Kemacetan Jakarta Butuh Solusi Cepat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diminta segera mencarikan solusi efektif untuk mengatasi kemacetan yang telah menjadi masalah akut di Jakarta. Jika tidak, kerugian baik sosial maupun ekonomi yang diderita warga Jakarta akibat kemacetan akan makin bertambah setiap tahun.

Diperkirakan biaya kemacetan di Ibu Kota RI tersebut mencapai 68 triliun rupiah setiap tahun. Sementara itu, setelah melakukan uji coba penghapusan 3 in 1, Gubernur Ahok mengisyaratkan untuk tetap menghapus sistem itu, meski dalam dua tahap uji coba terungkap kemacetan di jalan protokel Jakarta justru bertambah 24 persen. Sejumlah kalangan menyatakan apapun keputusan DKI Jakarta soal 3 in 1, Ahok tetap harus mencari solusi lain guna mengatasi kemacetan.

Sebab, dengan atau tanpa sistem 3 in 1 terbukti persoalan lalu-lintas belum tertangani secara optimal. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan Gubernur DKI Jakarta harus mendelegasikan tugas yang ada di pundaknya kepada bawahan.

“Jangan trial and error seperti uji coba penghapusan 3 in 1 yang membuat susah banyak orang. Seharusnya delegasikan saja ke bawahan sehingga tidak terkesan mendadak,” kata dia saat dihubungi, Rabu (13/4). Ahok, ujar Yayat, sebaiknya tidak terlena dalam kasus reklamasi yang dihadapi saat ini. Pasalnya, salah satu permasalahan Jakarta yang semakin akut adalah penanganan kemacetan yang perlu mendapat sentuhan Gubernur untuk segera dituntaskan.

“Misalnya nanti masalah 3 in 1, dinas perhubungan yang akan menyelesaikan, mengevaluasi dan memutuskan. Tinggal memberikan rekomendasi ke pak Gubernur. Nanti gimana merumuskan, dan keputusannya diserahkan kepada pak Gubernur. Jadi, pak Gubernur itu cukup mendapatkan laporan,” jelas dia.

Terlebih, lanjut Yayat, penerapan electronic road pricing (ERP) dalam penanggulangan kemacetan diprediksikan baru dilaksanakan pada 2017. Ahok pun harus bisa melibatkan instansi lain seperti kepolisian dalam mengatasi kemacetan itu. “Kalau bisa konsepnya lebih cepat, lebih bagus. Dikembangkan lebih cepat kan lebih baik, sehingga semuanya terpolakan dengan jelas. ERP kemungkinannya baru bisa diimplementasikan pada 2017.

Sebetulnya sudah ada penjelasan- penjelasan dari dishub bahwa sekarang masih proses pelelangan dan pemasangan ERP,” tukas dia. Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kalangan berharap agar Ahok lebih berkonsentrasi mengurusi pembenahan kemacetan lalu-lintas daripada pikiran dan tenaganya habis mengurusi reklamasi pantai utara Jakarta.

Sebab, kemacetan lalu-lintas di Ibu Kota Indonesia itu kini semakin sulit dikendalikan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penghapusan kawasan 3 in 1. Uji coba itu justru membuat volume kendaraan di jalan protokol bertambah.

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mencatat terjadi peningkatan kemacetan sekitar 24,35 persen dari total kendaraan sebelum penghapusan yang sebanyak 2.000 unit kendaraan per jam. Saat ini, lebih dari 10 juta kendaraan bermotor berkeliaran di Jakarta setiap hari kerja sementara panjang jalan kurang dari 10 persen dari total luas lahan sehingga kurang memadai.

“Tekanan pembangunan begitu besar, tapi instrumen perencanaan yang ada tidak mendukung,” kata Mohammad Danisworo, Ketua Pusat Studi Urban dan Desain, seperti dikutip International New York Times edisi Selasa (12/4).

Sangat Boros 
Sebagaiman diwartakan, Infrastructure Partnership and Knowledge Centre memperkirakan biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya mencapai 68 triliun rupiah per tahun dan dinilai sangat boros. Jumlah itu, mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan hingga polusi udara.

Kemacetan membuat sekitar 5-10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk keperluan transportasi. Sementara itu, berdasarkan hasil uji coba penghapusan 3 in 1 yang justru menambah kemacetan maka Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan program 3 in 1 tetap berjalan sambil menunggu penggantinya.

“Kami usulkan agar 3 in 1 tidak dihapuskan. Karena adanya 3 in 1 saat ini efektif mengurai kemacetan,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, Rabu. Akan tetapi, Gubernur Ahok tetap bersikeras akan menghapus 3 in 1 di Jakarta, walaupun Polda Metro Jaya tidak merekomendasikannya.

“Sekarang saya tanya kamu selama bertahun-tahun 3 in 1 kamu pernah merasa macet nggak sih di Sudirman-Thamrin? Stuck juga setengah mati, bukan hanya stuck di situ lho. Semua jalan penduduk pun macet juga,” kata Ahok.

Menurut dia, walaupun di area 3 in 1 semakin macet setelah kebijakan itu tidak berlakukan, namun jalan di sekitarnya sudah semakin longgar volume kendaraannya. “Makanya saya bilang sama dishub ini harus dihapus, kalau nggak dihapus orang naik 3 in 1 sama nggak? Yang penting kita siapkan bus orang sekarang kalau udah macet gitu mereka naik bus ya kan?” kata Ahok. pin/pik/nis/WP

Facebook: Alih Fungsi Trotoar

 Lurah pondok kopi kayaknya terima bayaran dr leasing sekitar....jelas2 pake trotoar yg dibangun Gubernur buat fasilitas warga utk jd parkiran mereka. Tdk ada tanggapan dr Lurahnya pdhl sdh 5x lapor

Facebook: Sarana Prasaran Angkutan Umum

bisa lebih baik lagi jika sudah Low Entry ada ruang untuk stroller atau kursi roda. jadi untuk ibu ibu dengan stroller dan orang menggunakan kursi roda dapat tetap mengakses bus tsb

Siswa Parkir Mobil Sembarangan, Kepala SMAN 3 Akan Ditegur

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan akan memberikan teguran lisan kepada Kepala SMAN 3 Jakarta.

Teguran itu disampaikan terkait masih banyaknya pelajar yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan Fery Safrudin mengatakan, teguran itu didasari indikasi pembiaran oleh pihak sekolah.

"Jangankan mobil, motor saja tidak boleh. Nanti saya beri tahu kepala sekolahnya," kata Fery, Senin (11/4/2016).

(Baca: Sedan Mewah Siswa SMAN 3 Diderek Petugas karena Parkir Sembarangan)

Fery mengakui bahwa jalan di sekitar SMAN 3 terlihat semrawut akibat kendaraan pribadi pelajar yang diparkir di bahu jalan.

Ia menilai angkutan antarjemput siswa adalah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. "Nanti diantar jemput saja biar enggak macet," ungkap Fery.

Sebelumnya, mobil mewah seorang pelajar SMAN 3 diderek petugas Sudinhubtrans Jakarta Selatan pada Senin (11/4/2016) siang.

Mobil BMW hitam itu merupakan satu di antara enam mobil yang diderek petugas akibat parkir di bahu jalan.

Angkutan Umum di Jakarta Masih Terapkan Tarif Lama

JAKARTA Angkutan Umum di Terminal Blkok M, Jakarta Selatan belum menurunkan tariff, seperti yang diputuskan oleh Pemprov DKI dan Organda DKI Jakarta

Demikian terungkap dalam operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (12/4). 

Para petugas melakukan pemeriksaan di pintu masuk Terminal Blok M. Selain menanyakan kepada awak angkutan, petugas juga menanyakan kepada para penumpang terkait tarif yang dikenakan ke mereka.

“Kita bayar 4.000 rupiah, pakai uang 2.000 rupiah-an dua nggak dikembaliin. Dia alasannya nggak ada recehan, daripada kita ngotot sopir ya kasih saja,” Sri Haryati, warga Ciledug yang menumpang bus Metromini 69.

Operasional UPT Terminal Dinas Perhubungan dan Transportasi, Welly Haryanto mengatakan, sosialisasi penurunan tarif di Terminal Blok M ini sudah sejak awal diberlakukannya pada tanggal 8 April 2016 melalui pengeras suara dan pamflet. “Sebagian besar masih tidak menurunkan tarif, masih tarif lama. Yang kedapatan tidak menurunkan tarif kita tilang, kalau memang surat mati kita kandangkan. Sudah banyak yang ditilang. Sampai saat ini sudah 30 yang kita tilang, langsung sidang,” tandas Welly. pin/P-5

Facebook: Oknum Dishub Anarkis

Mhn bantuannya untuk penyelidikan kejadian di atas. Sudah jadi bahan share an di sosmed. Apabila benar spt yg dicritakan saksi mata kejadian. Mhm penindakan segera oknum dishub yg bermaslaah tersebut. Terima kasih dan ditunggu klarifikasi pemprov dki twrkait permasalahn tersebut.

Facebook: Perlunya Kontrol Mesin Parkir di Sabang

Bro, mau sedikit usul buat pemprov tentang mesin parkir yang ada di sabang. Kemarin sempet nyobain dan karena sosialisasi kurang, kesannya yg jaga parkir jadi kaya parkir liar bro karena beliau menguitip duit direct to person Misal, saya bayar parkir untuk sejam, tapi kenyataanya saya parkir 3 jam. Setelah dicek sama si abang parkir dia minta biaya kekurangan 2 jam. Tapi bayaran itu masuk kantong bro, bukan saya harus tap ke mesin lagi untuk nambah kekurangan duitnya. Mungkin perlu ditambah fungsi kontrol buat hal ini, supaya itu alat parkir ngga sia sia. Bisa dicontoh kaya perusahaan parkir swasta. Selama biaya parkir jelas dan masuk ke kas dki saya ga ada masalah buat bayar. Mohon dipertimbangkan ya bro Thanks

Nasib "Three In One" Ditentukan dalam Rapat Evaluasi 13 April

Rabu (13/4/2016) besok adalah hari terakhir masa uji coba penghapusan sistem three in one di sejumlah jalan protokol Jakarta.

Rencananya, besok juga akan diadakan rapat evaluasi terkait uji coba penghapusan three in one ini.

Dalam rapat tersebut akan diputuskan apakah three in one tetap diberlakukan atau dihapuskan.

"Uji coba sesuai rencana hanya sampai besok. Setelah itu akan dianalisa dan evaluasi. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan apakah three in one akan lanjut atau dihapuskan," ujar Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/4/2016).

Rencananya rapat evaluasi tersebut akan dihadiri pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

(Baca: Masih Perlukah "Three in One" di Jakarta? Silakan Beri Masukan di Sini...)

Menurut Budiyanto, berdasarkan pengamatan pihaknya, terjadi lonjakan kendaraan di ruas jalan protokol sejak hari pertama uji coba penghapusan three in one hingga hari ini.

Kendati demikian, lanjut dia, terjadi penurunan volume kendaraan di jalur-jalur alternatif.

"Tambah kemacetan di jalan protokol. Sore hari kemacetan baru terurai pada pukul 22.00 biasanya pada jam 21.00 arus lalu lintas sudah mencair," ucapnya.

"Kalau di jalur alternatif memang ada penurunan arus lalu lintas, seperti di Bendungan Hilir," sambung Budiyanto.

Adapun uji coba penghapusan three in one berlangsung dari Selasa (5/4/2016) hingga Rabu (13/4/2016) besok.

(Baca: "Three in One" Dihapus, Pengguna Angkutan Umum Hanya Meningkat 5 Persen)

Peraturan three in one berisi larangan bagi kendaraan pribadi beroda empat berpenumpang kurang dari tiga orang melintas di jalan-jalan tertentu di Jakarta.

Peraturan itu berlaku di jalan-jalan protokol, yaitu di Jalan Sudirman, MH Thmarin, dan Gatot Subroto setiap hari Senin-Jumat pada pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.30-19.00.

Setelah Penertiban, Kolong Tol Sedyatmo Jadi Tempat Parkir Truk

Kolong Tol Sedyatmo, Pluit, Penjaringan, tampak dijadikan pangkalan truk, Selasa (12/4/2016).

Dua bulan lalu, lahan di kolong tol tersebut ditertibkan dari bangunan liar dengan alasan akan dibangun lapangan futsal dan taman.

Pantauan Beritajakarta.com, sejumlah plang penataan yang berisi pemberitahuan bahwa lahan itu akan dibangun taman dan lapangan futsal, tidak lagi terlihat.

(Baca: Sejumlah Warga Masih Menempati Kolong Tol Sedyatmo)

Di lokasi juga tidak terlihat penjagaaan dan tanda-tanda fisik pembangunan akan dimulai. Hanya tampak 50 truk memanfaatkan lahan di sepanjang kolong tol untuk tempat parkir.

Selain itu, terdapat beberapa keluarga yang kembali memanfaatkan lahan sebagai tempat tinggal dengan membangun tenda dan mendirikan warung.

Kasatpol PP Jakarta Utara, Choiruddin mengatakan, pihaknya tidak mungkin untuk menjaga kawasan tersebut setelah dilakukan penertiban beberapa waktu lalu.

Sebab, menurut dia, sesuai plang yang dipasang, sudah jelas bahwa kawasan itu akan dibangun lapangan futsal dan taman.

"Itu tidak dibenarkan karena niat penertiban gubuk liar agar kawasan kolong tol steril dari bangunan liar. Saya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk segera melakukan penertiban," kata dia, Selasa.

(Baca: Kolong Tol Sedyatmo Akan Dijadikan Taman Interaktif dan Lapangan Futsal)

Choirudin mengatakan, agar kolong tol benar-benar steril dari penghuni liar dan parkir liar, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) harus segera melakukan pembangunan.

Sebab, kalau didiamkan terlalu lama, Choirudin khawatir bangunan liar akan kembali berdiri di kolong tol tersebut. 

Facebook: Permohonan Pemasangan Lampu Penyebrangan Jalan

rianifa