Razia Parkir Liar di Marunda Dilawan Warga

Razia parkir liar yang digelar petugas Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Jakarta Utara di sekitar areal rumah susun (Rusun) Marunda, Cilincing, mendapat perlawanan.

Ratusan penghuni rusun yang tak terima mobilnya digembosi, mengamuk dan menghadang mobil petugas di lapangan.

"Ini kan jalan kawasan rusun dan tidak ada rambu lalu lintas tanda dilarang parkir. Kok bisa-bisanya petugas mengempesi ban mobil kami," kata Heri (48), penghuni Blok C Rusun Marunda, Senin (8/2/2016).

Ia mengaku kecewa, razia parkir di areal Rusun Marunda ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan. Terutama pemberitahuan terkait larangan parkir di kawasan tersebut.

"Seharusnya ada pemberitahuan dulu," ujarnya.

Hal yang sama diutarakan, Rahman (37) penguni Blok A Rusun Marunda. Menurutnya, razia parkir yang digelar petugas sekitar pukul 16.00 ini jelas telah membuat para penghuni rusun protes. Sebab, sebelumnya muncul larangan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta bahwa tidak boleh ada mobil parkir di dalam areal rusun.

"Karena ada larangan itu, mobil kami dan tamu terpaksa parkir di pinggir jalan. Dan memang tidak ada satu pun rambu larangan parkir di sini," ujarnya.

Sementara itu, Kasie Operasional Sudinhubtrans Jakarta Utara, Bona Siregar menuturkan razia parkir liar di jalan yang menghubungkan antara Blok A dan C Rusun Marunda ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat. Banyaknya kendaraan pribadi yang parkir di kedua sisi jalan tersebut telah membuat masyarakat resah.

Ia menerangkan, dalam penertiban itu, pihaknya sempat menggembosi 30 unit mobil yang parkir di lokasi.

"Saat ini sudah kondusif. Ke depan agar tertib kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait soal aturan parkir di sana," tandasnya.

Penghuni Rusun Hasil Relokasi Peroleh Prioritas

Daerah padat penduduk dan rumah-rumah rusun (rusun) dengan penghuni dari warga hasil relokasi atau penertiban menjadi sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk bisa memiliki e-KTP.

Untuk wilayah Jakarta Timur misalnya, hingga kini tinggal 82.000 orang lagi warga Jakarta Timur yang belum memiliki e-KTP dari semula 180.000 orang pada Januari 2015.

Selama ini Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan Sudinnya terus melakukan pelayanan kependudukan dengan mobil keliling terutama ke daerah padat penduduk dan ke rusun.

Kepala Seksi Pendaftaran Sudin Dukcapil Jaktim, Syahrial mengungkapkan itu saat memberikan pelayanan di Balai Warga RW 09, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/2).

Hadir saat itu Kasi Pencatatan Akta Sudin Dukcapil Jaktim Fredy Prasetya dan Ketua RW 09 Tatang Isya Iskandar.

“Maka kami harapkan warga yang belum memiliki E-KTP segera mengurusnya ke kantor kelurahan masing-masing,” katanya.

Meskipun lurah dapat meminta pelayanan keliling, tetapi Dinas /Sudin Dukcapil memprioritaskan para penghuni baru rusun hasil relokasi atau penertiban.

“Kami kerja sama dengan Dinas Perumahan. Jadi penghuni rusun yang sudah diberi SP (Surat Perjanjian) mendapatkan Rusun dari Dinas Perumahan harus segera diberikan KTP barunya,” ujarnya.

Di Jakarta Timur ada 12 Rusun, semua sudah terlayani kecuali Rusun Rawabebek, Cakung.

Ketua RW 09 Pondok Kopi Drs Tatang Isya Iskandar maupun Wakilnya Siswiyono, mengakui pelayanan Sudin Dukcapil mendatangi warga ini sangat dihargai.

“Sebab banyak warga kami yang sibuk bekerja sampai malam atau karena sebab lain sehingga belum memiliki e-KTP,” ujar Siswiyono.

Pada kesempatan itu warga yang terlayani 27 orang rekam data, 15 orang mendapat e-KTP dan 26 akta kelahiran.

Menurut Fredy Prasetya, di Sudin Dukcapil Jaktim rata-rata per bulan ada 3.000 permintaan akte kelahiran bagi warga dewasa maupun bayi yang baru lahir dan 50 akte kematian untuk mengurus warisan.

Lurah Pondok Kopi Erwin Lobo usai hadir di RW 09 segera membuka musyawarah Karang Taruna di kantor Kelurahan yang dihadiri 45 anggota. Dari 3 kandidat, terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Pondok Kopi 2016-2019, Rani Astri.

Menurut Ketua RW 05 Pondok Kopi, Ega Arimurti, Rani dikenal aktif sebagai pengurus RWnya dan akan didukung untuk menggiatkan seksi kepemudaan di tingkat kelurahan

Cepat Tanggap Kasudin Jaksel Kembalikan Uang Pungli Diapresiasi

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi bersyukur Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan Syahroni bertindak cepat terhadap laporan pungli di wilayahnya. Sehingga, masalah ini bisa segera teratasi. 

"Saya apresiasi Kasudin Dukcapil Jaksel dan saya akan buat surat agar dia bisa memberikan pelayanan lebih untuk mengantisipasi perbuatan oknum jahil," ujar Edison ketika dihubungi, Selasa (9/2/2016). 

Hal ini terkait peristiwa yang dialami salah seorang warga Jakarta Selatan, Florentina Sylviana. 

Ceritanya berkisar tentang uang tali kasih Rp 1,5 juta yang diminta oknum Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan, saat dia mengurus surat nikah. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2015 lalu. 

Florentina menulis bahwa dia mendapat nomor kontak oknum berinisial "J" tersebut dari seorang pendeta di gerejanya. Florentina dan J pun membuat janji bertemu di luar kantor sudin dukcapil Jakarta Selatan. 

Edison mengatakan dia telah berpesan kepada seluruh kepala suku dinas untuk cepat tanggap terhadap permasalahan di wilayah masing-masing. 

Kejadian Folrentina ini, kata Edison, merupakan pelajaran baik bagi SKPD-nya untuk lebih meningkatkan pelayanan. 

"Semua kasudin sudah saya warning untuk tanggap terhadap tiap masalah di wilayahnya. Jadi ini juga jadi pelajaran yang baik sekali buat saya pagi ini," ujar Edison.

Kinerja PPSU Banjir Pujian

Kemacetan parah, pe­ng­ung­sian, kerusakan harta benda, wabah penyakit, bahkan hingga kematian merupakan kenyataan yang bakal terjadi di Jakarta jika banjir menerjang. Kesemrawutan menjadi coretan suram Ibu Kota Negara.

Jika tidak ada sinergi pemerintah daerah dan pusat, termasuk masya­rakat sendiri, maka Jakarta bebas dari banjir hanya menjadi impian. ”Makanya, masyarakat juga saya minta tolong jangan buang sampah sembarangan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, usai meres­mikan Ruang Publik Ter­pa­du Ramah Anak (RPTRA) Krendang, Tam­bora, Jakarta, pekan lalu.

Ahok pesimistis Ibu Kota Negara terbebas banjir untuk sekarang ini. Tak hanya kesadaran masyarakat tentang ancaman banjir yang masih rendah, namun pembangunan gedung juga menjadi penyebabnya. Sebab, pengusaha tidak mau membuat water trap sendiri. Semua saluran pipa, listrik, fiber optik gedung ditaruh di selokan umum.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah berbuat maksimal dalam menanggulangi banjir. Keberadaan belasan ribu petugas penanganan sarana umum (PPSU) yang sigap, bekerja keras mengeruk saluran air, membersihkan selokan, dan membuat saluran terobosan, pantas diapresiasi.

Banyak masyarakat yang memuji kinerja PPSU dalam menangani banjir dan genangan di seluruh lingkungan. Namun, di sisi lain, ada pula warga yang mencibir, mencurigai keberadaan PPSU dan petugas harian lepas (PHL) kebersihan sebagai strategi politik menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2017.

Sebanyak 18.000 PPSU, istri, dan anak mereka bakal memilih Basuki Tjahaja Purnama. Namun yang jelas, keberadaan mereka sangat bermanfaat. Gubernur DKI Jakarta telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi belasan ribu warga Jakarta.

”Kami bersyukur, dalam kondisi ekonomi kita lesu, kami punya pekerjaan tetap sebagai PPSU. Gaji sesuai UMP DKI Rp3,1 juta per bulan,” kata Suhardi, PPSU Kelurahan Pinangranti, Jakarta Timur, saat berbincang dengan Suara Karya, Kamis (4/2).

Terkait penanganan banjir, Ahok kesal dengan ulah pengembang yang tidak peduli terhadap tata letak dan dampak lingkungan akibat pembangunan. Dinas Tata Air dan Bina Marga DKI diperintahkannya menggalakkan pengerjaan galian. Bukan tak mungkin, dengan masih banyaknya genangan di Jakarta, akan berimbas pada kemacetan luar biasa.

Banyak juga jalan yang menutup saluran air, seperti di Matraman dan Cengkareng. Untuk mengeliminasi ke­semrawutan dan respons gerak ce­­pat penanggulangan banjir, Ahok te­lah mengeluarkan larangan cuti ba­gi camat dan lurah di Jakarta. Ge­rak cepat mereka sangat penting da­lam penanggulangan dan evakuasi korban banjir.

Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Danang Susanto memprediksi banjir besar di Jakarta terjadi pertengahan bulan ini. Kesiapsiagaan diberlakukan mulai 12 Februari hingga potensi hujan lebat di Jakarta benar-benar selesai.

Sementara itu, Badan Meteoro­lo­gi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memonitor kondisi hujan lebat merata di Jakarta, namun diperburuk dengan kondisi naiknya muka air di Teluk Jakarta. Itu terjadi terus-menerus hingga 22 Februa­ri atau bisa mundur hingga akhir bulan.

”Perkiraan Jakarta dilanda banjir tidak bisa dianggap remeh. Sejauh ini apa yang diramal BMKG selalu benar,” ujar Ketua BPBD DKI Danang Susanto. Karena itu, sejak dini Pemprov DKI intensif menggenjot kontingensi penanggulangan bencana dengan melibatkan semua lapisan aparatur.

Pakar klimatologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Tekno­logi (BPPT), Edvin Aldrian, mengharapkan banjir bandang seperti yang terjadi di Jakarta pada 1995, 2002, dan 2007, tak terulang kembali. BPPT telah melakukan deteksi dini melalui cold surge dan maden julian oscillation (MJO) bahwa kemungkinan bandang kecil, namun tetap harus diwaspadai guna mengeliminasi dampaknya.

Biasanya, tanda-tanda banjir bandang akan terlihat seminggu atau dua minggu sebelumnya. Dengan mengamati fenomena cold surge di kawasan Hong Kong seminggu sebelumnya, bisa dideteksi potensi banjir bandang di Jakarta.

Cold surge merupakan massa udara dingin yang terbawa oleh sirkulasi angin utara-selatan (meredional) akibat gangguan tekanan tinggi di kawasan Siberia, mengalir ke kawasan ekuator dan ke selatan melalui pesisir utara Jawa.

Sedangkan MJO merupakan gangguan atmosfer dalam bentuk osilasi gelombang yang mengalir dari barat ke timur dengan periode 30-50 harian. Pada 2007 seminggu sebe­lum banjir bandang di Jakarta, di Hong Kong terjadi hujan salju yang sangat dingin. Hujan salju di Hong Kong pada Januari perlu diwaspadai sebagai datangnya cold surge dari Si­beria yang akan segera melalui pe­sisir Jawa beberapa hari berikutnya.

Ciri lainnya dari hadirnya cold surge adalah kebakaran hutan di kawasan Riau karena cold surge menyebabkan udara kering. Demi­kian pula hadirnya MJO yang ber­ciri kering pada Desember hingga Januari, bisa berarti malapetaka pada Februari, seperti pada banjir bandang 2007, karena MJO kering biasanya diikuti MJO basah.

Tercatat ada 34 kelurahan di Jakarta yang selalu terdampak banjir besar akibat cuaca buruk. Di wilayah Jakarta Pusat, ancaman ban­jir menerjang Kelurahan Petam­buran; di Jakarta Utara, banjir mengancam Kelurahan Sukapura, Pegangsaan Dua, Kapuk Muara, Pluit, Warakas, dan Pademangan Barat.

Angkutan Rombeng Terus Diburu

Tidak ada tempat bagi angkutan rombeng di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI terus memburu angkutan umum yang masih beroperasi meski izinnya sudah dibekukan.

Sebab, keberadaan mereka bisa membahayakan masyarakat penumpang.

”Kita terus memburu kendaraan angkutan umum yang sudah tidak punya izin tapi masih dioperasikan, ketemu langsung kita kandangkan, nggak ada ampun,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri ansyah, Selasa (2/2).

Andri Yansyah menegaskan, saat ini pihaknya sudah membekukan izin operasi 1.602 angkutan umum. Menurut aturan, bus umum sendiri diberi batas selama 10 tahun untuk beroperasi.

”Kalau dulu kan izin trayeknya di Dinas Perhubungan, mungkin kita tidak menutup kemungkinan banyak petugas main. Tapi sekarang kan jelas izinnya di PTSP dan harus taat aturan,” ucapnya.

Ia menambahkan yang dikandangkan bisa dilepas, jika pemilik meremajakan armadanya.

Sementara itu, Dishubtrans DKI kembali menagih janji pengurus Metromini untuk meremajakan armada mereka yang sebagian besar berkondisi tak laik jalan dan masih beroperasi di Ibu Kota.

Pengurus armada bus tersebut diminta serius melakukan pembenahan transportasi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pengamatan di Suara Karya di lapangan masih banyak metro mini dan kopaja reyot masih beroperasi 

Diguyur Hujan, Lalu Lintas Jakarta dan Sekitarnya Cenderung Padat

Pengembang Rayu Nelayan Berangkat Umroh

Pengembang reklamasi di Pantai Utara (Pantura) Jakarta mengiming-imingi nelayan di kawasan reklamasi utara DKI dengan pemberian tertentu. Hal tersebut dilakukan pengembang diduga sebagai upaya agar nelayan tidak menolak proyek pulau buatan itu.

”Ada yang dikasih uang kalau mengumpulkan KTP sampai ada yang diberangkatkan umrah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Muhammad Taher, kepada wartawan, Minggu (31/1).

Pengembang, juga pernah mendatangi tokoh masyarakat di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, agar mendukung reklamasi. Namun, dukungan tak diberikan, lantaran kompensasi kepada masyarakat pesisir tak sebanding dengan dampak reklamasi terhadap nelayan.

”Kompensasi itu harus jelas, jangan juga buat kita sengsara. Hari ini makan ayam, besok makan tempe. Anak cucu kita jadi korban,” ucapnya.

Lebih jauh, Taher mencontohkan beberapa dampak buruk reklamasi terhadap mata pencaharian nelayan. Misalnya, kerang hijau yang dibudidayakan nelayan kini warna menjadi hitam.

Pengamatan Suara Karya di lapangan, KNTI berkali-kali menurunkan masyarakat nelayan, melakukan demontrasi di depan kantor DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Mereka mendesak DPRD agar tidak menyetujui program reklamasi, karena akan merusak lingkungan.

IPAL Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Fasilitas publik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah RW 16, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, yang rusak belasan tahun, tidak kunjung diperbaiki.

Akibatnya, warga bermukim di Rumah Susun Bidaracina, menyesalkan IPAL kondisi tersebut. Sejak mengalami kerusakan 20 tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Akibatnya, warga membuang kotorannya ke Kali Mati yang langsung menuju Kali Ciliwung.

Rusun yang dibangun pemerintah pusat pada tahun 1996 lalu, terdiri dari 2 blok dengan 7 tower. Dengan rincian blok 1 terdiri dari empat tower dan blok 2 sebanyak tiga tower yang masing-masing tower setinggi 4 lantai. Sebanyak 688 KK atau sekitar 2.752 jiwa menghuni rusun yang dibagi dalam 14 RT.

Ketua RW 16 Bidaracina Agustinus mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemprov DKI, agar kerusakan IPAL ini segera diperbaiki. Sayangnya, Rusunami ini dibangun oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemprov DKI tidak bisa meresponnya secara langsung.

”Kalau menurut warga, IPAL sudah rusak sejak tahun 1996. Saya sendiri masuk ke Rusun Bidaracina ini sekitar tahun 1999 dan kondisinya sudah rusak parah,” ujar Agustinus seperti diberitakan beritajakarta.com, Minggu (30/1).

Menurutnya, warga sudah pernah melakukan swadaya melakukan perbaikan Ipal. Namun karena keterbatasan anggaran dan SDM maka upaya warga tidak berhasil.

Bela Siswinya Yang Dilecehkan, Guru Di DKI Jakarta Ini Malah Dipecat

[JAKARTA] Siti Marwati (46), guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kebudayaan di Jalan Tanah Tinggi, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat terus menuntut dan mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang Kepala Sekolah SMP KebudayaaN, Kamarudin  yang memecat dirinya  pada  2 November 2015 lalu. Siti dipecat tanpa alasan dan kesalahan yang jelas.

Pada Rabu (27/1) kemarin, Siti kembali dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Kalideres, Jakarta  untuk melengkapi berita acara perkara (BAP) yang pernah dilaporkannya pada 2 Desember 2015 terkait pemecatan sepihak oleh kepala sekolahnya.

Menurut informasi yang dia peroleh di kantor kepolisian, beberapa guru dan kepala sekolah juga sudah dimintai keterangannya.

Dengan mata berkaca-kaca dan suara lirih, kepada SP Kamis (28/1) sore, Wati begitu panggilan kecilnya menuturkan, pemecatan terhadap dirinnya oleh kepala sekolah merupakan tindakan sewenang-wenang.

Dia dipecat tanpa alasan kesalahan yang jelas, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan Yayasan Pendidikan Islam Daarul Huda yang menangungi sekolah tersebut

“Surat pemecatannya pun tidak langsung diberikan kepala sekolah  kepadanya, tapi dititipkan melalui rekan guru yang juga bendahara yayasan yakni Ibu Iis. Sebelumnya dia tidak mengetahui apa isi surat tersebut, tetapi begitu membuka dan membaca surat yang diberikan, dirinya seperti tersambar petir di siang bolong, karena tidak tahu apa kesalahannya sehingga mendapat surat pemecatan. Untuk itu dirinya tidak akan tinggal diam, dan akan terus mencari dan menuntut atas perlakuan tidak adil terhadap dirinya,"  kata Wati yang sudah mengabdi selama 15 tahun di sekolah tersebut dengan nada lirih.

Sejak surat pemecatan diterima, dia juga telah mencoba mengklarifikasi kepada pihak yayasan. Namun pihak yayasan membantah surat  pemecatan tersebut.

Berdasarkan keterangan itu, Wati tetap masuk dan mengajar seperti biasa, kebetulan waktu itu menjelang ujian akhir semester (UAS). 

"Namun tanggal 7 November saya kembali mendapat surat pengukuhan pemecatan dengan alasan telah mencemarkan nama baik sekolah dan telah mengadu kepada KPAI terkait pelecehan seksual yang menimpa salah satu siswi SMP itu ke KPAI, serta telah melakukan teguran tertulis yang di belakangnya juga ada tandatangan sebagian kecil guru dari 20-an guru dan staf yang ada," katanya.
Namun dengan tegas hal itu dibantah Wati. Dikatakan, dirinya tidak pernah menerima surat peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, apalagi mencemarkan nama baik sekolah.

Menurutnya, dia malah menyelamatkan sekolah ini dan siswi-siswinya dari oknum guru feodofil yang sudah dipecat terlebih dahulu sebelum dirinya. 

Beri Pendampingan

Lebih jauh Wati menuturkan, memang dia pernah memberi pendampingan terhadap siswinya, AA yang mendapat perlakuan tidak senonoh dari oknum guru MS, yang juga teman mengajarnya di sekolah tersebut, ke Polres Jakarta Selatan sesuai tempat kejadian perkara.

Dia juga mendampingi ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan direspons dengan baik, namun hingga sekarang kasusnya tidak ditindaklanjuti, karena kurang bukti.  Dia menduga pemecatan dirinya akibat hal tersebut.

Tetapi Wati dengan tegas membantah, bukan dia yang melaporkan kasus pelecehan tersebut ke Polres Jakarta Selatan dan KPAI, tapi orangtua AA.

Dirinya hanya mendampingi yang merasa prihatin terhadap sisiwinya yang mendapat perlakuan tidak senonoh dari oknum guru yang notabene sebagai pendidik yang harusnya bisa memberi contoh yang baik dan bisa  menjadi panutan, namun berlaku sebaliknya.

Disebutkan, pemecatan sepihak dan semena-mena kepala sekolah terhadap dirinya  cacat hukum. Karena menurutnya yang berhak memberhentikan guru adalah pihak yayasan sesuai AD/ART Yayasan.

Kedua, alasan pemecatan yang dikemukakan dinilainya penuh rekayasa, karena Wati tidak pernah diberi  peringatan baik secara lisan maupun tertulis, dan dia tidak pernah diajak bicara oleh kepala sekolah.

Ketiga, katanya, pemecatan dirinya disetujui oleh dewan guru, padahal guru yang saya tanya tidak pernah melakukan rapat sama sekali soal pemecatan dirinya.

Karena itusebelum melaporkan kasus ini ke Polsek Kalideres, dia juga sudah melaporkan masalah yang menimpanya ini mulai dari Kasi Kecamatan hingga Sudin Jakarta Barat, namun  tidak ada respons.

"Baru di LBH saya mendapat tanggapan  positif bahwa apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu menyalahi prosedur, hingga  saya melaporkan kepala sekolah SMP Kebudayaan ke Polsek Kalideres, dan sekarang prosesnya sedang berjalan,” ujar Wati.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Kebudayaan, Kamarudin  yang dikonfirmasi melalui telepon Rabu  malam  mengatakan, setiap melakukan pemecatan pasti ada alasan dan kesalahan yang diperbuat. 

“Dia mengakui memang dirinya yang menandatangani surat pemecatan tersebut. Tapi menurutnya itu atas perintah yayasan yang merupakan atasannya,” ujarnya.

Dikatakan, Siti Marwati dinilainya telah lancang dan keluar jalur.

“Seharusnya jika ada permasalahan di sekolah, dia mendiskusikan dahulu dengan pihak sekolah, dan jangan langsung ke pihak luar,” katanya sambil menutup telepon karena sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. 

Republika Online: Ahok Kecewa Revitalisasi Kawasan Wisata Kota Tua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa kecewa atas usaha revitalisasi kawasan wisata kota tua yang dilakukan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atau Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC). Ia meminta pembangunan tempat hangout baru di kawasan tersebut.

Basuki atau biasa dipanggil Ahok mengatakan, JOTRC hanya melakukan sedikit perbaikan. Ia merasa kinerja JOTRC tidak memuaskan. "JOTRC enggak kerja juga. Mereka cuma perbaiki gedung-gedung dia (gedung yang jadi kewenangan JOTRC). Progres bertahun-tahun hanya (revitalisasi) satu dua gedung," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/1) malam.

Ahok berharap ada sejumlah bangunan di kawasan itu yang direvitalisasi layaknya bentuk awalnya. Ditambah lagi, ia juga meminta semua aspal di kawasan Kota Tua diganti menggunakan batu andesit. Lebih lanjut, ia mengaku tertarik dengan ide seorang arsitek, Budi Lim dalam usaha revitalisasi.

"Dia (Budi Lim) punya maket Kota Tua. Dia bikin bagus dan saya undang," katanya.

Ahok menjelaskan, berdasarkan rancangan Budi Lim, tempat hangout baru akan dibangun di Kota Tua. Diperkirakan luasnya bisa mencapai tiga hektar. Direncanakan lokasi hangout tersebut bisa dibangun usai Kali Besar Barat ditata.

Ahok juga meminta pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut untuk dipindahkan ke Jalan Tongkol. "Nanti ada jalan 600 meter di Kali Besar Barat, supaya orang bisa jalan kaki di situ. Saya minta banyak lampu dan banyak pohon untuk tempat nongkrong baru," katanya.