Aspirasi dalam Kategori Perhubungan

  • Volume Kendaran Meningkat 24,35 Persen
  • JAKARTA – Volume kendaraan di lima ruas jalan yang diberlakukan uji coba penghapusan aturan pembatasan kendaraan wajib minimal berpenumpang tiga orang (3 in 1) di Jakarta meningkat 24,35 persen pada tiga hari pertama.

    “Di ruas-ruas jalan yang tadinya diterapkan ‘3 in 1′ itu ada penambahan kendaraan sehingga kemacetan bertambah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, di Jakarta, Jumat  (8/4)

    Menurut Andri, peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan Ibu Kota disebabkan euforia masyarakat yang dibebaskan untuk melalui jalur yang sebelumnya diterapkan aturan “3 in 1“.

    Dampak lain dari uji coba tersebut juga tampak dari relatif sepinya jalan-jalan kolektor karena warga lebih memilih menggunakan jalan protokol.

    Dari sisi pengguna kendaraan umum yakni bus TransJakarta, Dishubtrans DKI mencatat fluktuasi jumlah penumpang akibat diberlakukan uji coba penghapusan 3 in 1.

    Sebagai contoh, pada Selasa (5/4) jumlah penumpang menurun menjadi 67 ribu dibandingkan pada hari yang sama minggu sebelumnya yang mencapai 71 ribu penumpang.

    Sedangkan pada hari kedua uji coba, jumlah penumpang TransJakarta justru meningkat menjadi 72 ribu dibandingkan pada Rabu minggu sebelumnya dengan jumlah 71 ribu penumpang.

    Sementara itu, kenaikan signifikan tercatat atas pengguna bus bantuan reguler TransJakarta yang digratiskan bagi masyarakat sebagai alternatif transportasi selama berlangsungnya masa uji coba penghapusan 3 in 1.

    Warga Diimbau

    Terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Sunardi Sinaga  mengimbau masyarakat untuk berlalu lintas seperti biasanya, layaknya masih ada 3 in 1.

    Menurutnya, penumpukan kendaraan di jalur 3 in 1 itu lebih sering terjadi pada sore hari ketika jam pulang kantor namun penumpukan itu cepat terurai. “Nanti kita akan sampaikan kepada pak Gubernur hasil evaluasinya,” ucap dia.

    Hasil evaluasi itu, katanya, terdapat beberapa opsi, seperti pemberlakuan kembali 3 in 1, waktu ujicoba penghapusan 3 in 1 diperpanjang, skema ganjir genap dan lainnya. Namun dari semua opsi tersebut, katanya, akan bermuara pada pemberlakuan electronic road pricing (ERP).

    “Evaluasi ini harus dilakukan bersama-sama agar baik dan sempurna. Kita tanya transjakarta, apakah oenumpangnya menurunN Karena kan kemungkinannya bisa saja penumpang Transjakarya beralih membawa mobil pribadi karena 3 in 1 dihapus. Atau kita tanya SPBU, konsumsi bahan bakar meningkat nggak. Begitu juga pemilik gedung, apakah tempat parkir meningkat. Yang jelas, tujuan penghapusan ini adalan ERP,” paparnya. Sejak Selasa (5/4), DKI melakukan uji coba penghapusan aturan 3 in 1 di lima ruas jalan yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Uji coba tersebut akan dilanjutkan pada 11-13 April mendatang. Pin/P-5

  • Angkot Masih Terapkan Tarif Lama
  •  JAKARTA – Sejumlah angkutan umum di Jakarta masih menerapkan tarif lama, meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan tarif baru angkutan umum yang beroperasi di seluruh wilayah Ibu Kota Jakarta

    Informasi yang dihimpun Koran Jakarta, angkutan umum Mikrolet M15 jurusan Tanjung Priok – Kota via Kampung Bandang masih memberlakukan tarif lama yakni 4.000 rupiah untuk jarak dekat dan 6.000 rupiah untuk jarak jauh. 

    Sopir angkotan M15, Mujaid mengatakan alasan dirinya belum memberlakukan tarif baru karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. “Saya bukannya dengan sengaja masih gunakan tarif lama, tapi masih banyak penumpang yang belum tahu dan masih membayar dengan tarif yang lama. Ya saya biarkan saja soalnya setoran ke pemilik mobil juga belum turun,” ujar Mujaid, di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/4)

    Sedangan sopir angkot S11 jurusan Pasar Minggu – Lebak Bulus masih menerapkan tariff lama. Alasanya karena penumpang yang tidak mengetahui penurunan harga jadi penumpang tetap menggunakan harga normal seperti biasanya. Tarif sebelum penurunan 3.500 rupiah.

    Sedangkan penumpang angkutam umum Yunita, mengungkapkan dirinya memang belum mengetahui tarif baru angkutan umum harus sudah berlaku per Jumat (8/4). “Sebelumnya sih sudah tahu berita tarif angkutan turun, tapi beberapa hari yang lalu pas saya bayar dengan harga baru sopirnya bilang belum berlaku. Jadi daripada malu lagi diteriakin supirnya karena bayarnya kurang, hari ini saya bayar seperti biasa,” ungkap dia

    Surat Keputusan 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari ini mulai memberlakukan tarif baru untuk angkutan umum yang beroperasi di seluruh wilayah ibukota. “Mulai hari ini, tarif angkutan umum yang baru sudah mulai kami berlakukan. Surat Keputusannya sudah saya tanda tangani,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, 

    Ahok itu menegaskan apabila diketahui masih ada angkutan umum yang belum menurunkan tarifnya, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau ada angkutan umum yang bandel, tidak mau menurunkan tarifnya, langsung kami tindak tegas. Kami akan menggelar razia untuk mengecek apakah semua angkutan sudah menurunkan tarif atau belum,” ujar Basuki. 

    Seperti diketahui, sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Transpirtasi DKI Jakarta bersama dengan Organisasi Angkutan Daerah (Organda) DKI serta Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah bersepakat untuk menurunkan tarif angkutan umum di wilayah ibukota. 

    Surat Keputusan (SK) mengenai penurunan tarif angkutan umum tersebut juga telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sehingga dapat diberlakukan. 

    Rincian penurunan tarif angkutan umum tersebut, yakni tarif bus kecil (angkot) dari 3.500 menjadi 3.000 rupiah, tarif bus sedang dari 3.800 menjadi 3.500 rupiah dan tarif bus besar dari 3.800 rupiah menjadi 3.500 rupiah. 

    Sementara itu, tarif taksi flag fall atau buka pintu pertama turun dari 7.500 rupiah menjadi Rp6.500 rupiah. Sedangkan tarif per kilometer turun dari 4.000 menjadi3.500, waktu tunggu dari Rp48.000 rupiah jadi42.000 rupiah atau turun 13. pin/ant/P-5

  • Empat Hari Tanpa "3 In 1", Arus Lalu Lintas Meningkat 24,35%
  • Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, selama empat hari uji coba penghapusan sistem "3 in 1", terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan yang dipakai untuk penerapan program mengurangi kendaraan itu. Secara keseluruhan peningkatan rata-rata mencapai 24,35 persen.

    Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, selama empat hari yakni 5 April sampai 8 April 2016, pelaksanaan uji coba penghapusan 3 in 1 terjadi peningkatan volume arus lalu lintas baik pada pukul 07.00 WIB-10.00 WIB maupun pukul 16.30 WIB-19.00 WIB.

    "Empat hari uji coba, ada peningkatan volume arus lalu lintas pada ruas penggal jalan tertentu, seperti Jalan akses menuju Jalan Sudirman-MH Thamrin dan pada Jalan Sudirman-MH Thamrin itu sendiri," ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Sabtu (9/4).

    Dikatakan Budiyanto, jalan akses yang mengalami peningkatan arus lalu lintas adalah Slipi arah Semanggi, Jalan Pangeran Antasari-Patimura-Sudirman-Thamrin, Cawang-Gatot Subroto arah Semanggi, dan Pakubuwono-Bundaran Senanyan-Sudirman-Thamrin.

    "Rata-rata mengalami peningkatan arus lalu lintas. Di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Polda (Semanggi) naik 39,75 persen. Kalau secara keseluruhan naik rata-rata 24,35 persen," ungkapnya.

    Menurutnya, penurunan tingkat arus lalu lintas justru terjadi jalan alternatif seperti Jalan KS Tubun, Kyai Haji Mas Mansyur, Jalan S Parman, Jalan Rasuna Said, Pejompongan, Jalan Abdul Muis, Jalan Juanda, dan jalan-jalan yang selama ini dijadikan jalan alternatif pada saat 3 in 1 diberlakukan.

    "Ketika 3 in 1 tidak diberlakukan, konsentrasi kendaraan ada di Jalan Sudirman-Thamrin. Selama ini kan terpecah ke jalan lain. Tapi, joki 3 in 1 tidak ada," katanya.

    Ia menambahkan, terjadi juga peningkatan waktu tempuh kendaraan. Semisal, dari Slipi ke arah Semanggi yang biasanya dalam situasi normal dapat ditempuh 5 sampai 10 menit, pada saat saat uji coba mencapai 40 menit.

    Budiyanto menjelaskan, evaluasi akhir untuk menentukan apakah sistem 3 in 1 dilanjutkan atau dihapuskan akan dilaksanakan setelah uji coba berjalan selama tujuh hari.

    "Ini baru empat hari. Minggu depan akan dilakukan uji coba lagi. Evaluasi terakhir kalau sudah berjalan tujuh hari. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan lebih lanjut apakah 3 in 1 akan dilanjutkan atau dihapus," jelasnya.

    Dia menyampaikan, ada sejumlah alternatif pengganti jika sistem 3 in 1 dihapuskan di antarannya electronic road pricing (ERP), ganjil-genap dan lainnya. Namun, dari beberapa wacana yang digulirkan paling efektif ERP walaupun prosesnya cukup panjang.

    "Alternatif penganti akan dirapatkan dulu dengan stakeholders lain. Dari beberapa wacana yang digulirkan, menurut kami yang paling efektif ERP. Namun, perlu segera diformulasikan karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang, seperti menentukan lelang ERP, persiapan SDM, sarana dan prasarana, payung hukum, back office atau data base," tandasnya.

  • Uji coba penghapusan "3-in-1" tingkatkan kemacetan
  • Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menyatakan, terjadi peningkatan kemacetan di ruas jalan kawasan "3-in-1" sebesar 24,35 persen sebagai hasil rapat evaluasi uji coba penghapusan kebijakan tersebut. 

    "Namun, untuk jalan-jalan kolektor (jalan non protokol) terjadi penurunan tingkat kemacetan yang signifikan dan kondisinya sangat lancar," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah di Jakarta, Minggu. 

    Menurut dia, penurunan tersebut disebabkan pengendara yang tadinya menggunakan jalan kolektor berpindah ke jalan protokol. Namun diperkirakan pengendara akan kembali menggunakan jalan kolektor, terlebih saat ini banyak aplikasi penunjuk jalan, seperti Google Maps dan Waze. 

    "Berdasarkan hasil evaluasi kami terkait uji coba penghapusan 3-in-1 pada 5 sampai 8 April 2016, tingkat kemacetan yang sangat parah terjadi di kawasan Semanggi dan Sudirman arah Bunderan Senayan," ujar Andri. 

    Maka dari itu pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas sebelum dan sesudah memasuki kawasan 3-in-1 serta memasang rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas. 

    "Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi mengenai rute-rute alternatif yang tersedia dan melakukan rekayasa pengaturan lampu lalu lintas yang berhubungan dengan kawasan 3-in-1," tutur Andri. 

    Sementara itu, dia mengungkapkan tren masyarakat yang menggunakan angkutan busway maupun angkutan reguler selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 sedikit mengalami peningkatan, yakni 5 persen. 

    Sedangkan, masalah dampak sosial, yaitu joki 3-in-1 saat ini sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, sambung dia, dengan dihapuskannya 3-in-1, dampak masalah sosial dengan sendirinya ikut teratasi. 

    "Kami akan terus melakukan pemantauan setelah penerapan pengalihan rute alternatif dan rekayasa traffic light (lampu lalu lintas) selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 berikutnya, yaitu 11 hingga 13 April 2016," ungkap Andri. 

    Lebih lanjut, dia menambahkan bersama dengan pihak kepolisian, pihaknya akan membahas secara rinci tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan ganjil genap, sambil menunggu penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). 

  • Organda kurang sosialisasi, sopir angkot bingung tetapkan tarif
  • Penurunan tarif angkutan umum di DKI Jakarta sudah ditetapkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada pekan lalu. Namun, karena sosialisasi yang masih kurang dilakukan di lapangan, sejumlah sopir angkutan mengaku masih bingung menetapkan tarif kepada para penumpangnya.

    Hal ini diakui oleh Khaerul (38) seorang sopir angkot M09 A trayek Tanah Abang-Kebayoran Baru. Dirinya mengaku masih mengenakan tarif yang sama seperti sebelumnya, kepada para penumpang.

    "Kalau penumpang naik dari Tanah Abang ke Kebayoran Baru, biasanya mereka masih bayar Rp 5 ribu kayak sebelumnya. Tapi karena bensin udah turun, ada juga yang cuma bayar Rp 3.500 atau Rp 3 ribu," ujar Khaerul saat ditemui di bilangan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (11/4).

    Dirinya mengaku tak mempermasalahkan jika ada penumpang yang membayar kurang dari tarif Rp 5 ribu seperti sebelumnya. Hal itu dikarenakan dirinya menyadari bahwa harga BBM juga sudah turun.

    "Makanya kalau ada yang bayar Rp 2.500 pun enggak saya tagih lagi, karena bensinnya kan udah turun juga," ujarnya menambahkan.

    Khaerul mengatakan, karena belum ada pemberitahuan terkini dari pihak Organda terkait penurunan tarif, maka para penumpangnya hanya ia dikenakan tarif biasa seperti sebelumnya.

    "Kalau pemberitahuan dari Organda-nya belum ada. Karena biasanya kan kalau ada perubahan tarif seperti ini, pihak Organda akan ngasih stiker resmi yang biasa di tempel di pintu angkot," pungkasnya.

    Diketahui, berdasarkan hasil kesepakatan penurunan tarif angkutan umum antara Pemprov DKI dan pihak Organda, ditetapkan penurunan tarif angkutan umum yakni sebesar Rp [No Telp dirahasiakan]. Dengan rincian tarif bus kecil (angkot, KWK, APB, dan sejenisnya ) dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.000, dan tarif bus sedang dari Rp 3.800 menjadi Rp 3.500, serta tarif bus besar dari Rp 3.800 menjadi Rp 3.500.

    Kemudian untuk tarif taksi flag fall (buka pintu pertama) dari Rp 7.500 menjadi Rp 6.500. Dan untuk tarif per-kilometer dari Rp 4.000 jadi Rp 3.500, waktu tunggu dari Rp 48.000 jadi Rp 42.000 atau turun 13 persen.

  • Pelintasan Kereta Ditutup, Kondisi Jalan di Stasiun Tebet Semrawut
  • Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menutup pintu pelintasan kereta api di depan dan seberang Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016) pagi. Namun, ruas jalan di depan dan sekitar stasiun belum terbebas dari angkutan umum.

    Pantauan Kompas.com, mikrolet 44 jurusan Karet-Kampung Melayu masih terlihat di sekitar stasiun. Para sopir memutar balik angkutannya di kolong flyover dekat Stasiun Tebet. Bahkan, beberapa di antaranya memberhentikan angkutan mereka di tepi Jalan KH Abdullah Syafe'i untuk menunggu penumpang.

    Padahal, seharusnya mikrolet tersebut melintasi flyover dan tidak boleh memutar balik di kolongnya. Namun, salah satu petugas dinas perhubungan mengatakan, untuk sementara mikrolet tersebut masih diperbolehkan memutar balik.

    "Ini kan masih sosialisasi. Baru nanti sore diatur lagi, enggak boleh lewat sini," ujar salah satu petugas yang sedang mengatur lalu lintas.

     

    Nursita SariBeberapa pengojek memarkir motor mereka tepat di depan Stasiun Tebet, padahal setelah pelintasan kereta ditutup seharusnya jalan tersebut bebas dari kendaraan, Kamis (7/4/2016).
     

     

    Tak hanya mikrolet 44, sepanjang ruas jalan di depan dan sekitar stasiun pun dipenuhi para pengojek. Bahkan, ada di antara mereka yang memarkir motornya tepat di depan stasiun, di tengah ruas jalan yang sudah disterilkan. Mereka berlomba-lomba menarik penumpang yang baru keluar dari dalam stasiun.

    "Ayo mbak, ojek mbak," ujar mereka bersahutan tiap kali ada penumpang yang keluar.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andi Yansyah tidak menampik kondisi semrawutnya jalanan. Namun, dalam waktu dekat ia mengaku akan membenahinya.

    "Nah ini kan masih banyak sekali ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan. Termasuk ojek itu akan kita tata. Lihat aja, masih semrawut. Momentum inilah yang bisa kita jadikan untuk menata semuanya, termasuk parkirnya, termasuk ojeknya," ujar Andri.

    Menurut Andri, Dishub akan bekerja sama dengan Dinas dan Sudin Bina Marga, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, dan Sudin Perindustrian dan Energi, untuk menata kawasan Stasiun Tebet.

    Penataan itu rencananya akan dibuat Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan penumpang moda kereta api dengan moda jalan raya.

    "Ya dalam waktu dekat nanti kita lihat dari berbagai instansi harus turun. Kita akan minta bantuan Pak Wali (wali kota Jakarta Selatan)," pungkas Andri.