Belum Dibayar, Guru Honorer Harus Cepat Lapor

Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, meminta kepada guru honorer agar segera melapor jika belum menerima bayaran. Ini terkait ditemukannya kasus honor guru SMPN Satu Atap Pulau Sebira yang belum dibayar selama 11 bulan.

"Seharusnya baru dua atau tiga bulan tidak dibayar segera melapor. Agar kita bisa membantu mencarikan solusinya dan menyampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan DKI maupun pimpinan "

"Seharusnya baru dua atau tiga bulan tidak dibayar segera melapor. Agar kita bisa membantu mencarikan solusinya dan menyampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan DKI maupun pimpinan," ujarnya, Selasa (24/11).

Menurutnya, selaku kabupaten administrasi, seluruh operasional guru ada di dinas pendidikan dan sudin pendidikan. Memang ada dana BOS dan BOP, tapi tidak akan mencukupi sejahtera jika perhitungannya berdasarkan jumlah murid. Karena di Pulau Seribu jumlah siswanya terbatas.

"Biaya operasional dan biaya kesejahteraannya tidak akan mencukupi, jika kita ikut pola BOS dan BOP. Karena dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah," ucapnya.

Budi menambahkan, hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pada rapim kabupaten beserta kepala UKPD. "Kita akan coba cari solusi, agar dikemudian hari tidak ada kasus seperti ini lagi," tandasnya.

Apa Kabar Program ERP di Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlangsungan jalan berbayar atau disebut Electronic Road Pricing (ERP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampaknya terlihat mandek. Hampir selama 1 tahun belakangan ini gate atau gerbang ERP hanya menjadi pemanis jalan Ibukota Jakarta.

Seperti halnya di Jalan Jendral Sudirman dekat Ratu Plaza, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk di Jalan Jendral Sudirman menggunakan seperti gate yang dilakukan uji coba oleh PT Kapsch asal Swedia. Sedangkan, untuk di wilayah Kuningan bentuknya seperti tiang leter L yang dilengkapi fasilitas layar selebar 2 meter x 1 meter yang dilakukan uji coba oleh PT Q-Free dari Norwegia.

Namun, hasil uji coba yang dilakukan oleh dua perusahaan asing itu tidak pernah dibuka oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Tak hanya itu, untuk memastikan proyek itu tidak mandek, maka gate-gate itu terpaksa dipasang. Walaupun, kontrak dari uji coba itu sudah berakhir pada akhir bulan September 2015 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansah menuturkan bahwa? program jalan berbayar itu terus berjalan. Bahkan, proses perlengkapan lelang investasi akan segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"ERP jalan terus kok. Minggu depan dokumen lelang investasi kami serahkan ke BPKAD untuk dilakukan lelang," kata Andri Yansah di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

?Menurutnya pihak ketiga manapun bisa mengikuti lelang investasi jalan berbayar itu. Tidak harus dua perusahaan yang melakukan uji coba. Namun, ketika Warta Kota menanyakan hasil uji coba jalan berbayar itu, Andri enggan membebarkannya. Dia mengaku hasil dari uji coba ERP tidak etis untuk dibeberkan ke publik.

"Evaluasi sudah kok. Kita evaluasi dan ngga boleh diungkap. Kita menggunakan lelang investasi. Siapa saja boleh ikut. Cari yang paling top dan sudah digunakan negara maju. Karena ini pertama kali di Indonesia dan jangan sampai menggunakan teknologi abal-abal," kata Mantan Camat Jatinegara itu.

Wacana jalan berbayar sempat menghilang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mencopot dua Kepala Dinas Perhubungan yaitu Muhammad Akbar dan Benjamin Bukit karena tidak bisa mengimplementasikan jalan berbayar itu. Oleh sebab itu, kata Andri, dirinya dilantik menjadi Kadishubtrans? DKI.

"Makannya sekarang Kadisnya saya. Target lebih cepat. Contohnya dokumen lelang yang harusnya disampaikan Desember, tapi November sudah maju," tuturnya.

Dia memprediksi penerapan jalan berbayar akan bisa dilaksanakan pada April atau Mei 2017 mendatang. Karena harus menyiapkan segala sesuatu mulai dari Lelang sampai sosialisasi untuk warga.

"Pertimbangan 4 bulan-6 bukan bpkad. April sudah dpt pemenang. Yang the best. Kontrak lalu pembangunan. Proses pembangunan, sosialisasi, dan bicara low enforcemen sekitar 10 sampai 12 bulan. Kira-kira April sampai Mei 2017 bisa diterapkan," ungkapnya.?

Andri mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk sekali melintasi ?jalan tersebut. Karena perlu kajian khusus dari pemenang lelang dan Pemprov DKI. Pihaknya akan menggunakan on board unit (OBU) untuk mendeteksi kendaraan. Selain itu, jalan berbayar itu akan terintegrasi dengan pembayaran tol.

"Kami tetap pakai OBU dan akan bekerjasama dengan pihak tol. Jadi pihak tol merombak semuanya dan ikut kita," tuturnya.

Sementara itu, pantauan Warta Kota dilapang yaitu Jalan HR Rasuna Said, layar ERP terlihat mati. Hanya ada dua lampu yang menyala di mesin tersebut. Pemasangan mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said hanyalah untuk jalur cepat saja.

Sedangkan di Jalan Jendral Sudirman malah sebaliknya. Gerbang selebar 12 meter dengan tinggi 5 meter tampak terlihat di jalur lambat. Ketika malam hari, gerbang yang terbuat dari aluminium itu bercahaya biru pantulan dari lampu dari mesin tersebut.

Masyarakat tidak mengerti

Bima (35), salah seorang tukang ojek di kawasan Jalan HR Rasuna Said mengaku tidak mengetahui akan ada jalan berbayar. Menurutnya tiang yang berdiri tegak diantara jalur lambat dan cepat itu adalah tiang lampu penerangan jalan. Karena fungsinya belum dimengerti betul oleh masyarakat.

"Ooo itu tiang lampu yah. Yang ada layarnya ?mah udah lama mati," kata bapak satu orang anak itu.

Menurutnya tidak ada petugas yang membenahi mesin itu. Walaupun keadaan sudah layar tidak berfungsi. "Belum pernah ada petugas yang benerin itu barang," ungkapnya.

Jangan memberatkan warga

Sementara itu, Adjie (28) karyawan di daerah Senayan mengaku mengetahui soal wacana jalan berbayar bagi kendaraan roda empat itu. Dia berharap Pemprov DKI bisa lebih arif dalam menentukan tarifnya.

Karena otomatis ketika itu dilaksanakan, kendaraan roda dua tidak bisa melintasi di Jalan Jendral Sudirman. Karena disamping mahal, jalur tersebut khsus kendaraan roda empat.

"Kalau bisa dipikirkan lagi. Karena angkutan umum seperti bus Transjakartanya juga belum mumpuni," tutur Adjie. (Bintang Pradewo)

DKI Jakarta Deflasi 0,05 Persen

BPS DKI Jakarta mencatat sepanjang Oktober, DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Porsi terbesar dalam penyumbang deflasi ini, yakni turunnya harga bahan makanan.

JAKARTA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok bahan makanan senilai 1,16 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,04 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,01 persen. Penurunan harga bahan makanan dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi penyumbang deflasi sepanjang Oktober 2015.

"Dengan adanya deflasi menunjukkan perbaikan dalam bidang perdagangan, khususnya harga-harga barang. Deflasi juga mendorong daya beli menguat sedikit, karena harga-harga semakin murah,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nyoto Widodo, di Kantor BPS DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Secara terperinci Nyoto memaparkan, komoditi dari kelompok bahan makanan yang menyumbangkan deflasi cukup besar diantaranya cabai merah (0,1172 persen), daging ayam ras (0,0282 persen), cabai rawit (0,0273 persen), udang basah (0,0202 persen), tarif listrik (0,0200 persen).

"Kalau bahan makanan, sama dengan nasional karena di beberapa daerah sudah panen, walaupun ada El Nino, tetapi panen tetap ada. Lalu ada penurunan harga bensin. Barangkali ini pengaruh kepada deflasi,” papar Nyoto.

Selain itu, ia berharap dengan terjadinya deflasi saat ini, daya beli masyarakat akan semakin membaik. Sehingga, lanjut Nyoto, mampu meningkatkan perbaikan kinerja perekonomian di Jakarta. "Kalau seperti itu, nantinya masyarakat tidak akan ragu lagi membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup," lanjutnya.

Adanya anggapan deflasi juga disebabkan mulai tingginya penyerapan anggaran pemerintah, menurutnya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Sebab, hingga Oktober 2015, penyerapan anggaran baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasiona (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah.

“Apakah karena pengaruh daya serap anggaran pemerintah, masih perlu penelitian. Kira-kira ada enggak peningkatan daya serap. Kalau saya lihat pada bulan Oktober ini, daya serap pemerintah masih rendah, baik APBN maupun APBD-nya. Barangkali ini perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Kenaikan Harga

selain tiga kelompok pengeluaran mengalami deflasi,Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS DKI Jakarta, Dody Rudyanto menambahkan, empat kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks atau inflasi. Seperti, terangnya, kelompok sandang mencapai angka 0,75 persen, kelompok kesehatan 0,47 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,37 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,02 persen. 

Dengan demikian, Dody menuturkan kondisi ini menempatkan DKI Jakarta pada urutan 35 dari 44 kota yang mengalami deflasi. Pada bulan Oktober 2015, dari 82 kota yang diteliti, 38 kota diantaranya mengalami inflasi dan 44 mengalami deflasi.

"Kota tertinggi yang mengalami inflasi adalah Manado sebesar 1,49 persen dan inflasi terendah kota Yogyakarta 0,01 persen. Dan kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Tanjung Pandan 1,95 persen dan yang terendah adalah Padang Sidempuan 0,01 persen," tuturnya.

Cara Membersihkan Teluk Jakarta dari Limbah

Pengadaan Lampu PJU, DKI Harus Transparan

JAKARTA (SK) – Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang disebut-sebut tanpa tender atau bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menjadi pembicaraan hangat dari berbagai kalangan.

Pasalnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak pernah transparan saat menerima dan mengelola dana CSR.

Termasuk pengadaan lampu hemat energi Philips untuk PJU di lima wilayah DKI.

”Penerimaan dan penggunaan dana CSR harus transparan. Mengacu pada perundang undangan. Kemudian diumumkan kepada publik, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat. Ini penting karena tuntutan era transparansi,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nianggolan ditemui Suara Karya di Jakarta, Selasa (6\10).

Menurut Azas Tigor pengadaan lampu hemat energi Philips diperbolehkan tanpa tender asal memenuhi minimal tiga persyaratan yang diatur perundang-undangan.

Pertama, penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

Kemudian pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden.

Dan, ketiga pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50 juta dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, teknologi sederhana, resiko kecil, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Haris Pindratno mundur dari jabatannya karena didamprat Gubernur Ahok dalam rapat pimpinan. Haris disebut tak becus memperbaiki lampu PJU. Kemudian, Ahok juga geram karena Haris menolak perintahnya menerima CSR dari perusahaan lampu Philips.

”Gubernur menyuruh jangan pakai kontraktor jika pekerjaan rutin, tapi Pak Haris tetap pakai kontraktor. Soal lampu mati bapak kirim foto ke saya,” kata sumber Suara Karya.

Ahok menilai Haris tidak pernah memperbaiki persoalan
lampu PJU mati. Ketika ditanya persoalan lampu mati, ia selalu berkelit jika stok lampu habis karena belum dilelang.

Sementara itu, Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Barat (Jakbar) segera mengganti 42.000 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di delapan kecamatan, mengggunakan lampu hemat energi Light Emitting Diode (LED) Philips. Penggantian lampu hemat energi tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Gubernur Ahok.

Hal itu ditegaskan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan
Energi Jakbar Wahyudin, kemarin. Saat ini baru sekitar 20 persen lampu PJU yang menggunakan lampu LED.

”Secara bertahap, seluruh lampu PJU di Jakarta Barat akan diganti menjadi lampu LED. Tahun ini, kami memiliki program kegiatan untuk pemasangan lampu hemat energi sekitar 9.000 titik. Sedangkan tahun lalu, baru sekitar 3.000 titik lampu PJU yang menggunakan lampu hemat energi,” kata Wahyudin.

Ia menambahkan, penggunaan lampu hemat energi tersebut sangat membantu mengingat kebutuhan pasokan listrik oleh masyarakat terus meningkat.

”Jangan sampai penambahan sarana lampu penerangan umum berdampak terganggunya kebutuhan pasokan listrik kepada masyarakat,” katanya.

Bahkan, ungkap Wahyudin, pihak penyedia barang lampu hemat energi memberikan garansi selama empat tahun lamanya. Alhasil, Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakbar tidak menganggarkan biaya pemeliharaan lampu PJU.

”Jadi kalau dua tahun setelah pemasangan lampu hemat energi ternyata mati, pihak pabrik siap mengganti lampu tanpa dibebani biaya tambahan ke pemerintah daerah,” ucapnya. (yon)

Ahok Janjikan Kapal Khusus untuk Anak Sekolah di Kepulauan Seribu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menyediakan kapal khusus bagi anak-anak sekolah di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Program ini dapat terlaksana akhir tahun atau awal tahun depan.  

"Saya harap, di Pulau Seribu, sekolah makin ke depan makin baik dan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Tahun depan kita akan sediakan kapal khusus untuk anak sekolah," kata Ahok, demikian Basuki biasa disapa, usai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amiterdam, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Sabtu (10/10/2015).  

Ahok mengaku tidak mau lagi melihat anak-anak sekolah menggunakan kapal umum. Terlebih mereka kerap naik ke atas atap kapal. Mantan Bupati Belitung Timur itu bakal berupaya agar pembayaran kepada operator dihitung seperti sistem pembayaran bus Transjakarta, yakni rupiah per kilometer. 

Selain itu, Ahok juga menjanjikan kapal datang tiap jam. Jika kapal itu sudah beroperasi, Ahok pun menjanjikan para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga tidak perlu membayar tarif kapal. 

"Kita tidak boleh menanggung risiko anak-anak naik ke atas atap kapal umum. Jadi, kalau kapal banyak, akan mendatangkan turis dari Jakarta ke sini. Jadi ibu-ibu bisa jualan, karena banyak yang datang ke sini," kata Ahok lagi.

Ini Siasat Ahok Berantas Sopir Tembak

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan sopir tembak dan sopir di bawah umur tanpa SIM meresahkan masyarakat Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penambahan armada bus merupakan cara ampuh menggusur para sopir 'ilegal' itu.

"Nanti kalau busnya sudah banyak pasti hilang mereka. Makanya kuncinya mesti kasih bus rupiah per kilometer," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).

Ahok yakin dengan penambahan bus akan menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Terlebih, kata Ahok, penambahan bus akan dibarengi dengan pemakaian yang gratis pula.

"Kalau sudah masuk (bus baru) tahun depan pasti (sopir tembak) hilang. Kalau bus gratis masuk banyak, mau enggak naik kopaja kopami lagi, kebut-kebutan? Pasti enggak mau dong. Otomatis habis kok dia (sopir tembak)," ujar Ahok.

Kendati demikian, Ahok kembali menegaskan sopir tembak harus ditindak. Bahkan, dia mengaku sudah mencabut sejumlah trayek kopaja yang ketahuan memperkerjakan sopir tembak.

"Tangkap! Cabut trayeknya kalau ketahuan. Sudah ada beberapa kita cabut kok beberapa waktu hari kemarin," ungkap dia. 
KRI

Di Glodok Penjual Merugi

Sejumlah penjual barang-barang elektronik di pusat perdagangan terbesar di Jakarta Barat, Glodok, Taman Sari mengeluhkan sepinya pembeli.

Kejadian tersebut dikarenakan  melemahnya nilai tukar rupiah yang hampir tembus Rp 15 ribu per dollar Amerika Serikat. Selain itu juga terjadi penurunan omzet 30% hingga 50%.

Saat ditemui para pedagang elektronik produk elektronik yang di jual di toko adalah stok lama. Hal tersebut dikarenakan pedagang tidak berani mengambil resiko untuk mengambil stok barang elektronik baru karena masih berdampak terhadap kenaikan harga dollar. 

Hingga saat ini harga nilai rupiah terhadap dollar kembali terpuruk pada Selasa (29/9) pagi awal pembukaan mencapai hingga Rp 14.800, lebih rendah dari penutupan sebelumnya.

Sudin Sosial Jakut Repot Tangani PKMS

TANJUNG PRIOK (Pos Kota) – Kurang personil, Sudin Sosial Jakarta Utara (Jakut) kewalahan mengatasi persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun inim, diusulkan untuk menambah personil guna mengoptimalkan upaya mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Sudin Sosial Jakarta Utara, Eri Simarmata, mengatakan selama ini petugas kewalahan dalam menangai persoalan PMKS. Alasannya, hanya ada 40 petugas sehingga belum bisa menjakau sejumlah lokasi yang dianggap rawan PMKS.

“Memang selama ini kami kewalahan dalam mengatasi PMKS. Ini disebabkan karena minimnya petugas, maka nya kami mengusulkan untuk melakukan penambahan personil agar benar-benar optimal dalam mengatasi PMKS di Jakarta Utara,” kata Eri.

Makanya pada tahun ini diusulkan penambahan 20 petugas yang akan disebar di enam kecamatan. Mereka akan ditempatkan di lokasi yang dianggap sebagai tempat pangkalan PMKS.

Ditambahkan oleh Eri, meski saat ini jumlah personil minim namun, pihaknya terus mengoptimalkan untuk melakukan operasi secara ruti. Ini dilakukan karena itu memang sudah menjadi tupoksi dari Sudin Sosial Jakarta Utara.

“Biar jumlah personil baru 40 orang, kita tetap berusaha lakukan yang terbaik. Agar masalah PMKS dapat diminimalisir. Kami berharap mudah-mudahan kedepan Jakarta Utara benar-benar terbebas dari PMKS” kata Eri.

Ditambahkan oleh Kasie Rehabilitas, dalam upaya mengatasi persoalan PMKS di Jakarta Utara pihaknya melakukan operasi secara periodik saja. Selain dapat menghemat anggaran, petugas yang dilapangan juga dapat mengatur ritme kerjanya dengan baik.

Untuk itu pihaknya juga berharap kerjasama semua pihak dalam mengatasi persoalan PMKS. Bagi pengendara dihimbau untuk tidak memberikan apapun, selain itu jika ada yang mengetahui adanya PMKS di jalanan supaya secepatnya dilaporkan sehingga pihaknya langsung bisa bergerak dan mengoperasinya. (wandi)

9 Ribu Warga Jakarta Utara Tidak Bisa Buat KTP

[JAKARTA]‎ Sebanyak 9.539 warga kota administrasi Jakarta Utara tidak bisa dilayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) karena gangguan yang terjadi pada Data Center Kementrian Dalam Negeri RI yang sudah berlangsung selama 26 hari sejak Kamis (3/8) lalu.

Akibatnya sejumlah warga yang sudah mengantri beberapa lama di kantor Sudin Kependudukan dan‎ Pencatatan Sipil Jakarta Utara harus kecewa dan memilih untuk menunggu hingga sistem berjalan normal kembali.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Erick Polim Sinurat, mengatakan sejak tanggal 15-31 Agustus 2015 tercatat ada 9.539 warga yang berasal dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan di Jakarta Utara yang tidak bisa terlayani pembuatan e-KTPnya.

"Kita sudah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW, bahwa sistem sedang mengalami gangguan, sehingga masyarakat yang hendak membuat e-KTP bisa," ujar Erick, Rabu (9/9) sore di ruang pelayanan terpadu kantor Sudin Dukcapil Jakarta Utara.

Menurutnya, banyak dari staffnya di bagian layanan terpadu yang mendapat damprat dan luapan emosi dari masyarakat yang kecewa karena tidak bisa mengurus pembuatan KTP karena berbagai keperluan yang mendesak.

"Kita tidak bisa menggunakan kembali KTP model lama dengan kerusakan sistem dari Kemendagri yang rusak, karena‎ jika masih menggunakan model itu makan proses e-KTP yang selama ini sudah berjalan akan kembali berhenti dan stagnan," tambah Erick.

Akibat dari layanan pembuatan KTP tidak bisa dilayani oleh Dukcapil, ia banyak mendapatkan keluhan dan alasan masyarakat yang membutuhkan E-KTP dalam waktu cepat karena berbagai alasan.

"Ada yang mengeluhkan membutuhkan KTP untuk mengurus perpanjangan SIM‎, STNK, Passport, mengurus biodata memasukkan anak ke sekolah, serta mengurus administrasi bank," tutup Erick.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Pendaftaran Penduduk Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Nouvan Razali, ‎mengakui bahwa sistem data center dari Kemendagri sempat menyala sejak kemarin siang, namun kembali mati pada sore ini.

"Kemarin siang sekitar jam 12 bisa menyala kembali, lalu mesin baru mulai bisa cetak sekitar jam 14.30 WIB sampai jam 19.00 WIB, kemudian hingga jam 14.00 WIB hari ini mati kembali," kata Nouvan.

Sejak menyala kemarin, menurut Nouvan, ada total 700 e-KTP yang sempat tercetak dari 9.539 permintaan yang masuk ke Sudin Dukcapil Jakarta Utara, dimana pada Selasa (8/9) ada 200 e-KTP yang dicetak, dan 500 e-KTP pada Rabu (9/9) ini.

"Kita tidak bisa berbuat banyak, makanya petugas kami begitu sistem data base dari Kemendagri kembali bisa diakses, saya langsung memerintahkan staff untuk mencetak e-KTP semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mengejar permintaan 9 ribu KTP itu," tambah Nouvan.

Dalam lampiran Surat Edaran dari Kemendagri RI yang diedarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan proses perekaman, verifikasi ketunggalan data, dan pencatakan e-KTP pada fungsi data center mengalami gangguan tanpa memberitahu kepastian perbaikan sistem tersebut. [C-7/L-8]