Basuki Akan Ganti Metro Mini dengan Low City Bus

Pemprov DKI Jakarta menginginkan bus Scania jenis premium Low City Bus menjadi standar bus-bus yang beroperasi di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat melihatdisplay bus tersebut dari United Tractor sebagai agen bus tersebut.

"Ini bus keren, semua Metro Mini kita ganti sama bus ini!" ujar Basuki saat meninjau dan melakukan test drive display bus di Balai Kota, Jumat (11/3).

Basuki mengatakan, ke depan standar bus di Ibu Kota akan seperti bus display Scania ini, termasuk Metro Mini. Pasalnya bus tersebut memiliki bangku yang seluruhnya menghadap ke depan dengan kapasitas normal 64 orang dengan kursi untuk 35 orang dan berdiri 29 orang.

Basuki mengatakan, Scania memiliki hal yang lebih menguntungkan untuk digunakan. Salah satunya bus ini memiliki ukuran yang lebih besar dari bus-bus biasa bahkan dari bus gandeng sekalipun yang biayanya lebih mahal.

"Ini kan macam-macam, ada bus maxi yang 9,9 meter. Itu lebih besar daripada Metro Mini dan bus single, tapi lebih kecil daripada bus gandeng," katanya.

Ia pun sudah meminta kepada Transjakarta untuk membeli bus dengan merek yang sudah teruji dan digunakan di dunia, serta memiliki standar yang tinggi. Bus-bus seperti ini, katanya, sudah digunakan di Eropa dan Australia, termasuk juga di Singapura. Sebab seluruh pengoperasian bus di Ibu Kota ke depannya akan berada di bawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

"Nanti pelan-pelan kita ubah semua bus yang ada seperti ini. Bus yang tidak lolos kir, kami habiskan semua. Kami sudah mengandangkan 150 lebih bus Transjakarta yang tidak layak tetapi masih digunakan. Busnya sudah tidak layak jalan, tapi penumpangnya naik. Naik karena mereka sudah ada aplikasi. Artinya masyarakat mau, karena menggunakan aplikasi, kami makin tahu jumlah penumpang. Kami sudah mulai mengerti jam sekian jumlah penumpangnya sekian," katanya.

Poskota: Ratusan Rumah di Bukit Duri Kebanjiran

Poskota: Keluhan Warga, Salah Satu Penyebab Macet, Angkot Ngetem

Banyak Prostitusi di Jakarta, Ahok: Buang Energi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membenarkan ada banyak tempat yang diduga melakukan praktik prostitusi di Jakarta. Namun, pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan tidak perlu terlalu berlebihan dalam menanggapi isu prostitusi.

Hal tersebut disebabkan, prostitusi menurut Ahok merupakan hal yang dapat nilai secara berbeda-beda, tergantung cara pandang masing-masing.

"Di Jakarta banyak, apartemen dijadikan tempat pelacuran juga banyak. Pertanyaan kita sederhana. Orang punya simpanan dan selingkuhan sama main pelacur sama enggak? Sama," ucapnya.

Ia menambahkan jika memang dalam prostitusi tersebut masuk ke dalam tindak pidana, maka polisi yang akan menanganinya. Karena menurutnya jika terus memermasalahkan soal prostitusi, tidak akan ada habisnya.

"Ada pidana kita bisa lapor polisi. Kalau prostitusi ketangkap itu pidana. Tapi kita enggak usah selalu sibuk semua bar diplototin semua media diplototin. Buang energi. Orang di kantor juga bisa jadi terjadi perselingkuhan," pungkasnya.

Namun jika sudah menyalahi peraturan yang berlaku, maka Ahok akan menindak tegas hal tersebut.

"Tapi kalau soal lokalisasi dan peraturannya tak boleh maka harus kita bongkar. Kalau nyalahgunakan orang bilang pijat sehat ternyata di dalam kejadian gimana?. Patokan kita ada aturan," tutup Ahok.

Kasudinsos: Belum Ada PSK Kalijodo yang Mendaftar, Mungkin karena Malu

Untuk membantu pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo, RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Suku Dinas Sosial Jakarta Utara membuka posko bagi PSK Kalijodo yang ingin mendapat pembinaan.

Kasudin Sosial Jakarta Utara Aji Antoko mengatakan, pihaknya sudah membuka posko dari awal halaman Kantor Kecamatan Penjaringan. Namun, sejauh ini belum ada daftar PSK yang terdata di posko.

Sesuai kebijakan, PSK yang mendaftar untuk dibina Pemerintah Provinsi DKI akan mengirim ke Panti Sosial Bina Wanita di Kedoya, Jakarta Barat, dengan daya tampung 50-80 orang.

"Tetapi, sampai saat ini dari pertama posko dibuka belum ada satu pun PSK yang mendaftar ke posko. Kemungkinan alasannya malu," ujar Aji, Senin (22/2/2016).

Aji menjelaskan, di panti tersebut, PSK yang menjadi warga binaan sosial merupakan warga DKI. Mereka akan disiapkan untuk pelatihan keahlian, seperti menjahit, salon, tata boga, hantaran, serta pendidikan mental spiritual yang dilaksanakan selama tiga sampai enam bulan.

"Jadi yang kami berikan pelatihan di panti hanya yang ber-KTP DKI. Tetapi, bagi warga yang tidak ber-KTP DKI akan kami pulangkan ke daerah asal masing-masing," kata Aji.

Sejauh ini pihaknya juga mengalami kesulitan mendata sejumlah PSK yang beroperasi di Kalijodo.

Perhatikan Penanganan Masalah Sosial Warga

Sosiolog Musni Umar minta Pemprov DKI untuk melakukan pemetaan dan penanganan masalah sosial terhadap warga Komplek Kalijodo. Sebab, pasca penggusuran atau penertiban akan muncul masalah sosial yang berat.Dinas Sosial DKI dan jajarannya harus membina pekerja seks komersial (PSK) dan preman yang ada di kawasan prostitusi terbesar di Jakarta Utara saat ini.

Selain itu, penanganan lokasi pemindahan terhadap warga yang memiliki bangunan (bukan pengon­trak) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di Jalan Kepanduan II, RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara juga harus sudah disiapkan sedini mungkin.

Musni Umar menambahkan rencana penataan tata ruang di kawasan Kalijodo yang hendak dilakukan oleh Gubernur Ahok harus dibarengi dengan pemetaan sosial pada komposisi warga Kalijodo.

”Di sana ada PSK dan preman, Pemprov DKI juga harus memperhatikan keberadaan warga yang memiliki tempat tinggal dan tidak tersangkut-paut secara langsung dengan praktik prostitusi,” ujar Musni Umar, di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Musni Umar, saat ini hampir sebagian besar warga di Kalijodo merasa resah denganpemberitaan dan berbagai komentar yang menyudutkan mereka sebagai warga dengan labeling negatif.

”Dari legal standing kepemilikan tanah, memang kawasan di Kalijodo itu sebenarnya milik negara melalui Kementerian PU yang kemudian dikuasakan ke Seksi Air Pemprov DKI, namun semenjak tahun 1959 sudah ada surat sewa-menyewa di sana,” kata Musni Umar.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menegaskan, semua aset negara harus dipulihkan menjadi milik umum. Kompleks Kalijodo harus ditertibkan agar dapat dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat.

Wapres mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok menata kawasan Kalijodo. Menurutnya, seluruh lahan milik umum yang diduduki harus dikembalikan seperti semula.

”Ya, semua milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum. Kalau memang Kalijodo milik umum, ya harus dipulihkan, agar dinikmati secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla usai mengukuhkan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Balai Kota, Kamis (18/2).

Wapres menambahkan, rencana Pemprov DKI menertibkan bantaran kali di Komplek Prostitusi Kalijodo su­dah tepat secara aturan. Keber­ada­­an bangunan warga maupun ba­ngun­­an lain yang berada di jalur hi­jau harus ditertibkan. Apalagi, la­han juga berfungsi sebagai resapan dan ruang terbuka bagi warga Jakarta.

”Ya kalau memang aturan begitu ya begitu sudah benar. Itu adalah hak masyarakat menikmati lapangan itu. Karena itu pemerintah harus bertindak dengan betul untuk membebaskan lahan-lahan milik publik itu,” ucapnya.

Menurut Kalla, harus ada solusi yang manusiawi bagi warga yang ditertibkan. Salah satunya menyediakan rumah susun (rusun). Menurut Wapres suatu kota yang baik, jika pemerintah dan masyarakatnya tertib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

”Tentu ada timbal baliknya, masyarakat dibangunkan rumah susun. Jakarta baru bisa tertib, baru bisa bebas banjir, ada lapangannya, kalau tinggal di rumah-rumah yang susun,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menambahkan, pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga pemilik bangunan di kawasan Kalijodo yang sudah tinggal puluhan tahun tinggal di sana.

”Kalau memang mereka menyerobot tanah negara dan tanah itu akan difungsikan untuk Ruang Terbuka Hijau, pemerintah tetap berkewajiban melindungi mereka yang tinggal di sana, buka ruang dialog pada warga,” lanjutnya.

Terkait keberadaan para preman atau penguasa lokalisasi Kalijodo, Yayat mengaku setuju bila Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya melakukan operasi pekat kepada para preman di sana.

”Pembersihan memang harus dimulai dari para premannya terlebih dahulu, kemudian pembinaan bagi PSK yang masih bekerja di bar dan kafe yang ada di sana, baru setelah itu Pemprov masuk melaku­kan penataan bagi warga lokal yang tinggal disana,” katanya

Ahok Harus Datang ke Kalijodo!

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna mengatakan seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya menggusur Kalijodo tapi semua tempat yang seharusnya menjadi Ruang Hijau Terbuka (RHT), harus ditertibkan.

"Ini menarik, Pemprov DKI menggunakan Perda Ketertiban, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Perda tentang Bangunan, dan Instruksi Gubernur tentang Pengelolaan Koridor Sungai. Artinya ini berlaku bagi semua ruang terbuka hijau di Jakarta," kata Yayat saat mengunjungi kawasan Kalijodo, Rabu (17/2/2016).

"Jangan hanya ini (Kalijodo). Harus semua. Tidak boleh pilih-pilih. Sudah ada instruksi gubernur tahun 2013 dan 2014," lanjutnya.

Menurutnya, dalam penyelamatan Jakarta semua aturan tersebut harus ditegakkan. Namun, bentuk ketegasan harus dipikirkan caranya, karena yang digusur adalah manusia juga.

"Dalam konteks menyelamatkan Jakarta. Aturan harus ditegakkan. Tidak ada negosiasi, mau besar, mau kecil. Tegas, tapi pikirkan caranya. Jangan gara-gara mobil terbalik, mereka (warga Kalijodo) pindah. Ini kan manusia. Datanglah Gubernur, dengarkan, selesai," tutupnya.

Usai Hujan, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet

 Hujan mengguyur Ibu Kota sejak pukul 14.00 WIB. Di Jakarta Selatan, hujan yang turun berintensitas tinggi disertai angin. Sejam kemudian, matahari mulai terlihat kembali. Seketika ruas jalanan menjadi macet.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (9/2/2016), sepanjang Jalan Cilandak KKO menuju Kebun Binatang Ragunan, langsung macet. Begitu juga dengan Jalan TB Simatupang yang mengarah ke Lebak Bulus, begitu juga dengan arah sebaliknya.

Jalanan macet juga terpantau sepanjang Ampera, Jakarta Selatan. Begitu juga jalan dari Fatmawati menuju Pondok Labu. Namun, tidak ada genangan air yang tinggi. Hanya beberapa genangan setinggi 5 cm di sisi-sisi jalan.

Meski demikian, pengemudi baik kendaraan roda dua maupun roda empat, diminta selalu waspada dan berhati-hati.

Jika mengacu kepada prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari pagi, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Pusat, Barat dan Tangerang akan diguyur hujan dengan intensitas sedang dan ringan.

Siang harinya, sebagian wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan, cuaca berawan diprediksi akan berada di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Pusat.

Sementara malam harinya, hujan ringan dan sedang diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan, Timur, Bekasi dan Bogor. Kendati wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Pusat, Barat dan Tangerang diprediksi akan berawan.

Suara Meninggi Kadis Dukcapil karena Tahu Ada Pungli ke Warga yang Urus Nikah

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi terdengar begitu kaget dan marah ketika mendengar cerita soal warga yang dimintai pungutan liar (pungli) saat mengurus pernikahan. 

Ketika dihubungi Kompas.com, Edison mengaku baru mendengar kisah itu. Kejadian yang didengar Edison merupakan kisah dari warga di wilayah Jakarta Selatan. 

Warga tersebut bertemu dengan oknum Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan berinisial "J", dan dimintai uang sebesar Rp 1,5 juta. 

"Wah enggak bener itu, enggak boleh sama sekali," ujar Edison memotong pembicaraan, ketika dihubungi pada Selasa (9/2/2016). 

Edison melanjutkan mendengar kejadian tersebut secara lebih utuh. Cerita itu tersebar di media sosial Facebook. 

Setelah memberikan uang Rp 1,5 juta kepada oknum "J", warga tersebut langsung menghubungi call center Ahok dan mengadukannya. Keesokannya, Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan Roni langsung membereskan permasalahan itu. 

Terungkap, "J" ternyata merupakan pensiunan Dukcapil DKI dan bukan lagi seorang PNS DKI aktif. Roni sudah mengembalikan uang Rp 1,5 juta itu kepada warga tersebut. Biaya perizinan pernikahan itu pun akhirnya gratis. 

Selesai mendengar cerita tersebut secara utuh, Edison menegaskan bahwa Disdukcapil Jakarta Selatan tidak pernah memungut biaya apa pun kepada warga yang ingin mengurus izin pernikahannya. 

Edison begitu marah ketika ada oknum berinisial "J" yang berani menjadi calo seperti itu. 

"Benar-benar itu manusia, sudah enggak beres itu orang. Jangan dipercaya orang seperti itu," ujar Edison. 

Edison bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang oknum tersebut. Jika berhasil, dan bukti terkumpul, Edison mengaku tidak akan segan-segan melaporkannya kepada polisi. 

Menurut Edison, perbuatan seperti itu telah merugikan warga DKI. Warga, yang seharusnya tidak perlu membayar, harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. 

"Terlebih lagi, dia juga sudah merugikan Pemprov DKI karena mengatasnamakan Pemprov. Makanya, bila perlu, kami akan cari itu orang dan lapor polisi," ujar Edison. 

Edison mengatakan, sebenarnya Disdukcapil sudah berupaya melakukan sosialisasi dengan menempelkan pamflet-pamflet di kelurahan. Pamflet tersebut berisi imbauan dan tata cara yang benar dalam mengurus perizinan pernikahan. 

Dengan adanya kejadian ini, dia berjanji akan semakin gencar dalam melakukan sosialisasi kepada warga. Dia juga berharap kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap calo.

Proyek Pintu Air Jadi Penyebab Banjir

Banjir yang terjadi di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur dalam tiga hari terakhir, karena pengerjaan pintu air belum rampung. Belum rampung, karena warga Kampung Pulo selalu protes terhadap proyek normalisasi kali Ciliwung.

“Pintunya belum tutup, kita keburu kedatangan hujan. Coba kalau tidak ribut, dari dulu minta tunda-tunda. Kalau saya sudah kerjakan itu, dari Juni sudah selesai. Karena warga ngotot, ngeyel, gunakan LSM-lah, macam-macam,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).

Menurut Ahok, proyek normalisasi kali Ciliwung dibuat dengan dinding tinggi agar air tidak meluap ke pemukiman warga. Sedangkan, untuk aliran air dari pemukimana, pihaknya membuatkan lima pintu air ke Kali Ciliwung. Namun, ketika air dari Kali Ciliwung besar, kelima pintu air itu ditutup dan Ahok menyiapkan pompa air untuk menyedot air dari pemukiman ke kali Ciliwung.

“Mereka bilang, saya enggak manusiawi lah, lapor ke Komna HAM macam-macam. Saya sekarang mau dengar, Komnas HAM ngomong enggak? Coba kalau itu sudah, keburu tutup. Sekarang pada nanya kenapa itu enggak ditutup? Sekarang kan sudah kerendam air,” jelas Ahok.

Menurut Ahok, kini warga Kampung Pulo sudah merasakan manfaat normalisasi kali Ciliwung itu. Salah satunya, warga Kampung Pulo sudah merasakan genangan di wilayahnya cepat surut. Dia menjanjikan, jika normalisasi kali Ciliwung, baik pengerjaan dinding turap, pintu air dan pemasangan pompa sudah rampung, maka Kampung Pulo akan terbebas banjir.

“Ya sudah, mau bilang apa? Tapi minimal orang Kampung Pulo bisa merasakan cepat kok, banjirnya bisa lebih cepat surut karena kita pasang pompa,” tegas dia.

Seperti diketahui, belakangan ini, banjir di Kampung Pulo ini sedikitnya menggenangi RW 02, 03, dan RW 07. Menurut Yongki, warga RW 03 Kampung Pulo, luapan kali Ciliwung masuk sejak dini hari ke rumahnya. Namun, genangan air itu cepat surut sejak adanya dinding turap dan diopersikannya pompa air.

Longsor
Sementara itu di Bogor, Kepolisian Sektor Cijurek, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaporkan telah terjadi longsor pada Jumat di Kampung Sungapan yang menutup jalan sehingga memutus akses warga setempat.

“Longsor terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, saat kejadian hujan turun sangat deras, tidak ada korban jiwa, tetapi material tanah longsor menutup jalan sehingga akses warga terputus,” kata Kapolsek Cijeruk, Kompol Suhartono