Uji Coba Penghapusan 3 in 1, Semanggi-Cawang Mandek

Uji coba penghapusan 3 in 1 mulai dilakukan pada hari ini. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di antaranya di ruas Jalan Semanggi, Jakarta Selatan.

Pantauan Liputan6.com, Selasa malam, dari atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Semanggi, tepatnya di depan Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, laju kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju Slipi menumpuk di depan Halte Komdak hingga ke Jembatan Semanggi.

Ini disebabkan pertemuan kendaraan dari arah kawasan Sudirman Central Business Distrik (SCBD) di belakang Polda Metro dan kendaraan dari arah Kuningan. Kendaraan baik roda dua maupun empat, hanya dapat memacu kecepatan 0 sampai 5 kilometer per jam.

Selepas Jembatan Semanggi, penumpukan kendaraan di ruas jalan menuju Slipi terpantau terurai dan lancar. Begitu pula yang terjadi di ruas jalur bebas hambatan Cawang-Slipi. Ruas jalan arah sebaliknya dipenuhi kendaraan-kendaraan, yang sejauh mata memandang, sudah mengular sejak dari arah seberang Gedung DPR/MPR RI. Penumpukan kendaraan di Jalan Jenderal Gatot Subroto depan Plaza Semanggi sudah jadi pemandangan sehari-hari kala jam pulang kantor.

Bahkan rute kemacetan diketahui sampai Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Ruas jalan tol pun menyuguhkan pemandangan yang sama. Lampu-lampu belakang mobil menyala merah tanda kendaraan terhenti setelah melaju meter per meter. Diperkirakan kecepatan laju kendaraan hanya 0 sampai 5 kilometer per jam.

Kawasan Semanggi sehari-hari memang sudah menjadi langganan macet karena letaknya di persimpangan jalan utama penghubung kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Pengendara yang sehari-hari melewati kawasan ini mengaku tak merasakan dampak signifikan dari penghapusan 3 in 1, baik positif maupun negatif.

"Kayaknya sama aja deh. Saya kantornya di Sudirman mau pulang ke Pondok Gede. Macet gini memang setiap hari. (Kalau) Macet berkurang, enggak. (Kalau) Macet biasa nggak tahu ya. Karena setiap hari gini kalau sore. Parah (macetnya)," ujar pengendara, Sabath kepada Liputan6.com di Jalan Sudirman, samping Mapolda Metro Jaya, Selasa (5/4/2016).

Di lokasi itu, terjadi ketersendatan arus lalu lintas menuju arah Senayan. Pertemuan kendaraan di titik kolong Jembatan Semanggi dan belokan arah SCBD menjadi faktor penyebab kemacetan. Ditambah lagi, bus angkut penumpang menaik-turunkan penumpang di lokasi ini.

3 in 1 Dihapus, Terbitlah Macet

Mobil dan motor berjejal-jejal, berusaha saling mendahului satu sama lain di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa pagi dan sore. Semua pengendara ingin segera lepas dari kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Salah satu biang kemacetan di jalan utama tersebut adalah mulai diuji cobanya penghapusan aturan 3 in 1 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uji coba mulai digelar pada Selasa 5 April 2016. Uji coba ini dilakukan 2 pekan.

Pada pagi hari, kepadatan kendaraan mulai terlihat dari arah Cawang menuju Semanggi. Antrean kendaraan sudah terlihat dari depan kantor Dirjen Pajak. Arus lalu lintas semakin padat saat adanya pertemuan kendaraan yang keluar dari Tol Dalam Kota dan kawasan SCBD dengan jalan umum.

Sementara itu, sore harinya, laju kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju Slipi menumpuk di depan Halte Komdak hingga ke Jembatan Semanggi.

Hal ini disebabkan pertemuan kendaraan dari arah kawasan SCBD yang berada di belakang Polda Metro dan kendaraan dari arah Kuningan. Kendaraan baik roda dua maupun empat, hanya dapat memacu kecepatan 0 sampai 5 kilometer per jam.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Risyapudin mengatakan, perbedaan arus lalu lintas saat 3 in 1 diberlakukan dan tidak, sangat terlihat. Biasanya, volume kendaraan tidak pernah sepadat saat ini.

"Biasanya lowong kok di sekitaran Polda Metro Jaya ini. Nah, sekarang lihat sendiri dari kantor pajak sudah padat," kata Risyapudin di kawasan SCBD, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 5 April 2016.

Menurut perwira menengah ini, kepadatan kendaraan disebabkan pengendara memaksa melalui Jalan Gatot Subroto. Padahal, biasanya mereka melalui jalur lain.

Risyapudin mengatakan, volume kendaraan meningkat 3 kali lipat. Setidaknya peningkatan kendaraan yang cukup signifikan ini bisa dilihat di kawasan SCBD, Jalan Gatot Subroto.

Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Sudirman, tepatnya di sekitar Patung Jenderal Sudirman. Kedua arah jalan tersebut sudah dipadati kendaraan. Arus lalu lintas dari arah Senayan menuju Bundaran HI, padat. 

"Ini sudah padat sekali. Kalau 3 in 1 enggak ada sampai padat seperti ini di Sudirman," kata Bripda Bagus.

Menurut dia, biasanya, kepadatan lalu lintas di sekitar Patung Sudirman baru terlihat pukul 10.00-14.00 WIB. Kepadatan lalu lintas ini terjadi selepas jam 3 in 1.

"Kalau sekarang pasti pengendara tidak memikirkan jam 3 in 1 jadi bisa langsung melintas saja jadi padat," Bagus menjelaskan.

Miska, seorang pengendara di Jalan Gatot Subroto mengatakan, kemacetan memang terlihat jelas setelah sistem 3 in 1 dihapuskan. Tapi, kemacetan ini tidak ubahnya saat sistem 3 in 1 selesai dilaksanakan.

"Memang macet sih, beda sama 3 in 1. Tapi ini juga malah makin macet kok dari pukul 09.00 WIB," kata Miska.

"Mending dihapus ajalah, enggak ngaruh juga," kata dia. ‬

Hal senada disampaikan Ridwan. Dia merasakan betul bedanya ada 3 in 1 dan tidak. Baginya, kemacetan memang bertambah hari ini saat waktu 3 in 1. Hanya saja, dia tidak perlu repot mencari penumpang untuk bisa melintasi jalur ini.

Tak hanya masyarakat biasa yang terjebak kemacetan karena 3 in 1. Pejabat pun ikut merasakannya. Suara raungan sirene motor patroli dan pengawalan sulit menembus kemacetan seperti di Jalan Gatot Subroto tepatnya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.  

Mobil pelat nomor RI 9 yang digunakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat danKapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pun kesulitan menembus kemacetan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terkena imbasnya.

Bus Primadona Baru

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bus tambahan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan roda 4 saat penghapusan aturan 3 in 1. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya menyiapkan 127 bus tambahan transjakarta dan bus gratis dalam rangka uji coba penghapusan kebijakan ini.

Bus gratis yang berasal dari Transjakarta ini sangat diminati masyarakat. Hal ini terlihat di halte Dukuh Atas. Begitu bus menepi di halte, penumpang yang baru turun dari Stasiun Sudirman langsung menyerbu. Padahal di dalam bus sudah cukup banyak penumpang.

Bus ini melayani rute Harmoni-Bundaran Senayan. Selain itu, bus tersebut tidak melalui jalur bus Transjakarta. Bus melalui jalan umum dan berhenti di halte bus umum. 

Andri Yansyah mengatakan, bus-bus ini memang sengaja disiapkan untuk masyarakat yang berkantor di sekitar rute bus. Jumlahnya pun ditambah saat jam 3 in 1.

Uji Coba Pertama

Kepala Subdirektorat Bina dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menyatakan, terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa jalan utama Ibu Kota di hari pertama uji coba ini.

"Ada peningkatan arus lalu lintas akses dan objek lokasi 3 in 1," kata Budiyanto.

Budi menyatakan, berdasar pantauan di lapangan, penumpukan kendaraan terjadi di Jalan Semanggi yang menjadi titik temu kendaraan dari Slipi dan Pancoran yang hendak ke kawasan Sudirman-Thamrin.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperpanjang uji coba penghapusan jalur 3 in 1 yang semula hanya 1 minggu menjadi 2 pekan. Uji coba ini dilakukan mulai 5-8 April 2016. Kemudian dilanjutkan pada 11-13 April 2016.

Ahok melihat sendiri banyak mobil yang hanya berpenumpang satu masuk jalur 3 in 1 saat perjalanannya dari rumahnya di Pluit, Jakarta Utara menuju Jakarta Selatan.

Meski banyak mobil yang hanya diisi 1 orang, Ahok tak khawatir, karena yakin polisi dapat menanggulanginya. Dia pun bersikukuh untuk menghapus kebijakan itu

Ahok juga memunculkan kembali wacana penggunaan pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan di ibu kota akibat penghapusan 3 in 1. 

"Kita mau hapus 3 in 1 karena nambah macet daerah pinggir, ganti dengan ERP (electronic road pricing), tapi karena ERP enggak bisa cepat, sebelumnya kita mau pakai ganjil genap (pelat kendaraan)," ujar Ahok di Balai Kota.

Ahok mengatakan, penerapan sistem ganjil genap masih menunggu hasil evaluasi penghapusan 3 in 1. Apabila terbukti bertambah macet, maka ganjil genap akan diterapkan. Namun, apabila bertambahnya volume kendaraan tak signifikan, maka solusi dari Pemprov adalah menambah bus sambil menunggu ERP terealisasi.

Pemprov juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur sistem ganjil genap. Polda akan diminta tidak boleh menerima pergantian nomor pelat.

"Tapi solusi tetap ERP, tapi kalau daerah macet seperti Gatsu kita akan kasih bus dan terapkan ganjil genap," tutur dia.

Kawasan Pengendalian Lalu Lintas 3 in 1 adalah sebuah kebijakan yang membatasi mobil pribadi yang lewat pada ruas jalan tertentu yang berpenumpang 3 orang atau lebih. Pada 2012, kawasan 3 in 1 menjadi lima ruas jalan, yang ditetapkan berdasarkan Pergub No 110 tahun 2012 tentang tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas.

Kawasan itu yaitu Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai dengan persimpangan Jalan HR Rasuna Said-Jalan Jenderal Gatot Subroto pada jalan umum bukan tol.

Aturan 3 in 1 hanya berlaku pukul 07.00 - 10.00 WIB dan pukul 16.30 - 19.00 WIB, pada hari kerja saja yaitu hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional tidak berlaku.\

Polisi: Hari Pertama 3 in 1 Dihapus, Dampak Kemacetan Signifikan

Kepala Sub Direktorat (Subdit) Bina dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menyatakan kemacetan yang luar biasa terjadi di ruas jalan yang biasa dijadikan kawasan 3 in 1.

Ia mengatakan, kepadatan kendaraan terkonsentrasi di Jalan Sudirman menuju Thamrin dan arah sebaliknya. Juga terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Slipi menuju Kuningan.

"Dampak penghapusan 3 in 1 di ujicoba hari pertama sangat terasa. Sangat signifikan. Saya saja tadi dari Slipi mau ke Semanggi 45 menit. Biasanya hanya 5 sampai 10 menit," kata Budiyanto kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

"Arah menuju Senayan juga parah. Begitu juga sebaliknya," imbuh dia.

Namun, dia mengakui beberapa ruas jalan yang sehari-hari padat akibat imbas 3 in 1 melengang. Contohnya Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Tanah Abang, di manapemandangan kendaraan yang biasanya rapat mengular sehari-hari, kini lancar.

"Memang jalanan yang biasa dijadikan jalur lain kendaraan (yang menghindari 3 in 1), jadi terurai kemacetannya," ujar Budi.

Empat titik kemacetan yang semakin parah di hari pertama ujicoba penghapusan 3 in 1 ini, papar Budi, adalah Bundaran Senayan, Jembatan Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya depan kantor Indosat.

"Di sana ada pos-pos polisi, kami tambah personel 5 sampai 10 untuk mengantisipasi kemacetan yang mencapai tahap kendaraan tak bisa bergerak," jelas Budiyanto.

Dia mengakui, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya sengaja tak menurunkan personel polantas berlebihan dan memberlakukan rekayasa lalu lintas sedemikian rupa untuk mengurai macet selama ujicoba penghapusan 3 in 1.

Jika dua langkah tersebut dilakukan, maka hasil ujicoba tak akan objektif untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan.

"Kami sengaja tidak menambah-nambah personel untuk urai kemacetan atau rekayasa lalin (lalu lintas). Kalau begitu, kita tidak bisa lihat dong dampak sesungguhnya penghapusan 3 in 1," terang Budiyanto.

Hari Kedua Uji Coba Penghapus 3 in 1, Jakarta Makin Macet

Hari kedua uji coba penghapusan 3 in 1, arus lalu lintas di jalan protokol padat. Kepadatan pada hari kedua ini dinilai lebih padat daripada hari pertama uji coba.

Petugas Satuan Penjagaan dan Pengaturan (Gatur) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Ipda Adithia menungkapkan hal tersebut kepada Liputan6.com.

"Hari ini perbandingannya dengan kemarin, makin macet," kata Adithia di Jembatan Semanggi, Rabu (6/4/2016).

Dia menjelaskan, berdasarkan pemantauan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, hari pertama uji coba 3 in 1 menimbulkan kemacetan sejak pukul 09.00-12.00 WIB. Hari ini, kemacetan sudah terjadi sejak pukul 07.30 WIB.

"Kemarin macet baru mulai jam 9, sekarang dari setengah 8," ujar Adithia.

Biasanya, kata perwira kepolisian itu, kemacetan di depan Mapolda baru terjadi pukul 10.00-13.00 WIB. Ia memprediksi kemacetan hari ini akan terjadi sampai pukul 13.00, jam makan siang para pekerja.

"Biasanya macet baru mulai jam 10 saat jam 3 in 1 sudah habis, sampai jam 1 jam makan siang. Tapi ini dari jam setengah 8 pagi sampai jam makan siang," jelas Adithia.

"Kalau ada 3 in 1 nggak ada kayak gini, makanya pas 3 in 1 dihapus, keluar semua mobilnya. Orang nggak 3 in 1, bebas kan," lanjut dia.

Uji Coba Penghapusan 3 in 1, Sejumlah Kawasan Jakarta Padat

Mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba penghapusan sistem 3 in 1 di beberapa titik di Jakarta. Uji Coba ini akan dilakukan di Jalan Sisingamaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Gatot Subroto.

Sementara itu, bertepatan dengan diberlakukannya uji coba tersebut sejumlah titik di kawasan Ibu Kota sudah mengalami kemacetan pagi hari ini. Ini terjadi di sejumlah jalan-jalan protokol maupun Tol Dalam Kota yang disebabkan meningkatnya volume kendaraan.

Kepadatan seperti terpantau di kawasan Lenteng Agung arah Tanjung Barat, Jalan Dewi Sartika Cililitan arah Otista, Warung Buncit arah Mampang maupun Jalan Raya Kalibata arah Cawang.

Selain itu, kepadatan juga terjadi di sejumlah ruas Tol Dalam Kota. Seperti di Tol Jagorawi Cibubur arah Cawang dan Tol Taman Mini arah Cililitan.

Kendati demikian, sejumlah titik terpantau masih lancar. Seperti di Semanggi arah Slipi, Kampung Rambutan arah Fatmawati dan Pulogadung arah Cempaka Putih.

Berikut pantauan arus lalu lintas selengkapnya yang dihimpun Liputan6.com dari akun Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro, Selasa (5/4/2016):

07.11 Lalu lintas Lenteng Agung menuju Tanjung Barat ramai cenderung padat 
07.08 Lalu lintas Tol Jagorawi Cibubur arah Cawang padat
07.06 Lalu lintas lintas Jalan Teuku Umar ramai lancar
07.04 Situasi lalu lintas GT (gerbang tol) Dukuh 2 arah Cililitan padat
07.02 Pengaturan lalu lintas di Semanggi Atas, situasi arah Slipi ramai lancar

06.56 Lalu lintas GT Cibubur menuju Jakarta padat
06.50 Lalu lintas Jalan Dewi Sartika Cililitan menuju Otista padat
06.48 Lalu lintas lintas Tol Taman Mini arah Cililitan padat
06.44 Lalu lintas Warung Buncit arah Mampang terpantau padat
06.40 Pulo Gadung arus lalu lintas dari Bekasi arah Perintis padat mengalir

06.35 Lalu lintas Jalan Raya Kalibata arah Cawang terpantau padat merayap
06.25 Lalu lintas Tol Jor Kampung Rambutan arah Fatmawati terpantau ramai lancar
06.21 Lalu lintas TL (traffic light) Pertanian dari arah Ragunan terpantau padat mengalir
06.19 Lalu lintas TL Fatmawati arah Cilandak terpantau padat
06.17 Lalu lintas Terminal Bus Pulo Gadung arah Cempaka Putih terpantau ramai lancar. Cuaca gerimis
06.16 Lalu lintas Sunter arah Kelapa Gading di depan MOI terpantau lancar. Cuaca gerimis
06.15 Lalu lintas Tol Jagorawi TMII arah Cawang padat, cuaca gerimis, agar berhati-hati.

Serikat Guru: Jual Beli dan Mencontek Jawaban UN Masih Marak

Pelaksaan Ujian Nasional (UN) masih terus mendapatkan koreksi dari orangtua siswa dan guru. Serikat guru menyebut masih ada praktik jual beli jawaban dan soal UN di siswa.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) membuka posko pengaduan UN di berbagai kota di Indonesia. Kunci jawaban masih beredar di kalangan siswa yang membeli dengan cara patungan.

"Mulai dari Rp 20.000 per siswa di Cimahi, Rp 150.000 per siswa di Jakarta sampai Rp 300.000 per siswa di Pare-pare. Laporan yang masuk justru berasal dari orangtua siswa karena anaknya meminta uang untuk membayar patungan tersebut," ujar Sekretaris Umum Serikat Guru Indonesia (Segi) Jakarta, Slamet Maryanto dalam siaran persnya, Selasa (5/5/2016).

Menurut Slamet, pembelian kunci jawaban tersebut diakui oleh banyak siswa, namun para siswa mengatakan bahwa tidak mempercayai 100 persen kunci jawaban tersebut.

Sementara itu, Tim Pemantau UN dari FSGI, Retno mengatakan masih ditemukan peserta UN yang mencontek via HP dan membawa kertas berisi kunci jawaban. "Kedua kasus yang tertangkap membawa contekan ke ruang ujian ini, pelakunya belum sempat menggunakannya karena sudah diketahui pengawas saat ujian baru berlangsung, HPnya kemudian disita pihak sekolah," ujar Retno. 

Menyoal kasus-kasus kunci jawaban yang diduga bocor, Retno mengatakan pihaknya akan menyerahkan laporan dan data kepada pihak Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Irjen Kemdikbud diharapkan mengedepankan pembinaan dan solusi jika benar telah terjadi kebocoran kunci jawaban.

"Pak Irjen Kemdikbud dengan FSGI telah membicarakan hal ini untuk bisa ditindaklanjuti tanpa harus membuka nama pelaku dan sekolahnya ke publik. Kami ingin semua pihak mengedepankan pembinaan. Anak dalam hal ini adalah pelaku sekaligus korban," terangnya. 
(tfq/try)

Kadishub DKI: Dihapus Tidaknya 3 in 1, Jakarta Tetap Macet

Pemprov DKI Jakarta mulai menguji coba penghapusan 3 in 1. Di hari pertama, seluruh jalur 3 in 1 mengalami kemacetan parah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menilai, tidak ada perbedaan yang signifikan saat 3 in 1 dan tidak. Jalan di Jakarta tetap saja macet terutama di jam-jam sibuk.

"Sama aja. Macet-macet juga. Waktu 3 in 1 macet, sekarang juga," kata Andri di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Menurut mantan Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur itu, dengan dihapusnya 3 in 1masalah justru berkurang 1. Terutama permasalahan eksploitasi yang kerap dilakukan para joki 3 in 1.

"Dulu masalahnya ada 2, macet sama eksploitasi anak. Sekarang masalahnya cuma 1, macet aja. Anak-anak pukul 07.00-10.00 WIB seharusnya sekolah dan di rumah. Ini malah ada di jalanan, bahaya, itu kan tidak bagus," jelas Andri.

Menurut Andri, kemacetan sesungguhnya bukan karena adanya 3 in 1, melainkan jalur lalu lintas yang tidak digunakan dengan benar. Banyak fasilitas jalan justru diisi oleh PKL, parkir liar, dan kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya.

Setelah uji coba dilakukan, yang harus dilakukan adalah evaluasi bersama dengan berbagai stake holder terkait. Sehingga ditemukan solusi terbaik menghadapi kemacetan ini.

"Kami akan lakukan evaluasi setiap hari. besok, semua, forum lalu lintas, Masyarakat Transportasi Indonesia, Dewan Transportasi Kota Jakarta, kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Kasatpol PP akan bertemu. Akan merancang solusi ke depannya bagaimana," ujar Andri.

DKI Imbau Sekolah Siapkan Listrik Sebelum UNBK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghimbau sekolah agar segera menyiapkan keandalan listrik sebelum Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digelar. Pada Tanggal 6-8 April mendatang, sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK akan melaksanakan UN baik berbasis komputer maupun kertas.

“Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UN, lakukan koordinasi dengan PLN. Jangan sampai ada mati lampu. Kalau pun ada mati lampu, ngomong ke kita. Biar kita siapkan gensetnya. Karena tidak semua sekolah mempunyai genset,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).

Secara umum, kata Djarot, setiap sekolah sudah siap melakukan ujian nasional tersebut. Dari hasil pemantauannya, Djarot menilai Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

“Saya sudah dua kali ke Dinas Pendidikan. Untuk melihat kesiapan menghadapi UN pada April mendatang. Terutama UN berbasis komputer (UNBK). Mereka sudah oke kok,” katanya.

Terlebih, ungkapnya, setiap peserta didik yang akan menghadapi UN telah diberikan pemantapan materi sebelum UN digelar. Dengan pemantapan materi itu, Djarot yakin setiap siswa bisa menghadapi UN dengan baik. “Katanya persiapannnya sudah lebih dari 90 persen. Para siswa sudah dibekali dengan pemantapan materi pelajaran melalui tryout,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto mengatakan, pihaknya menjamin pelaksanaan UN kali ini akan terbebas dari kebocoran soal. Sebab, lanjutnya, dengan Motto “Prestasi Tinggi, Integritas,dan Terpuji”, setiap peserta didik akan melewati UN dengan baik dan jujur.

“Sekarang kan paradigmanya berubah, UN bukan satu-satunya alat untuk mengukur kelulusan, tetapi digunakan untuk pertimbangan dalam memasuki perguruan tinggi. Poin lain dalam kelulusan peserta didik adalah perilaku dia selama menempuh pendidikan di sekolah, hasil ujian sekolah, nilai semester, baru hasil UN,” tegasnya.

Menyinggung terbakarnya salah satu ruang di gedung SMAN 5 Jakarta, Sopan menjelaskan, kebakarna tersebut terjadi pada Rabu (30/30 petang, pukul 15.15 WIB. Menurutnya, kebakaran itu diduga disebabkan karena korsleting listrik pada ruangan uninterruptible power supplai (UPS). “Tapi, api bisa segera diatasi oleh pihak pemadam kebakaran sehingga tidak merembet ke ruangan lainnya. Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa karena seluruh siswa sudah pulang seperti biasanya,” katanya.

Sopan menegaskan, kebakaran terabeut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa. Bahkan untuk pelaksanaan UN pun, siswa SMAN 5 Jakarta itu pun siap melaksanakannya.

“Kerugiannya diperkirakan mencapai 5,5 miliar rupiah atau seharga UPS itu. Tapi, kami sudah berkoordinasi dengan PLN agar bisa mencukupi ketersediaan daya listrik saat UNBK bisa berjalan sesuai rencana,” tegasnya.pin/P-5

Proses Pendidikan di Sekolah Belum Menjamin Kehidupan

 Dengan bersekolah dan menempuh pendidikan, masyarakat diharapkan bisa memiliki kehidupan di masa depan yang lebih baik. Namun, proses pendidikan yang ada di sekolah saat ini masih belum bisa menjamin kehidupan masyarakat di masa depan.

"Saya sering melihat proses pendidikan yang ada di sekolah itu belum mejamin anak untuk terjamin hidupnya di masa depan. Seperi contoh agar anak itu memiliki harga diri," ungkap Pengamat Pendidikan, Arief Rahman di Kemdikbud, Jakarta, belum lama ini.

Anak-anak di sekolah tidak diajarkan untuk belajar berani mencoba da termotivasi. Sifat seperti itu tidak ditumbuhkan, bahkan dipangkas.

"Kalau ada yang menyalahkan gurunya, gurunya tidak mau. Padahal memang gurunya yang salah dan tidak mau instropeksi diri," ujarnya.

Selain itu, pendidikan untuk bisa menumbuhkan karakter sebagai manusia yang sebenarnya tidak terjadi di sekolah. Sehingga sampai mereka kuliah sampai ke jejang tinggi pun mereka hanya sebagai peraih sertifikat.

"Sampai S-3 juga hanya sebagai peraih sertifikat saja. Sementara Education Sustainable Development (ESD) ini memberikan kebebasan," imbuhnya.

Pada ESD masyarakat diajarkan pada keterampilan-keterampilan yang bisa menjamin kehidupan mereka di masa depan. Seperti diajarkan tentang kedekatannya dengan Tuhan. Arif menambahkan jika rangsangan terhadap otak kanan di sekolah masih minim.

"Perangsangan penggunaan otak kanan masih minim. Padahal pendidikan itu tidak boleh kaku," tambahnya.(afr)

Petugas Dinsos Terima Setoran

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menilai maraknya kasus eksploitasi anak bukan disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial, melainkan mental SDM instansi itu yang harus diperbaiki.

Masalah mental yang dimaksud Ahok ialah adanya praktik kongkalikong antara petugas Dinas Sosial (Dinsos) DKI dengan pelaku eksploitasi dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Akibatnya, pemberantasan masalah eksploitasi anak di Ibu Kota menjadi sulit.

Ia menyebutkan petugas antara lain meminta setoran kepada pengemis sehingga setelah ditertibkan, mereka dilepaskan lagi.

"Kita lagi mau lihat (SDM Dinsos), mau perbaiki yang soal sosial ini," katanya di Balai Kota, kemarin.

Ahok bahkan menyebut praktik kongkalikong antara petugas Dinsos dan pelaku eksploitasi serupa dengan praktik yang terjadi di sektor transportasi.

Pelanggar berani mengulang kesalahan meski di depan petugas.

"Angkot masih berani ngetem, padahal ada petugas?" ucapnya.

Untuk memperbaiki mental SDM petugas Dinsos, Ahok meminta pengamat dan aktivis untuk memberikan kontribusi dengan melaporkan petugas Dinsos yang berani kongkalikong kepadanya.

Menurut Gubernur, kontribusi masyarakat akan membantunya dalam memperbaiki mental SDM Dinsos.

Bahkan, ia berjanji akan memecat petugas itu.

"Kasih tahu saya saja namanya (petugas Dinsos). Saya urusin. Kalau di lapangan ada yang bermain, laporkan kepada saya. Nanti saya pecat. Kita sudah punya clue. Warga harus bantu lapor. Kalau ada permainan, laporkan saja," sambungnya.

Ia juga mengungkapkan, untuk mengatasi masalah eksploitasi anak dan PMKS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

Namun, Ahok menilai perda itu hanya sebagai macan kertas, alias mandul.

Peraturan itu tidak bisa menjerat mereka.

Justru sebaliknya, mereka semakin mudah ditemui di setiap sudut Jakarta.

"Kita paling jago bikin peraturan, tapi hasilnya di lapangan nihil," ujarnya.

Perda Tibum, kata Ahok, sulit diterapkan, terutama terhadap masyarakat yang memberikan uang kepada PMKS.

Bahkan, sanksi maksimum yang diatur dalam perda itu tidak bisa diterapkan lantaran bukti foto aktivitas pelaku di lapangan tidak bisa digunakan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

"Kami hanya bisa mengimbau (agar tidak mengemis dan menjadi PMKS). Kalau pun mereka kita tangkap, belum semua lokasi terpantau oleh kamera (CCTV) yang bisa menjadi bukti (aktivitas PMKS). Sementara itu, petugas di lapangan masih banyak yang main," katanya.

Hidup mewah

Terkait dengan adanya orangtua yang mengekploitasi anak mereka, ia menyebutkan mereka melakukan itu bukan untuk sekadar mencari makan, melainkan untuk memenuhi gaya hidup hedonisme.

"Orangtua memanfaatkan anak-anak (dan hasilnya) buat beli handphone, pulsa, nongkrong di mal, minimarket," ujarnya lagi.

Jika para pengemis meminta-minta untuk mencari makan, tambah Gubernur, Pemerintah Provinsi DKI siap memelihara mereka.

Namun, di Ibu Kota hampir tidak ada pengemis yang mencari uang dengan tujuan untuk makan.

Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu di Ibu Kota, ujarnya, Pemprov DKI berencana membangun sekolah dan panti untuk ribuan anak.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Audie Latuheru, menyatakan pelaku eksploitasi anak-anak yang kini berada di polres itu setiap hari rata-rata memperoleh penghasilan Rp200 ribu.

Mereka mempekerjakan anak-anak sebagai pengamen, pengemis, dan joki 3 in 1.

"Kalau mereka melakukan sendiri (tanpa melibatkan anak-anak), pendapatan hanya Rp50 ribu per hari," kata Audie di Kantor Polres Jakarta Selatan.