Poskota: Ahok: Masih Ada Oknum Petugas Terima Setoran PMKS
JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengemukakan masih ada petugas lapangan yang meminta setoran kepada penyandang masalah sosial (PMKS) ketika tertangkap tangan. Bahkan, sejumlah PMKS ini juga kerap memberikan uang kepada petugas agar bisa keluar dari panti sosial.
“Kadang-kadang oknum sudah tangkap, dia setor uang, balikin lagi lho. Kita taruh dia numpang. Malah kita kasih kosan buat dia. Jadi siang-siang dia boleh minta izin keluar, bayar duit keluar,” kata Ahok di Balaikota DKI, Senin (28/3).
Ahok meminta agar warga juga aktif melaporkan sejumlah masalah PMKS dan oknumnya di aplikasi Qlue. Basuki menambahkan, bukti itu akan digunakannya untuk memecat pegawai yang masih meminta setoran.
(Baca: Ahok Bilang Jangan Manfaatkan Namanya Untuk Memperlancar Bisnis)
Ia juga mengingatkan, seharusnya warga Jakarta juga tidak memberikan uang kepada PMKS di jalan. Diakui Basuki, penerapan aturan itu sudah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 40 menyebutkan, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang, pengemis dan pengelap mobil.
Dalam Perda itu, disebutkan sanksi hukuman yang diterima pemberi uang adalah maksimal 60 hari kurungan penjara dan dan denda sejumlah Rp 20 juta. Namun, untuk penegakkan sanksi itu cukup sulit.
“Kalau denda orang maksimum sekian. Kalau maksimum sekian itu saya nggak bisa tetapkan lho. Harus pakai putusan hakim. Hakim putusinnya murah. Jadi susah,” tandasnya.
(yulian/sir)
Poskota: Ajang Eksploitasi Anak Ahok: Nggak Perlu Ada Three In One
JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji penghapusan aturan three in one untuk mengatasi kemacetan. Sebab, saat ini banyak joki-joki yang malah menjadikan kebijakan tersebut sebagai ajang eksploitasi anak.
Hal itu dikemukakan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Balaikota DKI, Senin (28/3/2016). “Sebenarnya nggak perlu ada three in one juga. Kalau orang pada bawa-bawa bayi begitu, dikasih obat bayinya biar nggak mengganggu yang membawa mobil. ini kan nggak benar kalau gitu.”
Menurut Ahok bila orang tua hanya ingin mencari makan, maka pihaknya akan menanggung di panti. Namun, sejumlah oknum ini justru memanfaatkan anak-anak untuk mencari uang diluar kebutuhan makan.
(Baca: Ahok: Masih Ada Oknum Petugas Terima Setoran PMKS)
“Masalahnya kan ini dimanfaatin orang tua buat beli handphone, pulsa. Ini kan kurang ajar. Dia nongkrong di mal, di minimarket, atau apa. Ya nggak benar,” katanya.
Ahok mengemukakan kasus eksploitasi anak serupa dengan kasus penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Beberapa orang tua kerap memanfaatkan pemberikan KJP untuk kebutuhan pribadinya. Namun, anaknya tetap menggunakan perlengkapan sekolah yang kurang layak.
“KJP saja ada yang manfaatin sama orang tua, ambil kontan. Anaknya tetep nggak pakai sepatu, nggak beli tas baru. Diambilin uang anaknya, dibelanjain,” tandasnya.
(yulian/guruh/sir)
Ahok: 2 Kali Ketahuan "Ngetem", Izin Trayek Angkutan Umum Dicabut Selamanya
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku telah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta untuk menindak tegas angkutan umum yang mengetem sembarangan. Sanksi itu berupa pencabutan izin trayek.
"Saya sudah meminta, dua kali ngetem kendaraan yang sama, cabut (izin) trayeknya selamanya," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (23/2/2016).
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memasang kamera CCTV di titik rawan angkot mengetem. Ahok menyebut, aturan itu seharusnya sudah berlaku. Namun, dia tidak tahu dengan fakta di lapangan.
"Sekarang kan juga ada aplikasi Qlue, ada pelat nomor polisinya juga. Nanti kami tinggal pasang (kamera) CCTV, di mana banyak angkot ngetem, saya minta dilaporin," kata Ahok.
Angkutan umum yang mengetem di sembarang tempat, terutama di persimpangan jalan atau pusat-pusat perbelanjaan, sering kali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.
Gedung Perpustakaan SMKN 61 Pulau Tidung Ambruk
Gedung perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 61 Pulau Tidung, Kepulauan Seribu ambruk.
Peristiwa itu terjadi Rabu (23/3/2016) lebih kurang pukul 09.30. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Bowo Irianto mengatakan, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.
"Tetapi ada satu orang guru mengalami luka di bagian wajah dan pelipis karena tertimpa lemari perpustakaan," kata Bowo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu.
Korban saat ini ditangani tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara.
Adapun biaya pengobatan korban akan ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bowo menyampaikan, konstruksi bangunan SMK Negeri 61 berbentuk panggung. Artinya, lantai satu bangunan atau ruang perpustakaan tersebut tidak menempel permukaan tanah.
Perpustakaan SMK Negeri 61 itu dibangun 2007 atau sekitar sembilan tahun lalu.
"Kondisi bangunan memang dalam kondisi rusak dan gedung SMK Negeri 61 sudah diusulkan rehab total dengan biaya sekitar Rp 36 miliar di tahun anggaran 2017," kata Bowo.
SMK 61 Pulau Tidung Ambruk, Guru Jadi Korban
SALAH satu lantai ruangan di SMK 61 Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ambruknya lantai ruangan pustaka itu menyebabkan satu orang guru mengalami cedera.
Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo membenarkan kejadian itu. Kejadian itu terjadi saat seorang guru SMK bernama Wawan dan seorang muridnya tengah mencari bahan bacaan di perpustakaan sekolah.
"Di ruang pustaka, ada guru dan siswa yang sedang mencari bahan bacaan, saat lantai ruangan itu amblas (lantainya) ke bawah," kata Budi, Kamis (24/3).
Budi menjelaskan, bangunan sekolah itu sama seperti rata-rata bangunan di pulau. Konstruksi bangunan berbentuk panggung dengan lantai semen yang berjarak sekitar setengah meter dari pasir pulau.
Konstruksi seperti itu dipilih agar daerah resapan air di pulau tetap terjaga. Bangunan SMK 61 Pulau Tidung sendiri berusia sekitar 7 tahun. Bangunan ini dibangun awal 2009.
"Perpustakaannya di lantai satu, ambruk ke bawah, tapi kan ada meja dan rak buku, jadi ada yang cedera karena tertimpa," kata dia.
Namun, kondisi korban saat ini sudah membaik. Budi mengatakan, Wawan masih mengalami syok akibat kejadian ini.
"Allhamdulillah lebih baik, itu kondisinya sudah baik, tapi mungkin masih syok karena ketimpa," pungkas Budi. (MTVN/OL-3)
- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/36228/smk-61-pulau-tidung-ambruk-guru-jadi-korban/2016-03-24#sthash.7qYiwFMY.dpuf
Guru Pemukul Siswa Dihukum Ringan, KPAI Akan Surati Presiden
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang menjatuhkan hukuman satu bulan penjara kepada oknum Wakil Kepala Sekolah SMA Marsudirini Cibinong, berinisial AGS terhadap korban siswa berinisial CK.
Seperti diketahui, CK merupakan korban pemukulan oleh oknum gurunya disekolah. Laporan tersebut tertuang pada LP/B/844/IX/2015/JBR/RES BGR di Polres Bogor.
Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Istiqomah Berawi menyatakan, terdakwa dalam pemerikaaan telah mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan.
"Kami memutuskan tidak harus sama dengan tuntutan jaksa (yang mendakwa tiga bulan kurungan), dan kami memutuskan terdakwa satu bulan," ucap Istiqomah dalam putusannya.
Menanggapi putusan itu, Komisioner KPAI Kota Bekasi, Sugeng Wijaya mengaku sangat meyesalkan rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada oknum guru tersebut.
Menurutnya, hukuman ini membuktikan negara tidak serius terhadap persoalan anak. Sebab, akan memberikan kesempatan kepada pelaku atau oknum guru lainnya untuk melakukan tindakan yang sama, lantaran hukuman dinilai terlalu ringan.
"Sebagai institusi (KPAI) kami sangat menyayangkan putusan ini. Harusnya negara dalam hal ini hakim dan jaksa hadir untuk melindungi anak Indonesia," jelas Sugeng melalui keterangannya, Rabu (23/3/2016).
Oleh karenanya, kata Sugeng, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPAI Pusat untuk membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap persoalan ini.
"Kami tidak ingin kejadian tindakan penganiayaan dan kekerasan kepada anak semakin meluas karena hukuman pelakunya sangat ringan bahkan bisa bebas, kami ingin melayangkan surat terbuka kepada bapak Presiden," pungkas Sugeng.
Galian Pipa Dilakukan Pagi Hari, Simpang Lima Semper Jakarta Utara Macet
Proyek galian pipa yang dilakukan di pagi hari berimbas pada arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Semper, Jakarta Utara. Kemacetan panjang tercipta karena penyempitan ruas jalan.
Informasi dari pembaca detikcom, Robi, Rabu (23/3/2016) kemacetan sampai 1 Km meter. Parahnya kemacetan ini, bahkan pemotor saja susah bergerak.
"Ini macetnya luar biasa. Kenapa mesti pagi hari waktu orang pada mau kerja dan pelajar ke sekolah," jelas Robi.
Imbas kemacetan ini juga merembet ke sejumlah ruas lain. Pihak kepolisian ada di lokasi dan mencoba membantu melakukan penguraian lalu lintas.
(dra/dra)
Poskota: Cukup Setor ke Oknum Petugas, Jukir Leluasa Buka Lapak
JAKARTA (Pos Kota) – Keberadaan parkir liar di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jl.Bungur Raya, Kemayoran, kian marak saban harinya, Senin (21/3/2016). Kondisi itu, lantaran Jukir (juru parkir) cukup memberi setoran kepada oknum petugas Dishub dan Polisi hingga urusan kelar.
“Kalau mau aman, kita harus ngasih sama petugas yang suka ngemel (minta setoran, red). Ya petugasnya dari mana saja, kadang Polisi, kadang Dishub,” ucap salah seorang jukir liar dengan mengenakan seragam parkir di depan PN Jakarta Pusat, tidak ingin disebut identitasnya.
Karena itu, sambungnya, ia pun mengaku mematok tarif sekali parkir hingga Rp5.000 untuk kendaraan motor. “Semua rata parkir di luar segini (lima ribu, red), karena kalau nggak begitu uangnya habis saja buat ngasih petugas yang ngemel,” ucapnya sambil mengaku dirinya tidak memaksa pemilik parkir. Sebelumnya, meski rambu larangan parkir telah terpasang, namun para jukir liar tersebut nekat menjadikan bahu jalan yang ada sebagai lahan usaha parkirnya. Akibatnya, tak jarang pun arus lalulintas di lokasi macet karena adanya parkir liar tersebut.
CATAT NAMA
Sementara itu, Kepala Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak mengatakan akan lebih baiknya bila ada masyarakat yang mengetahui oknum Dishub melakukan pungli untuk segera dicatat nama berikut instansi lengkapnya.“Kalau bisa sebut nama oknum petugasnya, karena kalau tidak sulit untuk memastikan apakah memang itu petugas Sudinhub Jakpus atau bukan. Namun pada intinya petugas kita tidak diperbolehkan melakukan pungli dalam bentuk apapun,” tegasnya. (deny/yh)
Poskota: Terus Berbenah, Warga Berharap Terminal Klender Jangan jadi Biang Macet
DUREN SAWIT (Pos Kota) – Terminal Bus Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur terus berbenah. Hal ini dilakukan pasca selesainya pembangunan serta penataan kawasan.
Pohon besar di sisi terminal kemarin ditebang. Pohon itu dianggap mengganggu karena ‘membelah’ pagar terminal. “Daunnya juga menutup lampu penerangan,” kata Djoko Pramono, Kepala Terminal Bus Klender.
Menurutnya, pembukaan pohon yang rindang itu akan membuat lebih luas serta jika malam lebih terang.
Djoko yang baru saja hari kemarin menempati pos baru sebagai Kepala Terminal Klender menyebutkan baru mempelajari wilayah. Yang jelas, upaya menjadikan terminal yang lebih nyaman bagi pengunjung.
Secara sekilas, lokasi terminal yang berada di seberang pasar serta padatnya pedagang dan angkutan membutuhkan penanganan ekstra. Karenanya, hal ini akan dikoordinasikan dengan lurah atau camat setempat.
Tidak itu saja, selama ini depan terminal adalah tempat paling macet dan semrawut di kawasan Klender. Angkuta umum yang seenaknya ngetem di depan pasar dan pusat perbelanjaan yang ada di seberang terminal harus ditertibkan.
M Faishol, Kepala UPT Terminal DKI Jakarta, membenarkan jika pihaknya tengah berupaya mengembalikan citra baik terminal. Termasuk pendataan pedagang yang akan dilakukan pihak KUKMP.
Bangunan Terminal Klender saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Beberapa bagian seperti bangunan utama dan akses masuk sudah selesai. Namun sejumlah bagian seperti pembatas dan sarana pendukung masih belum sempurna. Gedung menunggu peresmian. (chotim)
Poskota: Pak Ahok Masa di Jakarta Masih ada Sekolah Rusak!
CILANDAK (Pos Kota) – Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Cilandak Barat 04 di Jalan Komplek BNI Jalan Fatmawati No 35 Cilandak, Jakarta Selatan kini semakin tidak nyaman. Siswa dan guru setiap saat was-was lantaran seluruh plafon di 7 ruangan kelas sudah rapuh.
“Namanya saja sekolah di Jakarta, tapi kondisi gedungnya sudah sangat tidak layak. Pak Ahok kapan sekolah ini diperbaiki? Jangan sampai tunggu jatuh korban dong,” kata Komite SDN Cilandak Barat 04, Yudi Susanti saat ditemui di sekolah, kemarin.
Pihak Komite bersama kalangan guru sudah seringkali minta jajaran terkait supaya sekolah yang dibangun 1976 itu segera direhab total. Namun hingga kini nihil.
Pantauan di lokasi, plafon di seluruh ruang kelas sudah sangat rapuh dan nyaris jebol. Begitu pula dengan kusen dan jendela yang lapuk dimakan rayap. Untuk menutupi daun jendela yang sudah menganga karena keropos, penjaga sekolah menambal dengan triplek.
Walikelas 2B, Emirni Amir menuturkan sejak 2012 plafon di ruangan kelas nyaris rontok. Sebagian list plafon copot, sehingga diganjal dengan kayu dan diikat kawat ke plafon.
“Setiap hujan lebat, kami khawatir plafon yang sudah tua ini akan jebol. Untuk itu manakala hujan deras disertai angin kencang, saya dan para murid ke luar ruangan,” ungkapnya getir.
Selain itu atap di ruangan kelas 2B juga bocor, sehingga saat hujan lantai pun tergenang.
Kepala SDN Cilandak Barat 04, Sri Budiarti mengaku baru tiga bulan bertugas di sekolah dengan satu lantai itu. Tapi dengan kondisi tersebut, ia prihatin dan berharap aparat turun tangan.
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Sudin Pendidikan 1 Jaksel, Imelda mengatakan SDN Cilandak Barat 04 masuk dalam proyek rehab total Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2017.
“Hasil inventarisir kondisi di lapangan, 14 gedung SDN, 1 gedung SMP akan dibangun ulang oleh Dinas Pendidikan DKI pada tahun depan,” sebutnya.
Belasan gedung SDN yang akan dipermak itu di antaranya SDN Ulujami 02/03, SDN Petukangan Utara 05, SDN Pondok Labu 07/08 dan SMPN 267. (Rachmi)