.com>

  • Ketertiban Taman monas
  • Hari ini, selesa, 12 Maret 2013, saya & kel ber-OR, di taman monas, banyak warga yg berdatangan untuk tujuan rekreasi, tampaknya ketertiban untuk pedagang asongan dan kendaraan bermotor, mulai melemah, karena saya saksikan sekarang di taman monas banyak pedagang asongan dan kendaraan bermotor roda dua BEBAS berkeliaran didalam taman monas, mohon KETEGASAN lagi aparat berwenang untuk ketertiban taman monas, agar kebersihan dan keamanan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari kekumuhan, terima kasih.

    Sumber :  Suryadi As <suryadi285@gmail.com>

  • Perizinan Car Free Day
  • Perkenalkan saya dari Intermatrix Communication, ingin menanyakan beberapa hal mengenai Car Free Day 2013 sbb :

    Clien kami The Body Shop akan mengadakan event pada saat CFD, event ini bukan event besar atau event musik melainkan event yang berkaitan dengan lingkungan dalam rangka Earth Hour. Event ini akan diadakan 2x dalam satu bulan (April) dan kami juga akan mengundang wartawan dari berbagai media. yang ingin kami tanyakan adalah :

    - Kemanakah kami harus mengurus perizinan event tsb?
    - Titik-titik mana sajakah di sepanjang jalan sudirman yang bisa kami gunakan untuk booth sebagai central event tsb? Kami mengharapkan bisa di daerah Bunderan HI.
    - Berapa harikah perizinan tsb bisa diselesaikan? Jadi kami bisa memperkirakan waktu yang tepat.
    - Berapakah biaya keseluruhan untuk izin tsb.

    Terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu jawabannya.

    Sumber :  Stephanie Ratih <stephanie.ratih@gmail.com>

  • Pendapat tentang Kebijakan Ganjil Genap
  • Rencana kebijakan ganjil genap tidak akan menyelesaikan permasalahan, bahkan menambah penderitaan masyarakat.
    Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harusnya dapat melihat inti permasalahan dan memecahkan intinya, bukan dengan melakukan system tambal sulam yang hanya akan menambah permasalahan di kemudian hari.
    Keenganan masyarakat menggunakan transportasi umum dikarenakan moda transportasi umum yang ada hingga saat ini tidak layak dan bahkan jauh dari memenuhi standard. Tentu masyarakat lebih memilih menghadapi kemacetan, dibandingkan harus menderita dengan tidak adanya rasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan.
    Dari sisi kenyamanan, banyak bus transjakarta yang sudah mulai tidak nyaman dari pendingin yang sudah tidak dingin hingga kebersihan. Moda transportasi umum lainnya (bus kota dan angkutan kota) bahkan jauh lebih parah. Banyak dari bus kota dan angkutan kota yang ada sudah buruk kondisinya. Selain kotor, banyak pula yang sudah karatan dan tidak layak jalan.
    Selain itu, moda transportasi yang ada saat ini membuat seseorang harus berpindah dua hingga tiga kali untuk dapat menjangkau tempat yang dituju. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu moda transportasi tiba pun tidak ada yang tahu. Membuat seseorang kesulitan memprediksi jadwal kegiatan dia. Selain waktu yang terbuang untuk menunggu moda transportasi datang, harga yang harus dikeluarkan pun menjadi membengkak.
    Ketidaknyamanan dalam berpergian juga harus dirasakan karena bus kota ataupun angkutan kota banyak yang berkecepatan tinggi dan ugal-ugalan melanggar aturan dan rambu tanpa memperhatikan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sering kali penumpang juga diturunkan di tempat yang tidak seharusnya, bahkan secara paksa, dan sering pula penumpang diturunkan saat bus berada di jalur kanan jalan yang berarti penumpang harus menyebrangi jalan. Bus transjakarta juga tidak menjanjikan kenyamanan. Banyak dari pengemudi bus transjakarta yang mengemudi dengan kecepatan tinggi dan berhenti secara mendadak, seakan-akan penumpang adalah sapi atau kambing yang diangkut dengan truk.
    Halte ataupun tempat perhentian juga tidak menawarkan kenyamanan. Bahkan halte busway sudah banyak yang rusak. Jalanan atau jembatan penyebrangan menuju halte busway banyak yang sudah tidak layak. Ditambah pula kehadiran penjual dagangan dan pengemis sepanjang jalan menuju halte. Halte atau perhentian moda transportasi umum lainnya malah lebih parah kondisinya. Kebanyakan dari halte yang ada jauh dari pemukiman dan harus dilalui dengan jalan kaki yang jauh (akan semakin berat di saat hujan).
    Sisi keamanan pun tidak dapat diandalkan. Pemprov dan Polda tidak dapat memberikan rasa aman pada masyarakat. Baik di transjakarta maupun moda transportasi umum lainnya, keamanan sungguh tidak terjamin. Kita masih sangat sering mendengar kasus pencopetan, pemalakan, pelecehan, pemerkosaan hingga pembunuhan yang terjadi baik di dalam transportasi umum. Di jalanan pun kasus yang sama seringkali terjadi. Masyarakat tidak butuh simpati dan komentar setelah terjadinya kasus. Yang dibutuhkan adalah tindakan pencegahan agar kasus tidak terjadi.
    Kami bukan masyarakat yang manja. Tapi selama kebutuhan dasar akan rasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan tidak dapat disediakan oleh Pemprov dan Polda, apakah etis dan sesuai dengan hati nurani untuk memaksa kami berpindah ke transportasi publik yang tidak aman dan tidak nyaman? Itu sama seperti Pemprov dan Polda melemparkan kami, masyarakat, ke dalam kandang singa.
    Kami yakin bahwa pengguna kendaraan pribadi akan beralih secara sukarela tanpa diminta ke moda transportasi publik jika transportasi publik dan infrastrukturnya sudah terintegrasi, nyaman dan aman.

    Sumber :  Michael Setiawan <msetiawan@outlook.com>

  • Gaji masih dibawah ump DKI 2013
  • Karyawan mitra kerja di pt.indosat tbk jln medan merdeka barat jakpus atas nama pt.personel alih daya(persada) dari bagian teknisi, security,messenger,receptionis.ob dari bulan januari 2013 hingga maret 2013 belum ada kontrak kerja dan gaji masih dibawah ump dki 2013 mohon bantuannya pak gubernur agar nasib karyawan mitra kerja jadi jelas atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

    Sumber :  Hasan Aja <hasanaja273@yahoo.co.id>