Maraknya Pengamen di Terminal Tanjung Priok Resahkan Warga

Warga Keluhkan `Pak Ogah` di Putaran Jalan Daan Mogot

JAKARTA (Pos Kota) – Keberadaan anak jalanan yang menjadi tukang parkir atau pak ogah di putaran Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar) dikeluhkan warga. Karena membuat resah pengguna jalan, terutama pada malam hari.

Keluhan tersebut disampaikan warga ke Redaksi Harian Pos Kota melalui SMS Aspirasi Warga Jakarta. Di mana isi pesannya “Kepada Satpol PP dan Dinas Sosial, untuk segera menertibkan anak-anak jalanan yang jadi tukang parkir di putaran Jl. Daan Mogot km 17, kalau malam membuat resah pengendara. Terima kasih. (081519293xxx).

Kasatpol PP Jakbar, Tamo P Sijabat ketika dikonfirmasi menegaskan pihaknya segera melakukan operasi penertiban bersama dengan Sudin Sosial. “Secepatnya kami bersama Sudin Sosial melakukan penertiban,” tegasnya.

Dikatakan, sebenarnya jajarannya bersama dengan Sudin Sosial sudah sering melakukan operasi terhadap keberadaan pak ogah atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jl Daan Mogot. Namun tetap saja, ada lagi yang kembali.

“Kami minta agar masyarakat juga ikut berpartisipasi, dengan tidak memberikan uang kepada mereka. Sehingga mereka tidak kembali,” kata Tamo.

Guna meminimalisir keberadaannya, jajarannya akan terus mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan PMKS dengan melakukan patroli. Apalagi di bulan puasa ini, agar masyarakat merasa aman dan nyaman serta dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk.

Mikrolet Ngetem, Warga Ngeluh Bikin Macet

Alami Gizi Buruk, Anak Penggali Kubur 6 Tahun Terkapar

PULOGADUNG (Pos Kota) – Seorang remaja penderita gizi buruk terkapar. Setiap harinya, Rollin, 16, hanya terbaring di tempat tidurnya, disebuah rumah kontrakan kecil di belakang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur.

Lebih enam tahun lalu, anak bungsu dari enam bersaudara pasangan Wastara, 63, dan Supriyatin, 60, terbaring di tempat tidur. Sang ayah yang bekerja sebagai tukang gali kubur tak bisa berbuat banyak. Terlebih, istrinya yang juga stroke, membuat ia harus mengurus keduanya.

Karena tak ada biaya membuat Wastara tak bisa mengobati anak dan istrinya. Setiap harinya, selain menggali kubur, ia bersama anak ketiganya dia sibuk mengurus keduanya. “Saya nggak tahu anak saya sakit apa, tahu-tahu waktu itu nggak bisa jalan dan menjadi seperti ini,” katanya, Minggu (26/2).

Menurutnya, kondisi anak keenamnya itu baru terlihat ketika Rollin masuk kelas 5 SD. Awalnya, si anak menderita demam dan kaki langsung lemas. “Padahal waktu kelas 4 sekolahnya masih jalan sendiri, main bola saja hampir setiap hari,” kenangnya.

Setelah kakinya lemas, kaki Rollin tak bisa menapak lagi. Ada beberapa orang yang menyebut anaknya mengalami gizi buruk hingga lumpuh. Badan anak bungsunya itu terus menyusut dan dibarengi kondisi kakinya yang semakin mengecil. “Mau berobat pakai apa? Buat makan saja kurang,” tutur Wastara.

Karena tak punya uang Wastara hanya bisa mengurus anaknya di rumah. “Kalau lagi ngeluh sakit dan punya uang ya beli obat. Kalau nggak kenapa-kenapa ya begitu saja di kamar,” tutur Wastara.

Beberapa tahun lalu anaknya sempat mendapat perawatan di rumah sakit dari bantuan yayasan. Tapi karena dokter bilang anaknya tak bisa tertolong, ia pun memilih pulang. “Sekarang mah pasrah saja, tapi kami tetap berdoa agar dia sembuh,” harapnya.(Ifand/us)

Perlu Ada Bus Setara Damri Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Pulogebang

KOMPAS.com

 - Para pengguna bus dari Bus Community mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan bus dari dan menuju Terminal Pulogebang yang setara bus Damri Bandara Soekarno-Hatta.

"Mungkin kita punya usulan kalau misalkan feeder atau bus yang menuju atau dari Terminal Pulogebang itu hampir disamakan dengan Damri Bandara, Pak," kata perwakilan Bus Community, Arief Setiawan.

Ia menyampaikannya saat menghadiri acara diskusi bertema "Kesiapan dan Transmisi Terminal Pulo Gebang", di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Menurut Arief, layanan bus setara Damri Bandara Soekarno-Hatta yang diusulkannya harus meliputi waktu operasional hingga jarak waktu kedatangan bus.

"Baiknya waktunya 24 jam dan waktu tunggunya tiap 15 menit. Karena penumpang datangnya kan juga tidak bersamaan," ujar Arief. (Baca: Ahok Ingin Ada Bioskop di Terminal Pulogebang, Perwakilan Otobus Minta Panti Pijat)

Saat ini, Transjakarta sebenarnya sudah membuka layanan bus yang rutenya melayani dari dan menuju Terminal Pulogebang. Namun, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai layanan bus Transjakarta yang melayani Terminal Pulogadung berbeda dengan layanan Damri Bandara Soekarno-Hatta.

Sebab, kata dia, jenis bus Transjakarta tidak memungkinan bagi penumpang untuk membawa barang dalam jumlah banyak. Kondisi itulah yang dianggapnya tidak cocok bagi penumpang bus AKAP yang kerap membawa barang dalam jumlah banyak.

"Kalau dari kampung kan orang biasa bawa banyak barang. Sementara di Transjakarta tidak boleh bawa barang," kata Tulus. (Baca: Transjakarta Siap Beroperasi Penuh di Terminal Pulogebang)

Malam Ini Kampung Deret Jakut Terancam Gelap Gulita

Ada Perbaikan Jalur Busway, Jalan Perintis Kemerdekaan Macet

Pemerintah Diminta Selesaikan Kekurangan E-KTP Sebelum Pilkada

JAKARTA

, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta pemerintah menyelesaikan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP  yang akan digunakan untuk mencoblos pada Pilkada serentak, 15 Februari mendatang.

Sebab, hingga saat ini masih banyak penduduk yang belum mendapatkan e-KTP sebagai persyaratan pencoblosan.

"Kalau soal adanya 71.000 penduduk yang belum mendapatkan e-KTP dan di Aceh yang juga masih banyak belum mendapatkan e-KTP, itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Ia mengatakan, syarat pencoblosan yang mengharuskan adanya e-KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Jika aturan itu tidak dilaksanakan maka Pilkada rawan dipenuhi kecurangan dengan munculnya daftar pemilih tetap (DPT) ganda.

Sebab, dokumen kependudukan selain e-KTP dan surat keterangan berhologram bisa dipalsukan untuk kemudian digandakan.

Lukman juga mengatakan, tidak terdaftarnya pemilih merupakan permasalahan yang lebih ringan bobotnya ketimbang munculnya DPT ganda. Karena hal itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh petahana untuk berbuat curang.

"Makanya dalam dua minggu ini pemerintah harus membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujar politisi PKB itu.

Warga : Bu Mensos Mana Program Pengganti Raskin

JAKARTA (Pos Kota) – Lambannya realisasi Keputusan Menteri Sosial (Mensos) No 2/HUK/2017 tentang penetapan lokasi dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai di 45 kota dan 3 kabupaten pada 2017, menyebabkan puluhan ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Jakarta Selatan gigit jari karena selama Januari tak lagi mendapatkan beras miskin (Raskin). Padahal Gakin makin ngos-ngosan untuk bisa makan dan membeli kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).

“Pemerintah tolong bantu kami, katanya raskin sudah diganti program baru. Tapi mana program baru itu? Selama sebulan ini kami tak bisa beli Raskin, terpaksa beli beras sendiri,” keluh Minarni,56, warga RT 08/01 Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Rabu (1/2).

Sebelumnya ibu tiga anak yang tinggal bersama ibu yang sudah sepuh, setiap bulan mendapat jatah Raskin 15 kilogram @ Rp1.600 dengan total Rp24.000. Meski berkualitas sedang, namun ia bersyukur karena dapat membantu dapurnya tetap ngebul. Setiap bulan sedikitnya ia membutuhkan 25 kg beras.

Kini setelah Januari tak lagi bisa membeli raskin, sementara program baru dari Kemensos belum terealisir, Minarni kelimpungan. Ia harus merogoh kocek yang lebih dalam agar ketiga anak, ibu dan dirinya bisa tetap makan. Tak urung ia membeli beras di warung yang termurah seharga Rp9 ribu/Kg.

Keluhan serupa dilontarkan Maryanti, warga miskin di Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi. Ibu empat anak yang sehari-harinya berjualan aneka gorengan untuk pekerja bangunan di proyek, mendesak pemerintah supaya gerak cepat menggelontorkan e-voucher sebagai pengganti Raskin.

“Seharusnya sebelum program baru berjalan, untuk sementara kami masih bisa beli Raskin. Bukan seperti ini, kami jadi makin menderita,” ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Sosial Jaksel, Mursidin Nasir memaklumi keresahan para RTS terkait perubahan program tersebut.

“Keputusan Menteri Sosial (Mensos) No 2/HUK/2017 tentang penetapan lokasi dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai di 45 kota dan 3 kabupaten pada 2017 baru ditetapkan pada 17 Januari lalu. Semoga saja bulan ini bantuan pangan non tunai bisa segera terwujud,” katanya saat dihubungi, Rabu (1/2).

Di Jaksel tercatat 39.776 RTS yang tersebar di 10 kecamatan. Paling banyak bermukim di Pasar Minggu (5702 RTS), 5668 RTS di Tebet, 5651 RTS di Kebayoran Lama, dan 5228 RTS di Jagakarsa.

Seperti diketahui Kemensos menyasar masyarakat prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam komponen bantuan yang diberikan meliputi bantuan tetap Rp500 ribu/tahun yang diberikan per triwulan. Juga ada bantuan ibu hamil/menyusui Rp1,2 juta/tahun, bantuan anak di bawah 6 tahun Rp1,2 juta/tahun, penyandang disabilitas berat Rp3,1 juta hingga lansia 70 tahun ke atas Rp1,9juta/tahun.

Mursidin menambahkan setiap RTS akan mendapatkan e-voucher untuk digunakan belanja mulai beras hingga kebutuhan pokok lainnya di sejumlah warung tertentu. “Keluarga pra sejahtera cukup menggesek kartu ATM-nya setiap belanja di tempat yang sudah ditentukan pemerintah pusat, jadi praktis,” pungkasnya. (Rachmi)

Beberapa Sekolah di Jakarta Utara Tidak Layak