Siswa Parkir Mobil Sembarangan, Kepala SMAN 3 Akan Ditegur
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan akan memberikan teguran lisan kepada Kepala SMAN 3 Jakarta.
Teguran itu disampaikan terkait masih banyaknya pelajar yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan Fery Safrudin mengatakan, teguran itu didasari indikasi pembiaran oleh pihak sekolah.
"Jangankan mobil, motor saja tidak boleh. Nanti saya beri tahu kepala sekolahnya," kata Fery, Senin (11/4/2016).
(Baca: Sedan Mewah Siswa SMAN 3 Diderek Petugas karena Parkir Sembarangan)
Fery mengakui bahwa jalan di sekitar SMAN 3 terlihat semrawut akibat kendaraan pribadi pelajar yang diparkir di bahu jalan.
Ia menilai angkutan antarjemput siswa adalah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. "Nanti diantar jemput saja biar enggak macet," ungkap Fery.
Sebelumnya, mobil mewah seorang pelajar SMAN 3 diderek petugas Sudinhubtrans Jakarta Selatan pada Senin (11/4/2016) siang.
Mobil BMW hitam itu merupakan satu di antara enam mobil yang diderek petugas akibat parkir di bahu jalan.
Angkutan Umum di Jakarta Masih Terapkan Tarif Lama
JAKARTA Angkutan Umum di Terminal Blkok M, Jakarta Selatan belum menurunkan tariff, seperti yang diputuskan oleh Pemprov DKI dan Organda DKI Jakarta
Demikian terungkap dalam operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (12/4).
Para petugas melakukan pemeriksaan di pintu masuk Terminal Blok M. Selain menanyakan kepada awak angkutan, petugas juga menanyakan kepada para penumpang terkait tarif yang dikenakan ke mereka.
“Kita bayar 4.000 rupiah, pakai uang 2.000 rupiah-an dua nggak dikembaliin. Dia alasannya nggak ada recehan, daripada kita ngotot sopir ya kasih saja,” Sri Haryati, warga Ciledug yang menumpang bus Metromini 69.
Operasional UPT Terminal Dinas Perhubungan dan Transportasi, Welly Haryanto mengatakan, sosialisasi penurunan tarif di Terminal Blok M ini sudah sejak awal diberlakukannya pada tanggal 8 April 2016 melalui pengeras suara dan pamflet. “Sebagian besar masih tidak menurunkan tarif, masih tarif lama. Yang kedapatan tidak menurunkan tarif kita tilang, kalau memang surat mati kita kandangkan. Sudah banyak yang ditilang. Sampai saat ini sudah 30 yang kita tilang, langsung sidang,” tandas Welly. pin/P-5
Nasib "Three In One" Ditentukan dalam Rapat Evaluasi 13 April
Rabu (13/4/2016) besok adalah hari terakhir masa uji coba penghapusan sistem three in one di sejumlah jalan protokol Jakarta.
Rencananya, besok juga akan diadakan rapat evaluasi terkait uji coba penghapusan three in one ini.
Dalam rapat tersebut akan diputuskan apakah three in one tetap diberlakukan atau dihapuskan.
"Uji coba sesuai rencana hanya sampai besok. Setelah itu akan dianalisa dan evaluasi. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan apakah three in one akan lanjut atau dihapuskan," ujar Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/4/2016).
Rencananya rapat evaluasi tersebut akan dihadiri pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya.
(Baca: Masih Perlukah "Three in One" di Jakarta? Silakan Beri Masukan di Sini...)
Menurut Budiyanto, berdasarkan pengamatan pihaknya, terjadi lonjakan kendaraan di ruas jalan protokol sejak hari pertama uji coba penghapusan three in one hingga hari ini.
Kendati demikian, lanjut dia, terjadi penurunan volume kendaraan di jalur-jalur alternatif.
"Tambah kemacetan di jalan protokol. Sore hari kemacetan baru terurai pada pukul 22.00 biasanya pada jam 21.00 arus lalu lintas sudah mencair," ucapnya.
"Kalau di jalur alternatif memang ada penurunan arus lalu lintas, seperti di Bendungan Hilir," sambung Budiyanto.
Adapun uji coba penghapusan three in one berlangsung dari Selasa (5/4/2016) hingga Rabu (13/4/2016) besok.
(Baca: "Three in One" Dihapus, Pengguna Angkutan Umum Hanya Meningkat 5 Persen)
Peraturan three in one berisi larangan bagi kendaraan pribadi beroda empat berpenumpang kurang dari tiga orang melintas di jalan-jalan tertentu di Jakarta.
Peraturan itu berlaku di jalan-jalan protokol, yaitu di Jalan Sudirman, MH Thmarin, dan Gatot Subroto setiap hari Senin-Jumat pada pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.30-19.00.
Djarot: Reklamasi Akan Merusak Hutan Bakau
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyiratkan adanya perbedaan pandangan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokterkait reklamasi laut.
Ahok 100 persen mendukung reklamasi. Namun Djarot melihat ada dampak lingkungan setelah adanya reklamasi. Salah satu dampak lingkungan tersebut adalah hutan bakau atau manggrove di sekitar lokasi yang direklamasi akan rusak.
"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada gak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot usia meninjau proyek reklamasi Pulau D, di Teluk Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Menurut Djarot, manggrove bisa hidup dengan baik jika berada di air asin. Namun, setelah reklamasi, Djarot menilai air asin tersebut bercampur dengan air payau.
"Nanti manggrove jadi kemerah-merahan dan mati. Belum lagi soal biodata laut. Pasti akan habis," kata Djarot.
Ia meminta pengelola pulau untuk memperhatikan pengelolaan air di daratan hasil reklamasi, sehingga tak ada kerusakan lingkungan. Menurut Djarot, persoalan lingkungan di Jakarta perlu diperhatikan.
Reklamasi memungkinkan bertambahanya kerusakan lingkungan. "Kita tak bisa melawan alam tapi menyiasati. Kita harus menyatu dengan alam," kata Djarot.
Setelah Penertiban, Kolong Tol Sedyatmo Jadi Tempat Parkir Truk
Kolong Tol Sedyatmo, Pluit, Penjaringan, tampak dijadikan pangkalan truk, Selasa (12/4/2016).
Dua bulan lalu, lahan di kolong tol tersebut ditertibkan dari bangunan liar dengan alasan akan dibangun lapangan futsal dan taman.
Pantauan Beritajakarta.com, sejumlah plang penataan yang berisi pemberitahuan bahwa lahan itu akan dibangun taman dan lapangan futsal, tidak lagi terlihat.
(Baca: Sejumlah Warga Masih Menempati Kolong Tol Sedyatmo)
Di lokasi juga tidak terlihat penjagaaan dan tanda-tanda fisik pembangunan akan dimulai. Hanya tampak 50 truk memanfaatkan lahan di sepanjang kolong tol untuk tempat parkir.
Selain itu, terdapat beberapa keluarga yang kembali memanfaatkan lahan sebagai tempat tinggal dengan membangun tenda dan mendirikan warung.
Kasatpol PP Jakarta Utara, Choiruddin mengatakan, pihaknya tidak mungkin untuk menjaga kawasan tersebut setelah dilakukan penertiban beberapa waktu lalu.
Sebab, menurut dia, sesuai plang yang dipasang, sudah jelas bahwa kawasan itu akan dibangun lapangan futsal dan taman.
"Itu tidak dibenarkan karena niat penertiban gubuk liar agar kawasan kolong tol steril dari bangunan liar. Saya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk segera melakukan penertiban," kata dia, Selasa.
(Baca: Kolong Tol Sedyatmo Akan Dijadikan Taman Interaktif dan Lapangan Futsal)
Choirudin mengatakan, agar kolong tol benar-benar steril dari penghuni liar dan parkir liar, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) harus segera melakukan pembangunan.
Sebab, kalau didiamkan terlalu lama, Choirudin khawatir bangunan liar akan kembali berdiri di kolong tol tersebut.
Volume Kendaran Meningkat 24,35 Persen
JAKARTA – Volume kendaraan di lima ruas jalan yang diberlakukan uji coba penghapusan aturan pembatasan kendaraan wajib minimal berpenumpang tiga orang (3 in 1) di Jakarta meningkat 24,35 persen pada tiga hari pertama.
“Di ruas-ruas jalan yang tadinya diterapkan ‘3 in 1′ itu ada penambahan kendaraan sehingga kemacetan bertambah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, di Jakarta, Jumat (8/4)
Menurut Andri, peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan Ibu Kota disebabkan euforia masyarakat yang dibebaskan untuk melalui jalur yang sebelumnya diterapkan aturan “3 in 1“.
Dampak lain dari uji coba tersebut juga tampak dari relatif sepinya jalan-jalan kolektor karena warga lebih memilih menggunakan jalan protokol.
Dari sisi pengguna kendaraan umum yakni bus TransJakarta, Dishubtrans DKI mencatat fluktuasi jumlah penumpang akibat diberlakukan uji coba penghapusan 3 in 1.
Sebagai contoh, pada Selasa (5/4) jumlah penumpang menurun menjadi 67 ribu dibandingkan pada hari yang sama minggu sebelumnya yang mencapai 71 ribu penumpang.
Sedangkan pada hari kedua uji coba, jumlah penumpang TransJakarta justru meningkat menjadi 72 ribu dibandingkan pada Rabu minggu sebelumnya dengan jumlah 71 ribu penumpang.
Sementara itu, kenaikan signifikan tercatat atas pengguna bus bantuan reguler TransJakarta yang digratiskan bagi masyarakat sebagai alternatif transportasi selama berlangsungnya masa uji coba penghapusan 3 in 1.
Warga Diimbau
Terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Sunardi Sinaga mengimbau masyarakat untuk berlalu lintas seperti biasanya, layaknya masih ada 3 in 1.
Menurutnya, penumpukan kendaraan di jalur 3 in 1 itu lebih sering terjadi pada sore hari ketika jam pulang kantor namun penumpukan itu cepat terurai. “Nanti kita akan sampaikan kepada pak Gubernur hasil evaluasinya,” ucap dia.
Hasil evaluasi itu, katanya, terdapat beberapa opsi, seperti pemberlakuan kembali 3 in 1, waktu ujicoba penghapusan 3 in 1 diperpanjang, skema ganjir genap dan lainnya. Namun dari semua opsi tersebut, katanya, akan bermuara pada pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
“Evaluasi ini harus dilakukan bersama-sama agar baik dan sempurna. Kita tanya transjakarta, apakah oenumpangnya menurunN Karena kan kemungkinannya bisa saja penumpang Transjakarya beralih membawa mobil pribadi karena 3 in 1 dihapus. Atau kita tanya SPBU, konsumsi bahan bakar meningkat nggak. Begitu juga pemilik gedung, apakah tempat parkir meningkat. Yang jelas, tujuan penghapusan ini adalan ERP,” paparnya. Sejak Selasa (5/4), DKI melakukan uji coba penghapusan aturan 3 in 1 di lima ruas jalan yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Uji coba tersebut akan dilanjutkan pada 11-13 April mendatang. Pin/P-5
Angkot Masih Terapkan Tarif Lama
JAKARTA – Sejumlah angkutan umum di Jakarta masih menerapkan tarif lama, meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan tarif baru angkutan umum yang beroperasi di seluruh wilayah Ibu Kota Jakarta
Informasi yang dihimpun Koran Jakarta, angkutan umum Mikrolet M15 jurusan Tanjung Priok – Kota via Kampung Bandang masih memberlakukan tarif lama yakni 4.000 rupiah untuk jarak dekat dan 6.000 rupiah untuk jarak jauh.
Sopir angkotan M15, Mujaid mengatakan alasan dirinya belum memberlakukan tarif baru karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. “Saya bukannya dengan sengaja masih gunakan tarif lama, tapi masih banyak penumpang yang belum tahu dan masih membayar dengan tarif yang lama. Ya saya biarkan saja soalnya setoran ke pemilik mobil juga belum turun,” ujar Mujaid, di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/4)
Sedangan sopir angkot S11 jurusan Pasar Minggu – Lebak Bulus masih menerapkan tariff lama. Alasanya karena penumpang yang tidak mengetahui penurunan harga jadi penumpang tetap menggunakan harga normal seperti biasanya. Tarif sebelum penurunan 3.500 rupiah.
Sedangkan penumpang angkutam umum Yunita, mengungkapkan dirinya memang belum mengetahui tarif baru angkutan umum harus sudah berlaku per Jumat (8/4). “Sebelumnya sih sudah tahu berita tarif angkutan turun, tapi beberapa hari yang lalu pas saya bayar dengan harga baru sopirnya bilang belum berlaku. Jadi daripada malu lagi diteriakin supirnya karena bayarnya kurang, hari ini saya bayar seperti biasa,” ungkap dia
Surat Keputusan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari ini mulai memberlakukan tarif baru untuk angkutan umum yang beroperasi di seluruh wilayah ibukota. “Mulai hari ini, tarif angkutan umum yang baru sudah mulai kami berlakukan. Surat Keputusannya sudah saya tanda tangani,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota,
Ahok itu menegaskan apabila diketahui masih ada angkutan umum yang belum menurunkan tarifnya, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau ada angkutan umum yang bandel, tidak mau menurunkan tarifnya, langsung kami tindak tegas. Kami akan menggelar razia untuk mengecek apakah semua angkutan sudah menurunkan tarif atau belum,” ujar Basuki.
Seperti diketahui, sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Transpirtasi DKI Jakarta bersama dengan Organisasi Angkutan Daerah (Organda) DKI serta Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah bersepakat untuk menurunkan tarif angkutan umum di wilayah ibukota.
Surat Keputusan (SK) mengenai penurunan tarif angkutan umum tersebut juga telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sehingga dapat diberlakukan.
Rincian penurunan tarif angkutan umum tersebut, yakni tarif bus kecil (angkot) dari 3.500 menjadi 3.000 rupiah, tarif bus sedang dari 3.800 menjadi 3.500 rupiah dan tarif bus besar dari 3.800 rupiah menjadi 3.500 rupiah.
Sementara itu, tarif taksi flag fall atau buka pintu pertama turun dari 7.500 rupiah menjadi Rp6.500 rupiah. Sedangkan tarif per kilometer turun dari 4.000 menjadi3.500, waktu tunggu dari Rp48.000 rupiah jadi42.000 rupiah atau turun 13. pin/ant/P-5
Empat Hari Tanpa "3 In 1", Arus Lalu Lintas Meningkat 24,35%
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, selama empat hari uji coba penghapusan sistem "3 in 1", terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan yang dipakai untuk penerapan program mengurangi kendaraan itu. Secara keseluruhan peningkatan rata-rata mencapai 24,35 persen.
Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, selama empat hari yakni 5 April sampai 8 April 2016, pelaksanaan uji coba penghapusan 3 in 1 terjadi peningkatan volume arus lalu lintas baik pada pukul 07.00 WIB-10.00 WIB maupun pukul 16.30 WIB-19.00 WIB.
"Empat hari uji coba, ada peningkatan volume arus lalu lintas pada ruas penggal jalan tertentu, seperti Jalan akses menuju Jalan Sudirman-MH Thamrin dan pada Jalan Sudirman-MH Thamrin itu sendiri," ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Sabtu (9/4).
Dikatakan Budiyanto, jalan akses yang mengalami peningkatan arus lalu lintas adalah Slipi arah Semanggi, Jalan Pangeran Antasari-Patimura-Sudirman-Thamrin, Cawang-Gatot Subroto arah Semanggi, dan Pakubuwono-Bundaran Senanyan-Sudirman-Thamrin.
"Rata-rata mengalami peningkatan arus lalu lintas. Di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Polda (Semanggi) naik 39,75 persen. Kalau secara keseluruhan naik rata-rata 24,35 persen," ungkapnya.
Menurutnya, penurunan tingkat arus lalu lintas justru terjadi jalan alternatif seperti Jalan KS Tubun, Kyai Haji Mas Mansyur, Jalan S Parman, Jalan Rasuna Said, Pejompongan, Jalan Abdul Muis, Jalan Juanda, dan jalan-jalan yang selama ini dijadikan jalan alternatif pada saat 3 in 1 diberlakukan.
"Ketika 3 in 1 tidak diberlakukan, konsentrasi kendaraan ada di Jalan Sudirman-Thamrin. Selama ini kan terpecah ke jalan lain. Tapi, joki 3 in 1 tidak ada," katanya.
Ia menambahkan, terjadi juga peningkatan waktu tempuh kendaraan. Semisal, dari Slipi ke arah Semanggi yang biasanya dalam situasi normal dapat ditempuh 5 sampai 10 menit, pada saat saat uji coba mencapai 40 menit.
Budiyanto menjelaskan, evaluasi akhir untuk menentukan apakah sistem 3 in 1 dilanjutkan atau dihapuskan akan dilaksanakan setelah uji coba berjalan selama tujuh hari.
"Ini baru empat hari. Minggu depan akan dilakukan uji coba lagi. Evaluasi terakhir kalau sudah berjalan tujuh hari. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan lebih lanjut apakah 3 in 1 akan dilanjutkan atau dihapus," jelasnya.
Dia menyampaikan, ada sejumlah alternatif pengganti jika sistem 3 in 1 dihapuskan di antarannya electronic road pricing (ERP), ganjil-genap dan lainnya. Namun, dari beberapa wacana yang digulirkan paling efektif ERP walaupun prosesnya cukup panjang.
"Alternatif penganti akan dirapatkan dulu dengan stakeholders lain. Dari beberapa wacana yang digulirkan, menurut kami yang paling efektif ERP. Namun, perlu segera diformulasikan karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang, seperti menentukan lelang ERP, persiapan SDM, sarana dan prasarana, payung hukum, back office atau data base," tandasnya.
Uji coba penghapusan "3-in-1" tingkatkan kemacetan
Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menyatakan, terjadi peningkatan kemacetan di ruas jalan kawasan "3-in-1" sebesar 24,35 persen sebagai hasil rapat evaluasi uji coba penghapusan kebijakan tersebut.
"Namun, untuk jalan-jalan kolektor (jalan non protokol) terjadi penurunan tingkat kemacetan yang signifikan dan kondisinya sangat lancar," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, penurunan tersebut disebabkan pengendara yang tadinya menggunakan jalan kolektor berpindah ke jalan protokol. Namun diperkirakan pengendara akan kembali menggunakan jalan kolektor, terlebih saat ini banyak aplikasi penunjuk jalan, seperti Google Maps dan Waze.
"Berdasarkan hasil evaluasi kami terkait uji coba penghapusan 3-in-1 pada 5 sampai 8 April 2016, tingkat kemacetan yang sangat parah terjadi di kawasan Semanggi dan Sudirman arah Bunderan Senayan," ujar Andri.
Maka dari itu pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas sebelum dan sesudah memasuki kawasan 3-in-1 serta memasang rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas.
"Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi mengenai rute-rute alternatif yang tersedia dan melakukan rekayasa pengaturan lampu lalu lintas yang berhubungan dengan kawasan 3-in-1," tutur Andri.
Sementara itu, dia mengungkapkan tren masyarakat yang menggunakan angkutan busway maupun angkutan reguler selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 sedikit mengalami peningkatan, yakni 5 persen.
Sedangkan, masalah dampak sosial, yaitu joki 3-in-1 saat ini sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, sambung dia, dengan dihapuskannya 3-in-1, dampak masalah sosial dengan sendirinya ikut teratasi.
"Kami akan terus melakukan pemantauan setelah penerapan pengalihan rute alternatif dan rekayasa traffic light (lampu lalu lintas) selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 berikutnya, yaitu 11 hingga 13 April 2016," ungkap Andri.
Lebih lanjut, dia menambahkan bersama dengan pihak kepolisian, pihaknya akan membahas secara rinci tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan ganjil genap, sambil menunggu penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Pelintasan Kereta Ditutup, Kondisi Jalan di Stasiun Tebet Semrawut
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menutup pintu pelintasan kereta api di depan dan seberang Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016) pagi. Namun, ruas jalan di depan dan sekitar stasiun belum terbebas dari angkutan umum.
Pantauan Kompas.com, mikrolet 44 jurusan Karet-Kampung Melayu masih terlihat di sekitar stasiun. Para sopir memutar balik angkutannya di kolong flyover dekat Stasiun Tebet. Bahkan, beberapa di antaranya memberhentikan angkutan mereka di tepi Jalan KH Abdullah Syafe'i untuk menunggu penumpang.
Padahal, seharusnya mikrolet tersebut melintasi flyover dan tidak boleh memutar balik di kolongnya. Namun, salah satu petugas dinas perhubungan mengatakan, untuk sementara mikrolet tersebut masih diperbolehkan memutar balik.
"Ini kan masih sosialisasi. Baru nanti sore diatur lagi, enggak boleh lewat sini," ujar salah satu petugas yang sedang mengatur lalu lintas.
Beberapa pengojek memarkir motor mereka tepat di depan Stasiun Tebet, padahal setelah pelintasan kereta ditutup seharusnya jalan tersebut bebas dari kendaraan, Kamis (7/4/2016).
Tak hanya mikrolet 44, sepanjang ruas jalan di depan dan sekitar stasiun pun dipenuhi para pengojek. Bahkan, ada di antara mereka yang memarkir motornya tepat di depan stasiun, di tengah ruas jalan yang sudah disterilkan. Mereka berlomba-lomba menarik penumpang yang baru keluar dari dalam stasiun.
"Ayo mbak, ojek mbak," ujar mereka bersahutan tiap kali ada penumpang yang keluar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andi Yansyah tidak menampik kondisi semrawutnya jalanan. Namun, dalam waktu dekat ia mengaku akan membenahinya.
"Nah ini kan masih banyak sekali ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan. Termasuk ojek itu akan kita tata. Lihat aja, masih semrawut. Momentum inilah yang bisa kita jadikan untuk menata semuanya, termasuk parkirnya, termasuk ojeknya," ujar Andri.
Menurut Andri, Dishub akan bekerja sama dengan Dinas dan Sudin Bina Marga, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, dan Sudin Perindustrian dan Energi, untuk menata kawasan Stasiun Tebet.
Penataan itu rencananya akan dibuat Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan penumpang moda kereta api dengan moda jalan raya.
"Ya dalam waktu dekat nanti kita lihat dari berbagai instansi harus turun. Kita akan minta bantuan Pak Wali (wali kota Jakarta Selatan)," pungkas Andri.