(Berita online-24.02)Korban Kebakaran di Sawah Besar Ditampung di Kolong Rel

Sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) dengan 2.000 jiwa di Kelurahan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakpus, kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran, Senin (23/2) petang. Pihak kecamatan  membangun tempat penampung bagi korban di kolong rel kereta.“Karena memang lokasi tersebut yang memungkinkan untuk dijadikan tempat penampungan korban, tempat lain tidak bisa karena ikut terbakar juga,” terang Camat Sawah Besar, Henri Perez Sitorus

BeritaOnline(2302): Perbaiki Saluran Penyebab Genangan!

(Berita online-23.02)Warga Bingung Bak Sampah di Bantaran Kali Dibongkar

Belasan bangunan di bantaran Kali Duri di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, dibolduzer, Minggu (22/2). Bangunan itu di antaranya berupa garasi mobil, depo sampah dan saung.

Pembongkaran yang dipimpin Walikota Hm Anas Efendi ini diprotes warga. Mereka keberatan bak sampah di bantaran kali dibongkar. Alasannya, akan menyulitkan warga untuk membuang sampah.

(Berita online-23.02)Jadi Tempat Mesum, Lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang Dirazia

Kondisi Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, memprihatinkan setelah ditinggal pedagannya. Ratusan kios di lantai tiga yang tak bertuan berubah menjadi tempat mesum kupu-kupu malam Bongkaran.

Kondisi itu membuat geram aparat Pemkot Jakarta Pusat. Dipimpin Wakil Walikota, Arifin, mereka merazia tempat itu, dini hari kemarin. Melihat petugas, sejumlah wanita malam langsung kocar-kacir.

(Berita online-23.02)Puluhan PSK Tunggang Langgan Dirazia Satpol PP

Puluhan pekerja seks komersial (PSK) tunggang langgang saat razia oleh Satpol PP Jakarta Pusat pada Sabtu (21/2/2015).

Aparat Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat menggelar razia agar wilayah Jakarta Pusat bersih dari penyakit masyarakat tersebut.

"Kami berhasil mengamankan 17 PSK dalam razia ini," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi pada Sabtu (21/2/2015).

BeritaOnline(2302): Soal ERP, Sosialisasi OBU Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Ellen Tangkudung menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk beberapa hal dalam sistem jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing).

Salah satunya adalah tentang on board unit, sebuah perangkat yang harus ada agar kendaraan bisa terbaca oleh gantry (gerbang) ERP. "Kalau soal OBU, belum disosialisasikan dengan baik," tutur Ellen kepada Kompas.com, Sabtu (21/2/2015).

Ellen menilai, dalam beberapa kali uji coba pelaksanaan ERP, baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan HR Rasuna Said, belum terlalu banyak menyinggung soal OBU.

Alat kecil yang ditempelkan di mobil itu sempat dijelaskan sedikit di dalam presentasi oleh perusahaan produsen teknologi ERP, tapi selebihnya lebih membahas cara membayar, pemakaian aplikasi, dan sebagainya.

Sebelum pelaksanaan ERP berjalan, Ellen mengingatkan bahwa masyarakat harus tahu betul kegunaan dan fungsi OBU sendiri. Jika masyarakat awam sudah cukup paham, maka akan mendukung pelaksanaan sistem ini jadi lebih lancar.

Perangkat OBU pernah diusulkan agar bisa diperoleh bagi pemilik kendaraan roda empat di kantor kepolisian atau kantor Dinas Perhubungan DKI.

Rencananya, harga perangkat OBU akan dijual sekitar Rp 200.000 per unit. OBU akan menjadi piranti yang berfungsi sebagai "identitas" mobil.

Alat itu berupa kotak plastik kecil dengan chip di dalamnya. Chip inilah yang menyimpan data kendaraan dan terekam gerbang ERP. Pemilik kendaraan yang tidak memiliki OBU akan dikenakan pelanggaran saat masuk melalui gerbang ERP. Besaran denda bagi pelanggar masih dikaji.

(Berita Online-2302) Ajarkan Cinta Lingkungan, DKI Galakkan 'Diet Sampah'

JAKARTA - Untuk menanamkan pendidikan berbasis lingkungan hidup kepada siswa-siswi di DKI, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggalakkan program 'Diet Sampah' ditiap sekolah.

"Saat ini baru sekolah Santa Ursula di Jakarta Pusat sebagai sekolah percontohan program Diet Sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptasri Ediningtyas di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Diet Sampah itu, lanjut Tyas, pihak penjual makanan di kantin sekolah tidak akan menyiapkan kantong plastik sebagai bungkus makanan, atau minuman.

"Jadi siswa diharuskan membawa tempat makan. Penjual tidak akan melayani jika pembeli tidak membawa tempat makan tersebut," tambahnya.

Selain program itu, kata dia, program bank sampah juga akan terus digiatkan kembali untuk mengurangi sampah yang ada di DKI yang dalam sehari bisa mencapai 6,5 ton.

"Kami terus melakukan sosialisasi tentang Bank Sampah, selama ini sudah ada namun belum berjalan maksimal," ujarnya.

Pemerintah pusat mencanangkan 'Indonesia Bebas Sampah 2020', Jakarta sebagai Ibu Kota negara harus memulai berbenah sejak diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena Jakarta akan menjadi kawasan percontohan bersih dari sampah.

"Mulai dari diri sendiri, misalnya pertama dengan tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik dengan non organik," tutupnya.

(Berita Online-2302) Sudin Dukcapil Layani Pembuatan KTP Warga Rusun Tanah Pasir

WARTA KOTA, PENJARINGAN - Agar tertib administrasi, Suku Dinas (Sudin) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara memberikan pelayanan secara gratis yakni layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mobile, di  Rumah Susun (Rusun) Tanah Pasir RW 06, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (21/02).

Dalam pelayanan gratis itu, Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, yang saat itu didampingi  Kepala Suku Dinas (Kasudin) Dukcapil Kota Administrasi, M Hatta, dan Lurah Penjaringan, Suranta.

Kedatangannya ke rusun dimaksud untuk menyidak pelaksanaan layanan kependudukan di Rusun Tanah Pasir. Saat itu, Edison meminta warga dalam pembuatan KTP harus dilengkapi dengan Surat Perjanjian (SP) kontrak sewa rusun.

SP tersebut diketahui dikeluarkan dari Dinas Perumahan dan Gedung Prov DKI Jakarta. SP tersebut juga diketahui merupakan bukti penghuni rusuntersebut benar - benar penghuni yang sudah sesuai persyaratan yang ditentukan.

"Sehingga, dalam pembuatan KTP diharapkan tidak salah sasaran dan benar – benar warga setempat. Kami bukan mempersulit dalam memberikan pelayanan KTP warga. Cuman, ini demi tertib administrasi. Sekaligus terintegrasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung," ucap Edison Sianturi kepada para pengurus RT dan RW yang ikut hadir di tempat layanan KTPmobile.

Sementara itu, M Hatta yang didampingi Kepala Seksi (Kasie) Pendaftaran Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara, Novan mengatakan, di tahun 2015 ini Rusun Tanah Pasir sudah 3 kali diberikan layanan KTP mobile. 

"Dalam tahap pertama kami dapat melayani pembuatan KTP 175 orang. Pada tahap ke dua  berjumlah 175 orang dan tahap yang ke tiga yakni hari ini sudah terlayani sebanyak 25  orang dalam pembuatan KTP," ungkap Hatta.

Dari 25 yang dilayani untuk kali ini, kata Hatta, selebihnya belum dilengkapi dengan surat Perjanjian (SP) dari Dinas Perumahan sebagai bukti  suratrusun sewa.

"Hal itu untuk menghindari duplikasi maupun warga rusun yang tak memiliki SP," singkatnya.

Suranta pun membenarkan, warga rusun yang membuat KTP harus dilengkapi dengan SP dari Dinas Perumahan dan Gedung Prov DKI Jakarta, yang memiliki hak Rusun sewa di DKI Jakarta. Suranta pun menepis terkait pihaknya mempersulit warga.

"Ini kan semata - mata untuk memberikan  layanan yang terintegrasi dengan Sudin Dukcapil dan Instansi lainnya. Itu seperti Dinas Perumahan yang mengeluarkan SP maupun dengan bank," terangnya.

Ketua RW 06, Tumbu juga mengatakan, di wilayahnya ada 15 RT dengan jumlah 1571 KK di 15 Blok Rusun Tanah Pasir Penjaringan. Sedangkan di RW 012  di blok Mawar dan  blok Melati ada sekitar 154 KK.

"Memang sebagian ada yang belum mengurus persyaratan SP, soalnya kami sudah mengirimkan persyaratan untuk mendapatkan SP ke Dinas Perumahan bulan lalu. Yakni  sebanyak 1588 berkas dan sekarang pun belum selesai. Baru jadi 100 SP." jelasnya.

Ia juga meminta kepada Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta untuk secepatnya menyelesaikan usulan SP warga. Sehingga, warga akan segera dapat mengurus KTP yang sesuai dengan alamat rusun di mana mereka bertempat tinggal.

"Ini demi tertib administrasi, kami pun sedang menunggu kapan selesainya. Baru kami akan susul yang belum mengurusnya. Surat - surat sudah siap di kantor RW," ungkapnya kepada Edison sambil menunjukkan setumpuk surat - surat persyaratan SP yang akan diajukan ke Dinas Perumahan dan Gedung. (Panji Baskhara Ramadhan)

(Berita Online-2002) Truk Sampah Parkir di Depan SMPN 71, Siswa Kebauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah siswa-siswi SMPN 71 di Jalan Rawasari Selatan, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setiap hari mencium bau tak sedap. Bau tak sedap tersebut berasal dari puluhan truk sampah yang kerap mangkal di depan sekolah hingga membuat konsentrasi siswa terganggu saat belajar.

Siti Aisyah (15), seorang siswi mengaku, keberatan jika jalan di depan sekolah dijadikan tempat parkir truk-truk sampah. Selain truk tersebut mengeluarkan bau busuk dan air sampah yang menggenang di pintu masuk sekolah, arus kendaraan juga menjadi terhambat karena keberadaan truk sampah.

"Jelas sangat terganggu, apalagi kita sebentar lagi mau UN dan UAS, kita susah konsentrasi saat belajar. Terpaksa sepanjang belajar kita tutup hidung dengan sapu tangan,” ujarnya, Jumat (20/2/2015).

Terkait hal itu, Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Marsigit, mengaku, sopir truk memarkirkan kendaraan di dekat sekolah karena parkiran truk sampah di kantornya penuh dengan bangkai kendaraan lama yang sudah tidak bisa beroperasi lagi. Setidaknya, ada 88 bangkai truk yang sudah diajukan untuk penghapusan aset, namun hingga kini tidak kunjung dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

“Kita akan ingatkan teman-teman di lapangan agar tidak parkir di sana. Lambannya proses penghapusan aset, sehingga kita tidak bisa optimalkan lahan parkir di sudin,” jelasnya.

Menurut dia, tahun ini akan ada pembongkaran total kantornya yang saat ini sudah usang untuk dibangunkan gedung baru. Nantinya, gedung tersebut akan didesain juga agar cukup menyimpan semua truk sampah, sehingga tidak ada lagi truk yang parkir di bahu jalan.

(Berita online-20.02)Bau Sampah Ganggu Siswa SMPN 71 Jakpus

Sejumlah siswa-siswi SMPN 71 di Jalan Rawasari Selatan, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setiap hari terpaksa mencium bau tak sedap. Bau tak sedap tersebut berasal dari puluhan truk sampah yang kerap mangkal di depan sekolah hingga membuat konsentrasi siswa terganggu saat belajar.

" Jelas sangat terganggu, apalagi kita sebentar lagi mau UN dan UAS, kita susah konsentrasi saat belajar. Terpaksa sepanjang belajar kita tutup hidung dengan sapu tangan"

Siti Aisyah (15), seorang siswi mengaku, keberatan jika jalan di depan sekolah dijadikan tempat parkir truk-truk sampah. Selain truk tersebut kerap mengeluarkan bau busuk dan air sampah yang kerap menggenang di pintu masuk sekolah, arus kendaraan juga menjadi terhambat karena keberadaan truk sampah.